Mamuju (ANTARA Sulbar) - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, akan memanggil, melakukan dengar pendapat Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait temuan korban pengidap gizi buruk yang terjadi di daerah ini.
"Kami akan berkoordinasi dengan komisi yang membidani kesehatan. Yang jelas, kita akan dorong agar Dinkes dihadirkan untuk kegiatan dengar pendapat terkait persoalan gizi buruk di Mamuju," kata legislator DPRD Mamuju, Ado Masud di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, ada tiga balita yang telah ditemukan gizi buruk dan angka itu bisa saja bertambah sehingga perlu dilakukan penanganan agar persoalan kesehatan di daerah ini bisa diminimalisir.
Maka dari itu kata dia, Dinkes akan dihadirkan dalam rapat dengar pendapat untuk membedah persoalan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan media massa.
Munculnya tiga anak penderita gizi buruk dalam sepekan terakhir ini tentu menjadi aib bagi pemerintah.
Pemerintah kecolongan sebab balita gizi buruk tak terdata oleh petugas kesehatan. Bahkan tak dipungkiri masih ada anak penderita gizi buruk yang belum teridentifikasi, karena hanya dirawat di rumah oleh orang tuanya akibat ketidak mampuan biaya membawa anaknya ken rumah sakit.
Politisi PDIP ini mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan harus intens sosialisasi ke masyarakat terhadap pentingnya nutrisi bagi anak-anak, juga pemerintah bersosialisasi tetang tata cara pengurusan BPJS dan KIA.
Dengan begitu, masyarakat mengetahui gizi bagi anak itu sangat penting, dan tidak ada lagi gizi buruk di Kabupaten Mamuju.
"Orang tua anak gizi buruk itukan tidak mampuh, apa lagi juga mereka tidak memiliki BPJS, kemungkinan ia tidak mengetahui tata cara pengurusan BPJS dan KIA oleh karena itu, pemerintah harus lebih intens untuk turun kemasyarakat sosialisasi terhadap antisipasi gizi buruk dan tata cara pengurusan BPJS dan KIA," katanya.
"Kami akan berkoordinasi dengan komisi yang membidani kesehatan. Yang jelas, kita akan dorong agar Dinkes dihadirkan untuk kegiatan dengar pendapat terkait persoalan gizi buruk di Mamuju," kata legislator DPRD Mamuju, Ado Masud di Mamuju, Jumat.
Menurut dia, ada tiga balita yang telah ditemukan gizi buruk dan angka itu bisa saja bertambah sehingga perlu dilakukan penanganan agar persoalan kesehatan di daerah ini bisa diminimalisir.
Maka dari itu kata dia, Dinkes akan dihadirkan dalam rapat dengar pendapat untuk membedah persoalan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan media massa.
Munculnya tiga anak penderita gizi buruk dalam sepekan terakhir ini tentu menjadi aib bagi pemerintah.
Pemerintah kecolongan sebab balita gizi buruk tak terdata oleh petugas kesehatan. Bahkan tak dipungkiri masih ada anak penderita gizi buruk yang belum teridentifikasi, karena hanya dirawat di rumah oleh orang tuanya akibat ketidak mampuan biaya membawa anaknya ken rumah sakit.
Politisi PDIP ini mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan harus intens sosialisasi ke masyarakat terhadap pentingnya nutrisi bagi anak-anak, juga pemerintah bersosialisasi tetang tata cara pengurusan BPJS dan KIA.
Dengan begitu, masyarakat mengetahui gizi bagi anak itu sangat penting, dan tidak ada lagi gizi buruk di Kabupaten Mamuju.
"Orang tua anak gizi buruk itukan tidak mampuh, apa lagi juga mereka tidak memiliki BPJS, kemungkinan ia tidak mengetahui tata cara pengurusan BPJS dan KIA oleh karena itu, pemerintah harus lebih intens untuk turun kemasyarakat sosialisasi terhadap antisipasi gizi buruk dan tata cara pengurusan BPJS dan KIA," katanya.