Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah VI, Bambang JKiswono mengatakan, literasi keuangan masih minim sehingga harus terus digencarkan sosilisasinya.

"Apabila ada 100 orang ditanya tentang produk dan layanan jasa keuangan, maka hanya 21 atau 22 orang saja yang mengerti," kata Bambang di Makassar, Senin.

Berkaitan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait produk dan layanan keuangan, khususnya masyarakat yang berada di daerah, tentu menjadi tantangan bagi OJK untuk terus melakukan literasi keuangan.

Berdasarkan hasil survei OJK 2013 diketahui, indeks literasi keuangan tercatat 21,8 persen secara nasional.

Kondisi itu, menempatkan Indonesia jauh dibawah negara tetangga misalnya Singapura literasi keuangannya sudah mencapai 98 persen, Thailand 77 persen, Malaysia 66 persen dan Filipina 27 persen.

Untuk meningkatkan persentase indeks literasi keuangan tersebut, pihak OJK menggandeng perusahaan jasa pembiayaan dan perguruan tinggi.

Salah satu diantaranya yang menjadi mitra OJK dalam mendorong literasi keuangan ini adalah HCI. Menurut Mr Geisler dari HCI , periode 2015 edukasi literasi keuangan itu bersama OJK Wilayah VI sudah dilakukan enam kali dengan mengedukasi mahasiswa agar informasi dan ilmu yang diperoleh dapat disebarkan ke masyarakat desa, ketika mahasiswa itu melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ataupun Praktek Kerja Lapang (PKL).

Menurut Bambang dari OJK Wilayah VI pada keterangan terpisah, untuk literasi keuangan itu salah satu sasarannya adalah mahasiswa. Pertimbangan memilih mahasiswa, karena selain sebagai orang terdidik yang mampu menyerap cepat penjelasan yang diberikan.

Selain itu, lanjut dia, mahasiswa juga diharapkan mampu menyosialisasikan pengetahuannya saat terjun ke lapangan untuk melaksanakan Tri Darma perguruan tingginya. Menyikapi hal itu, salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), Ruslan yang sudah mendapatkan edukasi literasi keuangan mengatkatan, pengetahuan yang diperolehnya itu akan disebarkan ke masyarakat tempatnya melakukan KKN.

"Bagaimana mengatur keuangan, ke mana saja jika membutuhkan pendanaan dan apa yang dilakukan jika dana terbatas untuk membeli suatu barang, semuanya di jelaskan di sini, termasuk produk-produk keuangan," katanya.

Karena itu, setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi tersebut, akan dilanjutkan dengan berbagi pengatahuan dengan warga desa pada saat KKN. Hal itu dimaksudkan, agar warga desa tidak terbelit hutang dengan mengandalkan bantuan dana dari pihak rentenir atau tengkulak.

Pewarta : Suriani Mappong
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024