Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat membentuk panitia khusus untuk penyelesaian konflik agraria di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencegah konflik di masyarakat.
"DPRD membentuk pansus penyelesaian konflik agraria untuk mencegah konflik perebutan lahan dimasyarakat yang tentu merugikan semua pihak," kata ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad di Mamuju, Selasa.
Dia mengatakan itu pada saat menerima ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati hari tani nasional dan menuntut agar DPRD Sulbar segera membentuk pansus untuk penyelesaian konflik agraria .
Ia mengatakan, konflik agraria tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sulbar.
Ia mengaku sangat berterima kasih kepada mahasiswa yang mendukung dibentuknya pansus agraria dan berharap upaya tersebut dapat menyelesaikan konflik agraria.
"Konflik agraria harus dicegah dengan membentuk pansus, dan kami terima kasih kepada mahasiswa yang terus mengingatkan DPRD Sulbar secara kelembagaan agar segera bekerja menyelesaikan konflik yang ada dimasyarakat," katanya.
Sebelumnya mahasiswa di Mamuju tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju mendesak dibentuk pansus penyelesaian konflik lahan di kantor DPRD Sulbar.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Ibnu Imat Totori meminta DPRD Sulbar agar bekerja sungguh sungguh membentuk pansus agraria sebagai upaya penyelesaian konflik agraria.
"Kami harap tidak seperti di kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah penghasil sawit, di wilayah itu dibentuk pansus agraria namun kami anggap tidak bekerja serius, sehingga masih banyak konflik agraria disana," katanya.
"DPRD membentuk pansus penyelesaian konflik agraria untuk mencegah konflik perebutan lahan dimasyarakat yang tentu merugikan semua pihak," kata ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad di Mamuju, Selasa.
Dia mengatakan itu pada saat menerima ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati hari tani nasional dan menuntut agar DPRD Sulbar segera membentuk pansus untuk penyelesaian konflik agraria .
Ia mengatakan, konflik agraria tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Sulbar.
Ia mengaku sangat berterima kasih kepada mahasiswa yang mendukung dibentuknya pansus agraria dan berharap upaya tersebut dapat menyelesaikan konflik agraria.
"Konflik agraria harus dicegah dengan membentuk pansus, dan kami terima kasih kepada mahasiswa yang terus mengingatkan DPRD Sulbar secara kelembagaan agar segera bekerja menyelesaikan konflik yang ada dimasyarakat," katanya.
Sebelumnya mahasiswa di Mamuju tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju dan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju mendesak dibentuk pansus penyelesaian konflik lahan di kantor DPRD Sulbar.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Ibnu Imat Totori meminta DPRD Sulbar agar bekerja sungguh sungguh membentuk pansus agraria sebagai upaya penyelesaian konflik agraria.
"Kami harap tidak seperti di kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah penghasil sawit, di wilayah itu dibentuk pansus agraria namun kami anggap tidak bekerja serius, sehingga masih banyak konflik agraria disana," katanya.