Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sejumlah organisasi pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, meminta agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).
Sejumlah Pimpinan organisasi pemuda dan mahasiswa terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju, Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komkar. Maper, serta BEM Poltekkes, BEM UNIKA, dan Akfer Fatimah melakukan konferensi pers di Mamuju, Sabtu malam.
Para mahasiswa dan pemuda tersebut menilai situasi bangsa dalam kondisi yang penting untuk disikapi bersama karena sudah mengarah pada adanya upaya penjatuhan rezim seperti di era reformasi 1998.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Ibnu Imat Totori mengatakan, kondisi bangsa teruji seperti era reformasi dan itu adalah peristiwa lama yang dibungkus kembali menjadi baru.
"Kami tidak setuju dengan itu, karena tidak ada jaminan akan lahir Presiden yang pro terhadap kesejahteraan rakyat, ketika terjadi seperti era reformasi, justru yang mesti dijaga adalah persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Ia mengatakan, jangan hanya karena persoalan kasus Ahok, akhirnya integritas bangsa terancam.
"Persoalan bangsa ini adalah produk neolib yang ingin menguasai sumber daya alam (SDA) yang sungguh sangat melimpah di negeri Indonesia, neolib menjadikan konflik agama pintu masuk merusak tatanan bangsa ini. Ini diduga juga produk asing yang ingin menjadikan Indonesia seperti di Timur Tengah," katanya.
Menurut dia, pemuda dan mahasiswa di Sulbar akan bersatu mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI, dan tidak akan terjebak dalam kepentingan asing.
"Kami akan mendorong gerakan lokal menjadi gerakan nasional agar NKRI harus tetap utuh untuk generasi bangsa ini kedepan," katanya.
Ia meminta kasus Ahok, yang ditetapkan tersangka atas kasus penistaan agama, harus dikawal aparat penegak hukum, jangan sampai persoalan Ahok setelah menjadi tersangka, kemudian ada lagi tuntutan lain diluar agenda tersebut.
Ia juga meminta agar pemerintah fokus dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat seperti konflik agraria yang menghambat masyarakat membangun ekonominya di sektor komoditi dan pangan.
"Pemerintah harus tetap pro terhadap masyarakat dalam membangun ekonomi bangsa, konflik agraria harus diselesaikan agar masyarakat memiliki tanah mengembangkan komoditi ekonominya, yang juga tentu akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi bangsa ini," katanya.
Sejumlah Pimpinan organisasi pemuda dan mahasiswa terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Mamuju, Forum Persaudaraan Pemuda Sulawesi Barat (FPPS), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Komkar. Maper, serta BEM Poltekkes, BEM UNIKA, dan Akfer Fatimah melakukan konferensi pers di Mamuju, Sabtu malam.
Para mahasiswa dan pemuda tersebut menilai situasi bangsa dalam kondisi yang penting untuk disikapi bersama karena sudah mengarah pada adanya upaya penjatuhan rezim seperti di era reformasi 1998.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Ibnu Imat Totori mengatakan, kondisi bangsa teruji seperti era reformasi dan itu adalah peristiwa lama yang dibungkus kembali menjadi baru.
"Kami tidak setuju dengan itu, karena tidak ada jaminan akan lahir Presiden yang pro terhadap kesejahteraan rakyat, ketika terjadi seperti era reformasi, justru yang mesti dijaga adalah persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Ia mengatakan, jangan hanya karena persoalan kasus Ahok, akhirnya integritas bangsa terancam.
"Persoalan bangsa ini adalah produk neolib yang ingin menguasai sumber daya alam (SDA) yang sungguh sangat melimpah di negeri Indonesia, neolib menjadikan konflik agama pintu masuk merusak tatanan bangsa ini. Ini diduga juga produk asing yang ingin menjadikan Indonesia seperti di Timur Tengah," katanya.
Menurut dia, pemuda dan mahasiswa di Sulbar akan bersatu mempertahankan dan menjaga kedaulatan NKRI, dan tidak akan terjebak dalam kepentingan asing.
"Kami akan mendorong gerakan lokal menjadi gerakan nasional agar NKRI harus tetap utuh untuk generasi bangsa ini kedepan," katanya.
Ia meminta kasus Ahok, yang ditetapkan tersangka atas kasus penistaan agama, harus dikawal aparat penegak hukum, jangan sampai persoalan Ahok setelah menjadi tersangka, kemudian ada lagi tuntutan lain diluar agenda tersebut.
Ia juga meminta agar pemerintah fokus dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat seperti konflik agraria yang menghambat masyarakat membangun ekonominya di sektor komoditi dan pangan.
"Pemerintah harus tetap pro terhadap masyarakat dalam membangun ekonomi bangsa, konflik agraria harus diselesaikan agar masyarakat memiliki tanah mengembangkan komoditi ekonominya, yang juga tentu akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi bangsa ini," katanya.