Makassar (ANTARA Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel) Agus Arifin Nu`mang berharap para aparat penegak hukum yang terdiri atas unsur Pengadilan Kemenkumham Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol) dapat membangun sistem koordinasi baru yang terintegrasi.
"Kami berharap Dilkumjakpol dapat menciptakan tradisi baru untuk membuat sistem koordinasi yang terintegrasi, yang dapat memecahkan segala masalah yang menghambat dan menjawab tantangan permasalahan penegakan hukum yang semakin kompleks," kata Agus dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Tahun Anggaran 2016 di Makassar, Jumat.
Rapat koordinasi ini, kata dia, lahir dari keinginan kuat untuk menyamakan persepsi, melakukan harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Agus mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berperan dalam sistem sebagai sarana rekayasa sosial.
"Hukum dapat mengubah pola tingkah laku masyarakat, dan mendorong pencapaian tujuan," ujarnya.
Hukum dalam konteks ini, tambahnya, dapat mengendalikan masyarakat dan sarana mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Sahabuddin Kilkoda mengatakan rapat koordinasi ini diharapkan untuk mewujudkan sinergitas para penegak hukum dalam rangka sinkronisasi aktivitas para penegak hukum.
"Kegiatan ini diharapkan dapat membuat rekomendasi kebijakan yang dirangkum dalam surat rekomendasi," jelasnya.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly ini dihadiri oleh 119 peserta dari unsur Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian, Kanwil Pajak dan Bea Cukai se-Sulsel.
"Kami berharap Dilkumjakpol dapat menciptakan tradisi baru untuk membuat sistem koordinasi yang terintegrasi, yang dapat memecahkan segala masalah yang menghambat dan menjawab tantangan permasalahan penegakan hukum yang semakin kompleks," kata Agus dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Tahun Anggaran 2016 di Makassar, Jumat.
Rapat koordinasi ini, kata dia, lahir dari keinginan kuat untuk menyamakan persepsi, melakukan harmonisasi, dan sinkronisasi dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Agus mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berperan dalam sistem sebagai sarana rekayasa sosial.
"Hukum dapat mengubah pola tingkah laku masyarakat, dan mendorong pencapaian tujuan," ujarnya.
Hukum dalam konteks ini, tambahnya, dapat mengendalikan masyarakat dan sarana mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel Sahabuddin Kilkoda mengatakan rapat koordinasi ini diharapkan untuk mewujudkan sinergitas para penegak hukum dalam rangka sinkronisasi aktivitas para penegak hukum.
"Kegiatan ini diharapkan dapat membuat rekomendasi kebijakan yang dirangkum dalam surat rekomendasi," jelasnya.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly ini dihadiri oleh 119 peserta dari unsur Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan, Kepolisian, Kanwil Pajak dan Bea Cukai se-Sulsel.