Makassar (ANTARA Sulsel) - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2017 diluar alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel mencapai Rp29,6 triliun.
"DIPA, sesuai arahan Presiden menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dikutip dari Kepala Bidang Humas Pemprov Sulsel Badaruddin di Makassar, Rabu.
Karena itu, kata dia, diharapkan operasionalisasi DIPA harus secara prioritas dan cepat bisa digulirkan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna untuk memutar roda ekonomi yang ada.
Meski demikian, Syahrul enggan membeberkan rincian besaran DIPA yang diterima Sulsel.
Sebelumnya, dalam acara penyerahan DIPA Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam laporannya menyampaikan, APBN 2017 telah disetujui DPR pada akhir Oktober lalu.
APBN, kata dia, disusun dengan tekanan ekonomi yang sangat menantang, di antaranya kondisi ekonomi Amerika pascaPilpres, kebijakan ekonomi negara maju, hingga pemulihan ekonomi Tiongkok yang berpengaruh pada harga komoditas.
Pemerintah, lanjutnya, terpaksa melakukan koreksi untuk menjaga kredibilitas instrumen fiskal dan menjaga kondisi ekonomi Indonesia.
"Perekonomian Indonesia harus siap mengantisipasi ketidakpastian global," kata Sri Mulyani.
Ia mengungkapkan, APBN 2017 telah ditetapkan dengan pendapatan negara sekitar Rp1,75 triliun dan belanja negara sekitar Rp2,080 triliun.
Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 Kementerian/Lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).
Ia menambahkan, Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan bagi pemerintah provinsi berkinerja baik dinaikkan dari Rp45 miliar menjadi Rp65 miliar.
"DIPA, sesuai arahan Presiden menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dikutip dari Kepala Bidang Humas Pemprov Sulsel Badaruddin di Makassar, Rabu.
Karena itu, kata dia, diharapkan operasionalisasi DIPA harus secara prioritas dan cepat bisa digulirkan sehingga menjadi sesuatu yang bermakna untuk memutar roda ekonomi yang ada.
Meski demikian, Syahrul enggan membeberkan rincian besaran DIPA yang diterima Sulsel.
Sebelumnya, dalam acara penyerahan DIPA Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam laporannya menyampaikan, APBN 2017 telah disetujui DPR pada akhir Oktober lalu.
APBN, kata dia, disusun dengan tekanan ekonomi yang sangat menantang, di antaranya kondisi ekonomi Amerika pascaPilpres, kebijakan ekonomi negara maju, hingga pemulihan ekonomi Tiongkok yang berpengaruh pada harga komoditas.
Pemerintah, lanjutnya, terpaksa melakukan koreksi untuk menjaga kredibilitas instrumen fiskal dan menjaga kondisi ekonomi Indonesia.
"Perekonomian Indonesia harus siap mengantisipasi ketidakpastian global," kata Sri Mulyani.
Ia mengungkapkan, APBN 2017 telah ditetapkan dengan pendapatan negara sekitar Rp1,75 triliun dan belanja negara sekitar Rp2,080 triliun.
Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 Kementerian/Lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp764,9 triliun (36,8 persen) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp552 triliun (26,5 persen).
Ia menambahkan, Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan bagi pemerintah provinsi berkinerja baik dinaikkan dari Rp45 miliar menjadi Rp65 miliar.