Mamuju (ANTARA Sulbar) - Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, H Irwan Pababari mengajak beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan diskusi pajak di salah satu kawasan wisata hutan mangrove yang ada di daerah Kecamatan Kalukku.
"Rapat terbuka ditempat seperti kawasan hutan mangrove ini rupanya lebih cair suasananya. Kita bisa berdiskusi lebih sejuk sehingga kita mendapatkan sebuah solusi yang lebih bijak," kata Wakil Bupati Irwan Pababari dalam diskusi di kawasan hutan Mangrove, Mamuju, Kamis.
Meski terkesan jauh dari formalitas kata dia, tetapi secara subtansi agenda untuk melakukan pertemuan seperti ini kadang-kadang harus dilakukan.
Irwan mengatakan, meski berangkat dari birokrasi, penanganannya tidak harus di dalam sebuah gedung bertembok dan kursi yang berjejer, tetapi dengan situasi duduk bersila suasana bisa lebih cair dan persoalan bisa terungkap serta dapat terselesaikan dengan baik, bukan hanya itu, hal ini juga memudahkan dalam membuat kesepakatan bahwa rencana target itu bisa tercapai dalam waktu dekat ini.
Meski begitu keputusan lain bukan hanya persoalan Pajak Bumi Bangunan (PBB) saja, tetapi data yang dibutuhkan baik dari tingkat Desa/ Lurah perlu dilakukan pemutakhiran data sehingga sektor apapun, data itu sudah bisa terungkap ditambah tim terpadu tingkat kecamatan dibentuk dalam mengcover oprasionalisasi pada tingkat Desa/ lurah akan bekerja sama dengan instansi sejajar seperti KCD dan Bidang Pertanian sehingga pencapaian target PAD bisa tercapai.
Wabup menambahkan, perlu melakukan evaluasi pajak PBB seluruh kepala Desa/ Lurah bisa berkomitmen untuk masuk triwulan ke empat data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) akan bergerak keposisi yang menjanjikan, meskipun beberapa permasalahan juga belum terselesaikan akibat data yang yang tersedia belum mampu menyelesaikan permasalahkan pajak di tingkat Desa/ lurah.
Bahkan kata dia, permasalahan itu perlu pendataan dan pemutakhiran data. Khusus untuk Pemerintah Kecamatan akan membentuk Tim terpadu dalam rangka optimalisasi Pajak PBB sehingga realisasinya cepat.
"Saya juga berharap dengan targer Rp400 juta sekian untuk Kecamatan Kalukku maka itu terlalu minim jika melihat Kalukku ini adalah Kecamatan yang secara ekonomi berada pada urutan di posisi setelah Mamuju. Daerah Kalukku sebetulnya unggul dari ekonominya, jumlah penduduk dan luas wilayahnya juga potensinya. Jumlah pokok-pokok pajak senilai Rp400 itu sangat minim," terang Irwan.
Menanggapi hal itu, Camat Kalukku Syarifuddin Calang mengaku tidak keberatan jika PAD Kecamatan Kalukku dinaikkan selama data yang di gunakan itu ril dan masyarakat juga sudah menerima dengan baik.
Selain itu, Kepala Bidang Pajak Daerah II Syamsul menegaskan bahwa untuk menaggulangi masalah itu hanya memerlukan pendataan baru dan berlanjut kepenetapan data yang setelah data itu terkumpul kendala dan permasalahan dapat teratasi.
"Rapat terbuka ditempat seperti kawasan hutan mangrove ini rupanya lebih cair suasananya. Kita bisa berdiskusi lebih sejuk sehingga kita mendapatkan sebuah solusi yang lebih bijak," kata Wakil Bupati Irwan Pababari dalam diskusi di kawasan hutan Mangrove, Mamuju, Kamis.
Meski terkesan jauh dari formalitas kata dia, tetapi secara subtansi agenda untuk melakukan pertemuan seperti ini kadang-kadang harus dilakukan.
Irwan mengatakan, meski berangkat dari birokrasi, penanganannya tidak harus di dalam sebuah gedung bertembok dan kursi yang berjejer, tetapi dengan situasi duduk bersila suasana bisa lebih cair dan persoalan bisa terungkap serta dapat terselesaikan dengan baik, bukan hanya itu, hal ini juga memudahkan dalam membuat kesepakatan bahwa rencana target itu bisa tercapai dalam waktu dekat ini.
Meski begitu keputusan lain bukan hanya persoalan Pajak Bumi Bangunan (PBB) saja, tetapi data yang dibutuhkan baik dari tingkat Desa/ Lurah perlu dilakukan pemutakhiran data sehingga sektor apapun, data itu sudah bisa terungkap ditambah tim terpadu tingkat kecamatan dibentuk dalam mengcover oprasionalisasi pada tingkat Desa/ lurah akan bekerja sama dengan instansi sejajar seperti KCD dan Bidang Pertanian sehingga pencapaian target PAD bisa tercapai.
Wabup menambahkan, perlu melakukan evaluasi pajak PBB seluruh kepala Desa/ Lurah bisa berkomitmen untuk masuk triwulan ke empat data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) akan bergerak keposisi yang menjanjikan, meskipun beberapa permasalahan juga belum terselesaikan akibat data yang yang tersedia belum mampu menyelesaikan permasalahkan pajak di tingkat Desa/ lurah.
Bahkan kata dia, permasalahan itu perlu pendataan dan pemutakhiran data. Khusus untuk Pemerintah Kecamatan akan membentuk Tim terpadu dalam rangka optimalisasi Pajak PBB sehingga realisasinya cepat.
"Saya juga berharap dengan targer Rp400 juta sekian untuk Kecamatan Kalukku maka itu terlalu minim jika melihat Kalukku ini adalah Kecamatan yang secara ekonomi berada pada urutan di posisi setelah Mamuju. Daerah Kalukku sebetulnya unggul dari ekonominya, jumlah penduduk dan luas wilayahnya juga potensinya. Jumlah pokok-pokok pajak senilai Rp400 itu sangat minim," terang Irwan.
Menanggapi hal itu, Camat Kalukku Syarifuddin Calang mengaku tidak keberatan jika PAD Kecamatan Kalukku dinaikkan selama data yang di gunakan itu ril dan masyarakat juga sudah menerima dengan baik.
Selain itu, Kepala Bidang Pajak Daerah II Syamsul menegaskan bahwa untuk menaggulangi masalah itu hanya memerlukan pendataan baru dan berlanjut kepenetapan data yang setelah data itu terkumpul kendala dan permasalahan dapat teratasi.