Mamuju (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) memperkuat pengawasan dalam mencegah potensi terjadinya konflik sosial di daerah itu. Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar) memperkuat pengawasan dalam mencegah potensi terjadinya konflik sosial di daerah itu.
Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, di Mamuju, Sabtu mengatakan, fokus utama dalam penanganan konflik sosial tahun 2023 adalah kerawanan menjelang Pemilu 2024. "Upaya yang dilakukan adalah antisipasi, cegah dini dan deteksi dini berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan Kesbangpol Sulbar, Muhammad Yusuf Tahir, di Mamuju, Sabtu mengatakan, fokus utama dalam penanganan konflik sosial tahun 2023 adalah kerawanan menjelang Pemilu 2024. "Upaya yang dilakukan adalah antisipasi, cegah dini
dan gangguan pelaksanaan pemilu,” kata Yusuf Tahir. Yusuf Tahir.
Pemilu 2024, lanjutnya, harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, dalam hal ini bagaimana agar pesta demokrasi dapat berjalan sebagaimana mestinya di Sulbar, tanpa adanya konflik sosial di masyarakat tengah Sulbar, tanpa adanya konflik sosial di tengah masyarakat.
. 2024 secara langsung diperkirakan juga akan menyerap energi politik masyarakat daerah, termasuk kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok politik di daerah,” terang Yusuf Tahir. Yusuf Tahir.
Potensi konflik yang juga harus mendapat perhatian serius Kata Yusuf Tahir, adalah potensi konflik agraria Yusuf Tahir, adalah potensi konflik agraria.
. agraria menurutnya memerlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Penguatan hak-hak masyarakat lokal, dialog terbuka dan pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan keadilan dalam konteks agraria,” terangnya.
Ia menyampaikan bahwa, tim terpadu penanganan konflik sosial telah terbentuk di Sulbar. Sulbar.
Idealnya menurut dia, tim terpadu penanganan konflik sosial, menjadi wadah bersama bagi pihak terkait dalam hal memaksimalkan penanganan potensi konflik di masyarakat.
“Penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara sinergi, terpadu dan terkoordinasi dengan seluruh tingkat pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar Herdin Ismail menyampaikan bahwa pencegahan potensi konflik sosial harus dilakukan seluruh pihak termasuk elemen masyarakat. Sulbar Herdin Ismail menyampaikan bahwa pencegahan potensi konflik sosial harus dilakukan seluruh pihak termasuk elemen masyarakat.
“Ini menjadi perhatian kita semua bagaimana mengantisipasi potensi terjadinya konflik sosial. Kuncinya, kita harus bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Herdin Ismail.Herdin Ismail.
Berita Terkait
Kodim Mamuju menggelar Komsos ciptakan pilkada damai 2024
Sabtu, 27 April 2024 0:19 Wib
PMI Gowa menggelar bakti sosial donor darah untuk jaga stok
Senin, 22 April 2024 21:34 Wib
Menteri PANRB menyetujui 40.839 formasi CASN di Kemensos
Jumat, 19 April 2024 13:23 Wib
Mensos Risma tinjau penyaluran bantuan korban longsor Tana Toraja
Rabu, 17 April 2024 14:28 Wib
Polisi tangkap terduga provokator ajakan tawuran di media sosial
Senin, 1 April 2024 15:18 Wib
Kesbangpol Sulbar mengantisipasi potensi kerawanan jelang Idul Fitri
Jumat, 29 Maret 2024 18:46 Wib
MUI Toraja menyikapi dugaan penistaan agama anggota DPRD Sulsel
Rabu, 20 Maret 2024 20:15 Wib
Wali Kota Makassar: Jappa Jokka Cap Go Meh sebagai wadah perekat sosial
Minggu, 25 Februari 2024 2:25 Wib