Makassar (ANTARA Sulsel) - Ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional, turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di daerah, khususnya Sulawesi Selatan yang menjadi "Center Point of Indonesia" karena posisinya berada di tengah-tengah arus perdagangan nasional dan internasional.
Inilah yang selalu menjadi "jualan" Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo pada forum nasional dan internasional. Sulsel sebagai daerah penyangga pangan nasional dan memberikan suplai beras ke 12 provinsi di Indonesia dari hasil surplus sekitar 2,6 ton per tahun.
Suatu fenomena yang fantastis dan patut menjadi kebanggaan. Dari sisi pembangunan, juga pada dua tahun terahir terjadi progress pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan dengan lahirnya sejumlah mega proyek dengan pembiayaan APBN. Di antaranya pembangunan jalan bawah tanah (under ground) simpang lima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar New Port dan pembangunan sarana perkerataapian.
Tidak dapat dinafikkan, jika proyek-proyek tersebut turut memengaruhi roda perputaran ekonomi di Sulsel dan provinsi di sekitarnya. Sementara pengaruh dari sisi kebijakan ekonomi negara adidaya Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, termasuk di Sulsel juga tergambar dari upaya Bank Indonesia mempertahankan `BI 7-day Reserve Repo Rate` 4,75 persen, dengan suku bunga `Deposit Facility` tetap besar yakni 4,00 persen dan `Leading Facility` tetap sebesar 5,50 persen.
Kebijakan itu sejalan dengan kehati-hatian BI dalam merespon ketidakpastian pasar keuangan global pascapemilihan Presiden AS. Sedang stabilitas makroekonomi dalam negeri tetap terjaga. Kondisi itu tercermin dari inflasi yang rendah dan defisit transaksi berjalan yang terkendali.
Mencermati kondisi itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel (KPw BI Sulsel) Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, pihaknya optimistis bahwa ekonomi Sulsel ke depan diprediksi lebih baik dengan melihat optimisme konsumen dan peningkatan penjualan eceran.
Berdasarkan hasil survei konsumen KPw BI Sulsel, konsumen tetap optimis bahwa kondisi ekonomi maupun enam bulan ke depan akan lebih baik. Hal itu tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang meningkat 2,2 poin menjadi 107,7 dan Indeks Ekspektasi Konsumen(IEK) yang meningkat 9,2 poin menjadi 192,2.
Persepsi positif konsumen itu turut mendorong Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik dari 112,8 pada September 2016 menjadi 118,4 pada Oktober 2016. Sedang Survei Penjualan Eceran (SPE) pada periode Oktober 2016 memperlihatkan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tercatat 125,63 pada Oktober 2016 atau lebih tinggi dari periode yang sama 2015 yang hanya 120,04 dan pada September 2016 tercatat 125,86.
Perkembangan Sulsel
Prospek perkembangan ekonomi di Sulsel, selain dipengaruhi keuangan pemerintah, juga sektor swasta dinilai sangat berperan dalam perputaran roda ekonomi daerah ini. Untuk realisasi belanja pemerintah di Sulsel pada triwulan III-2016 dinilai masih perlu dioptimalkan, sehingga penyerapan dari APBD dan APBN sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.
Realisasi belanja APBD Sulsel hingga akhir triwulan III-2016 baru Rp4,05 triliun atau 55,99 persen dari total anggaran Rp7,22 triliun, sedikit lebih rendah dari realiasai triwulan III-2015 yang mencapai 56,12 persen.
Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kabupaten/kota yang realisasi APBD-nya baru Rp11,31 triliun atau 33,84 persen dari total anggaran Rp33,42 triliun. Sementara realisasi belanja APBN yang dialokasikan di Sulsel justru terlihat lebih baik.
Hal itu terlihat dari posisi akhir triwulan III-2016 telah terealisasi sebesar Rp11,67 triliun atau 61,28 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp19,04 triliun.
Seluruh komponen belanja memperlihatkan peningkatan, kecuali belanja untuk bantuan sosial, ulas Wiwiek sembari mengimbuhkan, apabila belanja pemerintah mampu terserap 95 persen, maka akan terjadi stimulus pertumbuhan pada akhir 2016.
Berkaitan dengan hal itu, maka belanja yang harus digenjot adalah belanja modal, karena baru terserap 28,1 persen. Selain itu juga belanja bantuan keuangan harus didorong, setelah melihat penyerapannya baru sekitar 35,6 persen.
Optimalkan TPID
Satu prestasi yang menjadi kebanggaan pemerintah Provinsi Sulsel adalah nilai inflasi yang selalu berada di bawah inflasi nasional. Sedangkan dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulsel selalu berada pada kisaran 7 - 8 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 5 persen.
Berdasarkan data KPw BI Provinsi Sulsel diketahui, pada November 2016 inflasi daerah ini tercatat 0,45 persen (mtm), sedangkan nasional 0,47 persen. Secara tahunan inflasi Sulsel tercatat 3,34 persen (yoy) dan nasional 3,58 persen. Untuk kumulatif inflasi Sulsel mencapai 2,63 persen (ytd), sedangkan nasional 2,59 persen.
Dengan capaian tersebut, pihak BI optimistis inflasi Sulsel pada akhir 2016 mencapai target 4 persen plus minus 1 persen. Apalagi BI dengan institusi yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara intensif terus melakukan koordinasi melalui `high Level Meeting` yang dilakukan empat kali setahun.
Mencermati kondisi harga produk pangan yang dapat memicu terjadinya inflasi di lapangan, setidaknya terdapat 4 peranan TPID dalam menekan inflasi di pasaran yakni menjaga pasokan komoditas pangan, menjaga keterjangkauan harga, menjag kelancaran distribusi produk pangan dan menyediakan komunikasi yang efektif bagi produsen dan konsumen.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Hadi Basalamah, TPID yang terdiri dari unsur BI, Pemprov, Pemkab, Pemkot dan pihak terkait lainnya memiliki peranan penting dalam menjaga inflasi di daerah, sehingga lajunya tidak melampaui batas.
Untuk mendukung kinerja tersebut, Pihak KPw BI Provinsi Sulsel memfasilitasi pemanfaatan sarana teknologi informasi guna memantau kondisi perkembangan harga, melalui website Sistem Informasi harga pangan strategis (SiGAP) berbasis Android.
Dengan sejumlah indikator ekonomi itu, wajarlah jika pihak KPw BI Sulsel tetap optimistis perkembangan ekonomi daerah ini pada 2017 akan lebih baik dari kondisi 2016. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk menjaga kondisi keamanan yang turut menentukan ekonomi suatu daerah dan negara, agar tetap kondusif.
Inilah yang selalu menjadi "jualan" Gubernur Sulsel H Syahrul Yasin Limpo pada forum nasional dan internasional. Sulsel sebagai daerah penyangga pangan nasional dan memberikan suplai beras ke 12 provinsi di Indonesia dari hasil surplus sekitar 2,6 ton per tahun.
Suatu fenomena yang fantastis dan patut menjadi kebanggaan. Dari sisi pembangunan, juga pada dua tahun terahir terjadi progress pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan dengan lahirnya sejumlah mega proyek dengan pembiayaan APBN. Di antaranya pembangunan jalan bawah tanah (under ground) simpang lima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar New Port dan pembangunan sarana perkerataapian.
Tidak dapat dinafikkan, jika proyek-proyek tersebut turut memengaruhi roda perputaran ekonomi di Sulsel dan provinsi di sekitarnya. Sementara pengaruh dari sisi kebijakan ekonomi negara adidaya Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, termasuk di Sulsel juga tergambar dari upaya Bank Indonesia mempertahankan `BI 7-day Reserve Repo Rate` 4,75 persen, dengan suku bunga `Deposit Facility` tetap besar yakni 4,00 persen dan `Leading Facility` tetap sebesar 5,50 persen.
Kebijakan itu sejalan dengan kehati-hatian BI dalam merespon ketidakpastian pasar keuangan global pascapemilihan Presiden AS. Sedang stabilitas makroekonomi dalam negeri tetap terjaga. Kondisi itu tercermin dari inflasi yang rendah dan defisit transaksi berjalan yang terkendali.
Mencermati kondisi itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel (KPw BI Sulsel) Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, pihaknya optimistis bahwa ekonomi Sulsel ke depan diprediksi lebih baik dengan melihat optimisme konsumen dan peningkatan penjualan eceran.
Berdasarkan hasil survei konsumen KPw BI Sulsel, konsumen tetap optimis bahwa kondisi ekonomi maupun enam bulan ke depan akan lebih baik. Hal itu tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang meningkat 2,2 poin menjadi 107,7 dan Indeks Ekspektasi Konsumen(IEK) yang meningkat 9,2 poin menjadi 192,2.
Persepsi positif konsumen itu turut mendorong Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik dari 112,8 pada September 2016 menjadi 118,4 pada Oktober 2016. Sedang Survei Penjualan Eceran (SPE) pada periode Oktober 2016 memperlihatkan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal tersebut tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang tercatat 125,63 pada Oktober 2016 atau lebih tinggi dari periode yang sama 2015 yang hanya 120,04 dan pada September 2016 tercatat 125,86.
Perkembangan Sulsel
Prospek perkembangan ekonomi di Sulsel, selain dipengaruhi keuangan pemerintah, juga sektor swasta dinilai sangat berperan dalam perputaran roda ekonomi daerah ini. Untuk realisasi belanja pemerintah di Sulsel pada triwulan III-2016 dinilai masih perlu dioptimalkan, sehingga penyerapan dari APBD dan APBN sesuai dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.
Realisasi belanja APBD Sulsel hingga akhir triwulan III-2016 baru Rp4,05 triliun atau 55,99 persen dari total anggaran Rp7,22 triliun, sedikit lebih rendah dari realiasai triwulan III-2015 yang mencapai 56,12 persen.
Kondisi serupa juga terjadi di tingkat kabupaten/kota yang realisasi APBD-nya baru Rp11,31 triliun atau 33,84 persen dari total anggaran Rp33,42 triliun. Sementara realisasi belanja APBN yang dialokasikan di Sulsel justru terlihat lebih baik.
Hal itu terlihat dari posisi akhir triwulan III-2016 telah terealisasi sebesar Rp11,67 triliun atau 61,28 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp19,04 triliun.
Seluruh komponen belanja memperlihatkan peningkatan, kecuali belanja untuk bantuan sosial, ulas Wiwiek sembari mengimbuhkan, apabila belanja pemerintah mampu terserap 95 persen, maka akan terjadi stimulus pertumbuhan pada akhir 2016.
Berkaitan dengan hal itu, maka belanja yang harus digenjot adalah belanja modal, karena baru terserap 28,1 persen. Selain itu juga belanja bantuan keuangan harus didorong, setelah melihat penyerapannya baru sekitar 35,6 persen.
Optimalkan TPID
Satu prestasi yang menjadi kebanggaan pemerintah Provinsi Sulsel adalah nilai inflasi yang selalu berada di bawah inflasi nasional. Sedangkan dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulsel selalu berada pada kisaran 7 - 8 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 5 persen.
Berdasarkan data KPw BI Provinsi Sulsel diketahui, pada November 2016 inflasi daerah ini tercatat 0,45 persen (mtm), sedangkan nasional 0,47 persen. Secara tahunan inflasi Sulsel tercatat 3,34 persen (yoy) dan nasional 3,58 persen. Untuk kumulatif inflasi Sulsel mencapai 2,63 persen (ytd), sedangkan nasional 2,59 persen.
Dengan capaian tersebut, pihak BI optimistis inflasi Sulsel pada akhir 2016 mencapai target 4 persen plus minus 1 persen. Apalagi BI dengan institusi yang masuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara intensif terus melakukan koordinasi melalui `high Level Meeting` yang dilakukan empat kali setahun.
Mencermati kondisi harga produk pangan yang dapat memicu terjadinya inflasi di lapangan, setidaknya terdapat 4 peranan TPID dalam menekan inflasi di pasaran yakni menjaga pasokan komoditas pangan, menjaga keterjangkauan harga, menjag kelancaran distribusi produk pangan dan menyediakan komunikasi yang efektif bagi produsen dan konsumen.
Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Hadi Basalamah, TPID yang terdiri dari unsur BI, Pemprov, Pemkab, Pemkot dan pihak terkait lainnya memiliki peranan penting dalam menjaga inflasi di daerah, sehingga lajunya tidak melampaui batas.
Untuk mendukung kinerja tersebut, Pihak KPw BI Provinsi Sulsel memfasilitasi pemanfaatan sarana teknologi informasi guna memantau kondisi perkembangan harga, melalui website Sistem Informasi harga pangan strategis (SiGAP) berbasis Android.
Dengan sejumlah indikator ekonomi itu, wajarlah jika pihak KPw BI Sulsel tetap optimistis perkembangan ekonomi daerah ini pada 2017 akan lebih baik dari kondisi 2016. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk menjaga kondisi keamanan yang turut menentukan ekonomi suatu daerah dan negara, agar tetap kondusif.