Makassar (ANTARA Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung penuh sekaligus menyiapkan strategi pengembangan PT Jaminan Kredit Daerah di wilayah tersebut.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Haris di Makassar, Jumat, mengatakan untuk strateginya dengan penempatan manajemen yang berkualitas (direksi dan komisaris) dengan persyaratan yang ketat.
"Termasuk dengan memfasilitasi Jamkrida Sulsel dalam pemasaran produk kepada SKPD lingkup Prov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Selain itu, kata dia, dibutuhkan penjaminan pengadaan barang/jasa (surety bond), penjaminan bank garansi.
Mendorong dan memfasiltasi kerja sama antara PT Jamkrida Sulsel dengan PT Bank Sulselbar, yang keduanya merupakan BUMD Prov Sulsel dalam menjalankan fungsinya sebagai agent for profit dan agent of development.
Mengoptimalkan peran SKPD terutama yang melakukan pembinaan UMKM (sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan) dalam mendata dan memediasi untuk mendapatkan kredit.
Selanjutnya memaksimalkan kerjasama dengan OJK untuk penguatan kinerja PT Jamkrida Sulsel, serta pemberdayaan UMKM guna memperoleh akses permodalan pada lembaga keuangan melalui Tim TPKAD yang telah dibentuk.
"Serta mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk berperan serta dalam kepemilikan saham pada PT. Jamkrida Sulsel dan melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan penjaminan lainnya selain Bank Sulselbar," ujarnya.
Sementara bentuk dukungan pemerintah yakni soal regulasi berdasarkan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan.
Perda Prov Sulsel Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 47 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.
Penyertaan Modal (saham) yakni Pemerintah Prov Sulsel sebesar Rp 25,35 miliar (99,98 persen). Koperasi Pegawai (KPRI) Toddopuli Prov. Sulsel sebesar Rp50 juta (0,2 persen).
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Haris di Makassar, Jumat, mengatakan untuk strateginya dengan penempatan manajemen yang berkualitas (direksi dan komisaris) dengan persyaratan yang ketat.
"Termasuk dengan memfasilitasi Jamkrida Sulsel dalam pemasaran produk kepada SKPD lingkup Prov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Selain itu, kata dia, dibutuhkan penjaminan pengadaan barang/jasa (surety bond), penjaminan bank garansi.
Mendorong dan memfasiltasi kerja sama antara PT Jamkrida Sulsel dengan PT Bank Sulselbar, yang keduanya merupakan BUMD Prov Sulsel dalam menjalankan fungsinya sebagai agent for profit dan agent of development.
Mengoptimalkan peran SKPD terutama yang melakukan pembinaan UMKM (sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan) dalam mendata dan memediasi untuk mendapatkan kredit.
Selanjutnya memaksimalkan kerjasama dengan OJK untuk penguatan kinerja PT Jamkrida Sulsel, serta pemberdayaan UMKM guna memperoleh akses permodalan pada lembaga keuangan melalui Tim TPKAD yang telah dibentuk.
"Serta mendorong Pemerintah kabupaten/kota untuk berperan serta dalam kepemilikan saham pada PT. Jamkrida Sulsel dan melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan dan penjaminan lainnya selain Bank Sulselbar," ujarnya.
Sementara bentuk dukungan pemerintah yakni soal regulasi berdasarkan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Sulawesi Selatan.
Perda Prov Sulsel Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 47 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.
Penyertaan Modal (saham) yakni Pemerintah Prov Sulsel sebesar Rp 25,35 miliar (99,98 persen). Koperasi Pegawai (KPRI) Toddopuli Prov. Sulsel sebesar Rp50 juta (0,2 persen).