Minahasa Tenggara (ANTARA Sulsel) - Sebanyak sepuluh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara berkategori merah dalam serapan anggaran.
"Sampai akhir bulan Juni, masih ada sepuluh SKPD yang serapan anggarannya rendah sehingga kita kategorikan mereka berada di zona merah," kata Sekretaris Daerah Farry Liwe di Ratahan, Selasa.
Dirinya menegaskan bagi SKPD-SKPD tersebut akan menjadi perhatian khusus dari pihaknya untuk dilakukan evaluasi.
Hal itu dilakukan karena berdampak tak bagus bagi penggunaan anggaran secara keseluruhan, ujarnya.
Menurut Farry, para SKPD ini harus menjelaskan secara rinci alasan sehingga belum tercapainya serapan anggaran tersebut.
"Saya minta ini dijelaskan oleh masing-masing SKPD bermasalah, apa yang menjadi kendala sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan," tegas Farry.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Perekonomian Robby Ngongoloy mengungkapkan kalau penyerapan anggaran tidak bagus, berarti juga prosesnya juga tak berjalan.
"Melihat kendala seperti ini dinas maupun badan harus berkoordinasi dengan LPSE, agar menjadi tahu anggaran yang sudah jalan atau yang belum jalan," tandasnya.
"Sampai akhir bulan Juni, masih ada sepuluh SKPD yang serapan anggarannya rendah sehingga kita kategorikan mereka berada di zona merah," kata Sekretaris Daerah Farry Liwe di Ratahan, Selasa.
Dirinya menegaskan bagi SKPD-SKPD tersebut akan menjadi perhatian khusus dari pihaknya untuk dilakukan evaluasi.
Hal itu dilakukan karena berdampak tak bagus bagi penggunaan anggaran secara keseluruhan, ujarnya.
Menurut Farry, para SKPD ini harus menjelaskan secara rinci alasan sehingga belum tercapainya serapan anggaran tersebut.
"Saya minta ini dijelaskan oleh masing-masing SKPD bermasalah, apa yang menjadi kendala sehingga tidak memenuhi target yang ditetapkan," tegas Farry.
Sementara itu, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan dan Perekonomian Robby Ngongoloy mengungkapkan kalau penyerapan anggaran tidak bagus, berarti juga prosesnya juga tak berjalan.
"Melihat kendala seperti ini dinas maupun badan harus berkoordinasi dengan LPSE, agar menjadi tahu anggaran yang sudah jalan atau yang belum jalan," tandasnya.