Makassar (ANTARA Sulsel) - Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lantamal VI) Wilayah Makassar diminta untuk menjaga kedaulatan serta memberantas pencurian dan pengeboman ikan (illegal fishing) yang merupakan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
"Salah satu dari sembilan program pemerintah pusat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberantasan illegal fishing," ujar Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Yusup di Makassar, Rabu.
Di hadapan para anak buahnya saat memperingati Hari Nusantara 2016 di Lapangan Arafuru, Mako Lantamal VI, Laksma TNI Yusup membacakan sambutan seragam dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dalam sambutannya, Susi Pudjiastuti yang juga Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia menyampaikan, Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 merupakan tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh.
Ia mengatakan, di antara pulau yang satu dengan yang lain tidak terdapat laut internasional. Sehingga melalui pernyataan diri sebagai Negara Kepulauan, maka laut bukan pemisah tetapi pemersatu bangsa.
Melalui Deklarasi Djoeanda ini pula, maka prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan kemudian diterima, sehingga wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi (km2).
Tanggal 13 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri melalui Keppres Nomor 126 Tahun 2001.
"Pada saat pidato pelantikannya, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa kita telah lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat dan teluk. Padahal kita sangat memahami bahwa laut adalah masa depan bangsa," jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjemahkan arahan presiden tersebut dengan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional, melalui tiga misi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan memberantas illegal fishing melalui penegakan hukum di laut.
Pemberantasan illegal fishing juga telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi perikanan di Indonesia, bahkan bagi dunia internasional. Sumber daya ikan semakin melimpah dan dapat dinikmati oleh seluruh nelayan Indonesia.
"Salah satu dari sembilan program pemerintah pusat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberantasan illegal fishing," ujar Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Yusup di Makassar, Rabu.
Di hadapan para anak buahnya saat memperingati Hari Nusantara 2016 di Lapangan Arafuru, Mako Lantamal VI, Laksma TNI Yusup membacakan sambutan seragam dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Dalam sambutannya, Susi Pudjiastuti yang juga Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia menyampaikan, Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 merupakan tonggak bagi penyatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh.
Ia mengatakan, di antara pulau yang satu dengan yang lain tidak terdapat laut internasional. Sehingga melalui pernyataan diri sebagai Negara Kepulauan, maka laut bukan pemisah tetapi pemersatu bangsa.
Melalui Deklarasi Djoeanda ini pula, maka prinsip-prinsip wilayah laut negara kepulauan kemudian diterima, sehingga wilayah laut Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi (km2).
Tanggal 13 Desember kemudian ditetapkan sebagai Hari Nusantara oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri melalui Keppres Nomor 126 Tahun 2001.
"Pada saat pidato pelantikannya, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa kita telah lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat dan teluk. Padahal kita sangat memahami bahwa laut adalah masa depan bangsa," jelasnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerjemahkan arahan presiden tersebut dengan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional, melalui tiga misi, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan memberantas illegal fishing melalui penegakan hukum di laut.
Pemberantasan illegal fishing juga telah memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi perikanan di Indonesia, bahkan bagi dunia internasional. Sumber daya ikan semakin melimpah dan dapat dinikmati oleh seluruh nelayan Indonesia.