Mamuju (ANTARA Sulbar) - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Aladin S Mengga mengimbau kepada seluruh pejabat di daerahnya agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran daerah jangan sampai terjerat kasus tindak pidana korupsi.
"Maraknya pejabat di Sulbar terjerat kasus korupsi, hendaknya itu menjadi evaluasi bagi semua dengan memperbaiki pengelolaan anggaran sehingga ke depan tidak ada lagi kondisi seperti itu," kata Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga di Mamuju, Jumat.
Sejumlah pejabat telah menjalani proses pembinaan agar tidak lagi melakukan kekeliruan melakukan tindak pidana korupsi, sementara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah menjalani proses hukum.
Dia membantah jika ada anggapan yang menyebut pihaknya tak mampu menegakkan prinsip pembinaan serta manajemen birokrasi yang ideal di level pemerintah Provinsi Sulbar sehingga banyak pejabat terbukti secara sah dimata hukum melakukan tindak pidana korupsi.
"Kalau dikatakan manajemen birokrasi di Sulbar ini dianggap gagal, saya kira tidak seperti itu, proses perbaikan manajemen birokrasi itu memakan waktu yang cukup panjang, meskipun tidak dengan serta merta hal itu bisa kita lakukan," ujarnya
Oleh karena itu kata dia, kedepan pejabat di Sulbar harus hati-hati mengelola anggaran yakni tetap mengacu pada mekanisme dan aturan yang ditetapkan agar tidak timbul masalah dalam mengelola anggaran yang akhirnya berujung pada masalah timbulnya indikasi tindak pidana korupsi.
"Bekerjalah dengan baik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjalankan tugasnya berpatokan pada rel mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia meminta kepada pejabatnya harus bersih mengelola keuangan tidak boleh melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum, tidak boros, serta tetap menjalankan tugas secara efektif dan efisien," ujarnya.
"Maraknya pejabat di Sulbar terjerat kasus korupsi, hendaknya itu menjadi evaluasi bagi semua dengan memperbaiki pengelolaan anggaran sehingga ke depan tidak ada lagi kondisi seperti itu," kata Wakil Gubernur Sulbar, Aladin S Mengga di Mamuju, Jumat.
Sejumlah pejabat telah menjalani proses pembinaan agar tidak lagi melakukan kekeliruan melakukan tindak pidana korupsi, sementara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah menjalani proses hukum.
Dia membantah jika ada anggapan yang menyebut pihaknya tak mampu menegakkan prinsip pembinaan serta manajemen birokrasi yang ideal di level pemerintah Provinsi Sulbar sehingga banyak pejabat terbukti secara sah dimata hukum melakukan tindak pidana korupsi.
"Kalau dikatakan manajemen birokrasi di Sulbar ini dianggap gagal, saya kira tidak seperti itu, proses perbaikan manajemen birokrasi itu memakan waktu yang cukup panjang, meskipun tidak dengan serta merta hal itu bisa kita lakukan," ujarnya
Oleh karena itu kata dia, kedepan pejabat di Sulbar harus hati-hati mengelola anggaran yakni tetap mengacu pada mekanisme dan aturan yang ditetapkan agar tidak timbul masalah dalam mengelola anggaran yang akhirnya berujung pada masalah timbulnya indikasi tindak pidana korupsi.
"Bekerjalah dengan baik dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjalankan tugasnya berpatokan pada rel mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia meminta kepada pejabatnya harus bersih mengelola keuangan tidak boleh melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum, tidak boros, serta tetap menjalankan tugas secara efektif dan efisien," ujarnya.