Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bappeda, dan SKPD terkait memperkenalkan sistem pendaftaran mandiri untuk dijadikan acuan.
"Melalui pelaksanaan pendaftaran mandiri, diharapkan mampu menjadi strategi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga program kerja lebih efektif dan efisien," ujarnya saat memberikan sambutannya di Makassar, Kamis.
Syamsu Rizal menyatakan, dengan mendaftarkan sendiri diharapkan bisa membuat perubahan yang dinamis tentang data rumah tangga miskin serta sasaran dari program dapat lebih spesifik dikarenakan adanya data yang lebih akurat.
Dia mengatakan, pemutakhiran data mandiri akan menjadi penting karena sudah pasti datanya langsung dari masyarakat dan data yang diberikan juga merupakan karakteristik rumah tangganya.
"Data yang diberikan masyarakat ini adalah data karakteristik rumah tangganya. Program ini juga dipakai oleh pusat dan daerah seperti Makassar ini juga menggunakannya untuk kepentingan data nasional," katanya.
Asisten Ketua Pokja Kebijakan, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Irwan Suryanto mengungkapkan dengan adanya sistem pendaftaran mandiri diharapkan mampu membuat perubahan yang dinamis dan signifikan.
Karena menurut dia, data yang akan digunakan adalah data langsung dari masing-masing daerah yang nantinya akan disinkronkan dengan data nasional.
"Sinkronisasi data yang diinput langsung dari masyarakat akan digunakan untuk berbagai program kerja pengentasan kemiskinan, sehingga tidak ada lagi overlapping data," katanya.
Dia menyebutkan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Pendidikan akan mendapatkan data yang akurat terkait masyarakat miskin.
Selain itu, pendataan akan diurut berdasarkan tingkat kebutuhan masing masing rumah tangga, sehingga benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kuota yang ada.
"Melalui pelaksanaan pendaftaran mandiri, diharapkan mampu menjadi strategi yang tepat untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga program kerja lebih efektif dan efisien," ujarnya saat memberikan sambutannya di Makassar, Kamis.
Syamsu Rizal menyatakan, dengan mendaftarkan sendiri diharapkan bisa membuat perubahan yang dinamis tentang data rumah tangga miskin serta sasaran dari program dapat lebih spesifik dikarenakan adanya data yang lebih akurat.
Dia mengatakan, pemutakhiran data mandiri akan menjadi penting karena sudah pasti datanya langsung dari masyarakat dan data yang diberikan juga merupakan karakteristik rumah tangganya.
"Data yang diberikan masyarakat ini adalah data karakteristik rumah tangganya. Program ini juga dipakai oleh pusat dan daerah seperti Makassar ini juga menggunakannya untuk kepentingan data nasional," katanya.
Asisten Ketua Pokja Kebijakan, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Irwan Suryanto mengungkapkan dengan adanya sistem pendaftaran mandiri diharapkan mampu membuat perubahan yang dinamis dan signifikan.
Karena menurut dia, data yang akan digunakan adalah data langsung dari masing-masing daerah yang nantinya akan disinkronkan dengan data nasional.
"Sinkronisasi data yang diinput langsung dari masyarakat akan digunakan untuk berbagai program kerja pengentasan kemiskinan, sehingga tidak ada lagi overlapping data," katanya.
Dia menyebutkan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Pendidikan akan mendapatkan data yang akurat terkait masyarakat miskin.
Selain itu, pendataan akan diurut berdasarkan tingkat kebutuhan masing masing rumah tangga, sehingga benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kuota yang ada.