Mamuju (ANTARA Sulbar) - Organisasi masyarakat Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS) meminta agar pemerintah menjadikan momentum peringatan hari tani 24 September 2016 untuk menyelesaikan konflik agraria di berbagai daerah di tanah air.
"Pemerintah mesti menyelesaikan konflik agraria termasuk di Provinsi Sulbar, dan sebagai FPPS mendesak dan akan mendukung pemerintah melakukan langkah itu dengan memanfaatkan momentum peringatan hari tani nasional ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPS, Nirwansyah di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, FPPS di salah satu Kabupaten di Sulbar telah melakukan pemetaan konflik agraria dengan harapan apa yang dilaksanakan dapat diselesaikan pemerintah dengan legitimasi yang dimiliki.
"Konflik agraria tidak bisa dibiarkan terjadi karena dapat mengakibatkan konflik dimasyarakat, merugikan daerah dan pembangunan yang dijalankan, sehingga pemerintah mesti melakukan reformasi agraria dengan menyelesaikan konflik agraria," katanya.
Menurut dia, juga mesti memperhatikan sektor ketahanan pangan yang akan menentukan kelansungan kehidupan masyarakat dan bangsa ini kedepan.
"Bangsa ini tidak ingin pangannya tergantung dari luar karena tidak adanya proyeksi dari pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangannya sendiri, karena yang diurusi hanya kepentingan pribadi dan golongan," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus mempertahankan pangan di daerah dengan terus menyediakan sarana dan prasarana pertanian memberikan bantuan pupuk dan benih unggul agar petani dapat berproduksi dengan baik.
Ia juga meminta agar pemerintah memperhatikan pasar hasil pertanian petani dan menindak tengkulak yang merugikan petani, harga komoditi pertanian petani harus dilindungi.
"Pemerintah mesti menyelesaikan konflik agraria termasuk di Provinsi Sulbar, dan sebagai FPPS mendesak dan akan mendukung pemerintah melakukan langkah itu dengan memanfaatkan momentum peringatan hari tani nasional ini," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPS, Nirwansyah di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, FPPS di salah satu Kabupaten di Sulbar telah melakukan pemetaan konflik agraria dengan harapan apa yang dilaksanakan dapat diselesaikan pemerintah dengan legitimasi yang dimiliki.
"Konflik agraria tidak bisa dibiarkan terjadi karena dapat mengakibatkan konflik dimasyarakat, merugikan daerah dan pembangunan yang dijalankan, sehingga pemerintah mesti melakukan reformasi agraria dengan menyelesaikan konflik agraria," katanya.
Menurut dia, juga mesti memperhatikan sektor ketahanan pangan yang akan menentukan kelansungan kehidupan masyarakat dan bangsa ini kedepan.
"Bangsa ini tidak ingin pangannya tergantung dari luar karena tidak adanya proyeksi dari pemerintah untuk mempertahankan ketahanan pangannya sendiri, karena yang diurusi hanya kepentingan pribadi dan golongan," katanya.
Menurut dia, pemerintah harus mempertahankan pangan di daerah dengan terus menyediakan sarana dan prasarana pertanian memberikan bantuan pupuk dan benih unggul agar petani dapat berproduksi dengan baik.
Ia juga meminta agar pemerintah memperhatikan pasar hasil pertanian petani dan menindak tengkulak yang merugikan petani, harga komoditi pertanian petani harus dilindungi.