Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Rachmat Latief menekankan perlunya Rumah Sakit (RS) pemerintah membangun citra pelayanan berkualitas untuk dapat bersaing dengan RS Swasta.
"Banyak RS pemerintah mulai memprihatinkan dan mulai sulit bersaing dengan RS Swasta, padahal kalau kita buat pemetaan sampai akar masalah, saya tidak yakin kita lebih jelek dari pada RS swasta," kata Rachmat yang ditemui pada kegiatan Penguatan Peran Daerah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS sesuai UU 23 tahun 2014 di Makassar, Kamis.
Rachmat berargumen bahwa dari segi pelayanan medis, para dokter yang bekerja di RS swasta adalah dokter yang juga bekerja di RS pemerintah.
Sementara tenaga perawat di RS swasta adalah mereka yang belajar di RS pemerintah.
"Kita yang ajari pasang infus, segala macam," ujarnya.
Ia menilai yang menjadi masalah adalah asumsi yang terlanjur tertanam di benak masyarakat bahwa pelayanan RS pemerintah itu kurang baik.
Menurut Rachmat, jasa pelayanan kesehatan saat ini tidak ada bedanya dengan bisnis jual makanan, di mana masyarakat akan memilih sesuai dengan seleranya.
"Kita harus bijak, bangun citra pelayanan kesehatan yang berkualitas, buat masyarakat sulit membedakan antara RS pemerintah dan RS swasta," kata dia.
Kegiatan Penguatan Peran Daerah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS sesuai UU 23 tahun 2014 ini, diikuti oleh sekitar 51 orang peserta yang terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala UPTD, dan Balai terkait pelayanan kesehatan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai kendala pada tataran operasional di lapangan terkait pembiayaan kesehatan.
"Banyak RS pemerintah mulai memprihatinkan dan mulai sulit bersaing dengan RS Swasta, padahal kalau kita buat pemetaan sampai akar masalah, saya tidak yakin kita lebih jelek dari pada RS swasta," kata Rachmat yang ditemui pada kegiatan Penguatan Peran Daerah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS sesuai UU 23 tahun 2014 di Makassar, Kamis.
Rachmat berargumen bahwa dari segi pelayanan medis, para dokter yang bekerja di RS swasta adalah dokter yang juga bekerja di RS pemerintah.
Sementara tenaga perawat di RS swasta adalah mereka yang belajar di RS pemerintah.
"Kita yang ajari pasang infus, segala macam," ujarnya.
Ia menilai yang menjadi masalah adalah asumsi yang terlanjur tertanam di benak masyarakat bahwa pelayanan RS pemerintah itu kurang baik.
Menurut Rachmat, jasa pelayanan kesehatan saat ini tidak ada bedanya dengan bisnis jual makanan, di mana masyarakat akan memilih sesuai dengan seleranya.
"Kita harus bijak, bangun citra pelayanan kesehatan yang berkualitas, buat masyarakat sulit membedakan antara RS pemerintah dan RS swasta," kata dia.
Kegiatan Penguatan Peran Daerah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS sesuai UU 23 tahun 2014 ini, diikuti oleh sekitar 51 orang peserta yang terdiri atas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala UPTD, dan Balai terkait pelayanan kesehatan.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai kendala pada tataran operasional di lapangan terkait pembiayaan kesehatan.