Polewali Mandar, Sulbar (ANTARA Sulbar) - Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, diminta bersikap netral dan independen dalam melaksanakan tugasnya pada Pilkada Sulbar yang akan digelar 15 Februari 2017.
"Kami berharap agar penyelenggara Pilkada yang ada di Kabupaten Polman, dapat bersikap netral dan independen serta profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Pilkada Sulbar mendatang," kata Ketua Organisasi Masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar, Basri Bas di Polman, Rabu.
Ia mengatakan, penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi aturan yang ada dalam menyelenggarakan Pilkada agar tidak menjadi sorotan serta mampu melaksanakan pilkada yang sehat dan demokratis.
"Penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun penyelenggara pemilihan setempat (PPS) yang baru ditetapkan di Kabupaten Polman harus melaksanakan dan menjunjung tinggi aturan yang ada sesuai dengan semestinya," katanya.
Menurut dia, penyelenggara harus mempertahankan integritasnya dengan tidak berlaku curang, serta jujur dan adil dalam melaksanakannya sehingga lahir pemimpin dari proses yang demokratis yang tentu pula akan membawa pembangunan yang baik di daerah.
"Kalau penyelenggara berbuat curang maka pelaksanaan Pilkada tidak akan demokratis, dan tentu lahir pemimpin yang tidak baik," katanya.
Ia mengatakan, FPPS di Kabupaten Polman akan mengawal penyelenggaraan Pilkada di Polman agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan mengantisipasi segala hal yang berbau kecurangan.
"Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang kadang terjadi mesti dievaluasi dan diharapkan Pilkada yang akan berjalan ke depan dapat berlansung jujur dan adil," katanya.
"Kami berharap agar penyelenggara Pilkada yang ada di Kabupaten Polman, dapat bersikap netral dan independen serta profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Pilkada Sulbar mendatang," kata Ketua Organisasi Masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar, Basri Bas di Polman, Rabu.
Ia mengatakan, penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi aturan yang ada dalam menyelenggarakan Pilkada agar tidak menjadi sorotan serta mampu melaksanakan pilkada yang sehat dan demokratis.
"Penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun penyelenggara pemilihan setempat (PPS) yang baru ditetapkan di Kabupaten Polman harus melaksanakan dan menjunjung tinggi aturan yang ada sesuai dengan semestinya," katanya.
Menurut dia, penyelenggara harus mempertahankan integritasnya dengan tidak berlaku curang, serta jujur dan adil dalam melaksanakannya sehingga lahir pemimpin dari proses yang demokratis yang tentu pula akan membawa pembangunan yang baik di daerah.
"Kalau penyelenggara berbuat curang maka pelaksanaan Pilkada tidak akan demokratis, dan tentu lahir pemimpin yang tidak baik," katanya.
Ia mengatakan, FPPS di Kabupaten Polman akan mengawal penyelenggaraan Pilkada di Polman agar tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan mengantisipasi segala hal yang berbau kecurangan.
"Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang kadang terjadi mesti dievaluasi dan diharapkan Pilkada yang akan berjalan ke depan dapat berlansung jujur dan adil," katanya.