Makassar (ANTARA Sulsel) - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2017 turun sebesar Rp2,37 triliun dibandingkan dengan DIPA Sulsel tahun 2016.
"Total DIPA Sulsel 2017 Rp47,33 triliun, dibandingkan dengan DIPA Sulsel 2016 yang mencapai Rp49,70 triliun, memang ada penurunan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman yang ditemui di Makassar, Jumat.
Angka DIPA tersebut sudah termasuk alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di provinsi ini.
Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Pada tahun 2016 DAK fisik Sulsel mencapai Rp5,17 triliun, sementara di 2017, alokasinya hanya mencapai Rp3,14 triliun.
Ini berarti DAK fisik Sulsel 2017 turun hingga 39,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Jufri Rahman, berkurangnya DIPA Sulsel dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk melambatnya ekonomi global dan melesetnya target penerimaan pajak oleh pemerintah pusat.
"Dari sisi penerimaan tax amnesty juga, dari target tiga ribu triliun, baru terkumpul Rp900 triliun," tambahnya.
Sementara untuk mentaktisi hal tersebut, pembagian alokasi belanja SKPD, kata dia, akan ditekankan untuk memenuhi target RPJMD Sulsel.
"Kita fokus pada program prioritas pertama dan pemenuhan urusan wajib," pungkasnya.
"Total DIPA Sulsel 2017 Rp47,33 triliun, dibandingkan dengan DIPA Sulsel 2016 yang mencapai Rp49,70 triliun, memang ada penurunan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman yang ditemui di Makassar, Jumat.
Angka DIPA tersebut sudah termasuk alokasi dana APBN yang diterima lembaga dan instansi vertikal yang ada di provinsi ini.
Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. Pada tahun 2016 DAK fisik Sulsel mencapai Rp5,17 triliun, sementara di 2017, alokasinya hanya mencapai Rp3,14 triliun.
Ini berarti DAK fisik Sulsel 2017 turun hingga 39,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Jufri Rahman, berkurangnya DIPA Sulsel dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk melambatnya ekonomi global dan melesetnya target penerimaan pajak oleh pemerintah pusat.
"Dari sisi penerimaan tax amnesty juga, dari target tiga ribu triliun, baru terkumpul Rp900 triliun," tambahnya.
Sementara untuk mentaktisi hal tersebut, pembagian alokasi belanja SKPD, kata dia, akan ditekankan untuk memenuhi target RPJMD Sulsel.
"Kita fokus pada program prioritas pertama dan pemenuhan urusan wajib," pungkasnya.