Makassar (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 42 perusahaan pelayaran yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Indonesia National Shipowners Association (INSA) tetap solid tanpa terpengaruh dengan polemik kepengurusan di internal pada tingkat pusat.
"Kita di DPC INSA Makassar ini ada 42 perusahaan pelayaran dan tetap solid mendukung kepemimpinan Carmelito Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA yang resmi," ujar Ketua DPC INSA Makassar Hamka di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, dukungan ini muncul setelah perusahaan pelayaran anggota INSA tidak memperdulikan gonjang-ganjing organisasi di pusat dan tidak mau terpengaruh dengan adanya sekelompok orang tertentu yang mengatasnamakan INSA.
Hamka menjelaskan jika dukungan mereka hanya bermodalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham 2015 tetapi tidak memiliki legitimasi di kepengurusan INSA baik di pusat maupun cabang.
"DPC INSA Makassar wajib mengamankan aspirasi dan amanah anggota sehingga kita semua di Makassar telah merapatkan barisan termasuk dengan KSOP, Syahbandar, Pelindo dan sejumlah stakeholder lainnya," ucapnya.
Hamka juga mengaku telah mengaku mengajak sebanyak 31 DPC INSA di seluruh Indonesia untuk menemui Dirjen Perhubungan Laut, Tony Boediono untuk membahas gonjang ganjing ini.
"Alhamdulillah, pertemuan kita hasilnya positif. Pak Dirjen siap mencabut surat yang isinya mengandung kekeliruan tersebut dan tetap akan menghormati proses hukum yang masih berlangsung," katanya
Dirjen Hubla, lanjutnya telah berpesan agar DPC INSA se Indonesia tetap solid di gerbong pimpinan Carmelita Hartoto selaku Ketua Umum berdasarkan hasil RUA INSA di Surabaya seperti yang disepakati dalam AD/ART INSA.
"Sikap kita jelas, organisasi ini tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun juga termasuk oleh regulator, karena organisasi ini punya AD ART sendiri yang telah ada sejak Tahun 1967. Kami sangat eksis memberi masukan kepada pemerintah dalam rangka berpartisipasi untuk pembangunan perekonomian nasional," ujarnya.
"Kita di DPC INSA Makassar ini ada 42 perusahaan pelayaran dan tetap solid mendukung kepemimpinan Carmelito Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA yang resmi," ujar Ketua DPC INSA Makassar Hamka di Makassar, Senin.
Dia mengatakan, dukungan ini muncul setelah perusahaan pelayaran anggota INSA tidak memperdulikan gonjang-ganjing organisasi di pusat dan tidak mau terpengaruh dengan adanya sekelompok orang tertentu yang mengatasnamakan INSA.
Hamka menjelaskan jika dukungan mereka hanya bermodalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham 2015 tetapi tidak memiliki legitimasi di kepengurusan INSA baik di pusat maupun cabang.
"DPC INSA Makassar wajib mengamankan aspirasi dan amanah anggota sehingga kita semua di Makassar telah merapatkan barisan termasuk dengan KSOP, Syahbandar, Pelindo dan sejumlah stakeholder lainnya," ucapnya.
Hamka juga mengaku telah mengaku mengajak sebanyak 31 DPC INSA di seluruh Indonesia untuk menemui Dirjen Perhubungan Laut, Tony Boediono untuk membahas gonjang ganjing ini.
"Alhamdulillah, pertemuan kita hasilnya positif. Pak Dirjen siap mencabut surat yang isinya mengandung kekeliruan tersebut dan tetap akan menghormati proses hukum yang masih berlangsung," katanya
Dirjen Hubla, lanjutnya telah berpesan agar DPC INSA se Indonesia tetap solid di gerbong pimpinan Carmelita Hartoto selaku Ketua Umum berdasarkan hasil RUA INSA di Surabaya seperti yang disepakati dalam AD/ART INSA.
"Sikap kita jelas, organisasi ini tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun juga termasuk oleh regulator, karena organisasi ini punya AD ART sendiri yang telah ada sejak Tahun 1967. Kami sangat eksis memberi masukan kepada pemerintah dalam rangka berpartisipasi untuk pembangunan perekonomian nasional," ujarnya.