Makassar (Antara Sulsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengusulkan pembahasan anggaran cadangan untuk pemilihan gubernur (Pilgub) 2018 mendatang dalam waktu dekat.
"Ada beberapa mata anggaran dikurangi seperti yang diusulkan KPUD. Untuk 2017 dana cadangan Pilgub sekitar Rp100 miliar," sebut Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel Ni`matullah usai rapat kerja anggaran di Makassar, Selasa.
Dalam rapat dengan agenda penyempurnaan hasil evaluasi Mendagri tentang Rancangan APBD 2017, Ni`matullah menyatakan ada beberapa mata anggaran yang mesti diperbaiki dokumennya kerena banyak yang belum tuntas termasuk pada anggaran Pilgub Sulsel.
Menurut dia saat rapat evaluasi itu, tidak semua dokumen APBD yang sudah di evaluasi Mendagri disampaikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena masih ada yang harus diperbaiki, dianggarkan dan dilarang dianggarkan.
Sehingga pada setiap SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemerintah Provinsi Sulsel, lanjut dia, diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum diperbanyak agar tidak terjadi kesalahan.
Selain itu menyangkut dengan anggaran Pilgub Sulsel, kata dia, tim Badan Anggaran (Banggar) akan menggelar pertemuan dengan KPUD Sulsel guna membahas penggunaan anggaran bukan hanya Pilgub tapi pada Pilkada Serentak 2018.
"Tentu semua akan kita bicarakan termasuk anggaran Pilgub dan Pilkada serentak di 12 kabupaten kota. Anggaran yang mereka usulkan Rp300-Rp350 miliar untuk Pilgub, inilah mau dikurangi," sebut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu kepada wartawan.
Pihaknya menghawatirkan apabila anggaran ini tidak dikoreksi maka nantinya penganggaran akan dobel seperti pembayaran biayaTPS, honor PPS dan PPK termasuk semua perangkat lainnya.
"Makanya kita hanya mau membahas dana cadangan saja untuk Pilgub , tahun ini Rp100 miliar dan tahap dua pada 2018 sekitar Rp200 miliar. Ini dilakukan agar tidak membebani APBD ketika dianggarkan langsung saat masa Pilkada," papar dia.
Meski demikian, tambah Ketua Demokrat Sulsel itu mengemukakan bila mana usulan anggaran cadangan nantinya mencapai Rp350 miliar, maka tetap direalisasikan dua tahap, pertama Rp100 miliar dan tahap kedua Rp250 miliar agar tidak memberatkan keuangan daerah.
Dirinya berharap agar pertemuan dengan KPUD Sulsel nanti untuk membahas seluruh penganggaran biaya Pilkada agar tidak terjadinya penganggaran dobel dan miskomunikasi penganggaran pada KPUD kabupaten kota lainnya di 12 daerah Pilkada Serentak 2018.
Diketahui untuk penganggaran biaya Pilkada Serentak pada 12 kabupaten kota di Sulsel mencapai Rp1,1 triliun lebih.
KPUD Sulsel sudah mengusulkan anggaran Rp450 miliar naik pada Pilgub lalu senilai Rp300 miliar.
Sedangkan anggaran Pilkada di 12 kabupaten kota seperti Kota Makassar dan Kota Pare-pare Rp21 miliar, Kota Palopo Rp24 miliar, disusul Kabupaten Jeneponto Rp27 miliar, Bantaeng Rp20 miliar, Sinjai Rp29 miliar, Wajo Rp42 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Pinrang Rp35 miliar, Sidrap Rp44 miliar, Luwu Rp40 miliar dan paling besar anggaranya di kabupaten Bone sebesar Rp70 miliar. Sedangkan anggaran untuk Bawaslu mencapai Rp300 miliar.
"Ada beberapa mata anggaran dikurangi seperti yang diusulkan KPUD. Untuk 2017 dana cadangan Pilgub sekitar Rp100 miliar," sebut Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel Ni`matullah usai rapat kerja anggaran di Makassar, Selasa.
Dalam rapat dengan agenda penyempurnaan hasil evaluasi Mendagri tentang Rancangan APBD 2017, Ni`matullah menyatakan ada beberapa mata anggaran yang mesti diperbaiki dokumennya kerena banyak yang belum tuntas termasuk pada anggaran Pilgub Sulsel.
Menurut dia saat rapat evaluasi itu, tidak semua dokumen APBD yang sudah di evaluasi Mendagri disampaikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena masih ada yang harus diperbaiki, dianggarkan dan dilarang dianggarkan.
Sehingga pada setiap SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemerintah Provinsi Sulsel, lanjut dia, diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum diperbanyak agar tidak terjadi kesalahan.
Selain itu menyangkut dengan anggaran Pilgub Sulsel, kata dia, tim Badan Anggaran (Banggar) akan menggelar pertemuan dengan KPUD Sulsel guna membahas penggunaan anggaran bukan hanya Pilgub tapi pada Pilkada Serentak 2018.
"Tentu semua akan kita bicarakan termasuk anggaran Pilgub dan Pilkada serentak di 12 kabupaten kota. Anggaran yang mereka usulkan Rp300-Rp350 miliar untuk Pilgub, inilah mau dikurangi," sebut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu kepada wartawan.
Pihaknya menghawatirkan apabila anggaran ini tidak dikoreksi maka nantinya penganggaran akan dobel seperti pembayaran biayaTPS, honor PPS dan PPK termasuk semua perangkat lainnya.
"Makanya kita hanya mau membahas dana cadangan saja untuk Pilgub , tahun ini Rp100 miliar dan tahap dua pada 2018 sekitar Rp200 miliar. Ini dilakukan agar tidak membebani APBD ketika dianggarkan langsung saat masa Pilkada," papar dia.
Meski demikian, tambah Ketua Demokrat Sulsel itu mengemukakan bila mana usulan anggaran cadangan nantinya mencapai Rp350 miliar, maka tetap direalisasikan dua tahap, pertama Rp100 miliar dan tahap kedua Rp250 miliar agar tidak memberatkan keuangan daerah.
Dirinya berharap agar pertemuan dengan KPUD Sulsel nanti untuk membahas seluruh penganggaran biaya Pilkada agar tidak terjadinya penganggaran dobel dan miskomunikasi penganggaran pada KPUD kabupaten kota lainnya di 12 daerah Pilkada Serentak 2018.
Diketahui untuk penganggaran biaya Pilkada Serentak pada 12 kabupaten kota di Sulsel mencapai Rp1,1 triliun lebih.
KPUD Sulsel sudah mengusulkan anggaran Rp450 miliar naik pada Pilgub lalu senilai Rp300 miliar.
Sedangkan anggaran Pilkada di 12 kabupaten kota seperti Kota Makassar dan Kota Pare-pare Rp21 miliar, Kota Palopo Rp24 miliar, disusul Kabupaten Jeneponto Rp27 miliar, Bantaeng Rp20 miliar, Sinjai Rp29 miliar, Wajo Rp42 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Pinrang Rp35 miliar, Sidrap Rp44 miliar, Luwu Rp40 miliar dan paling besar anggaranya di kabupaten Bone sebesar Rp70 miliar. Sedangkan anggaran untuk Bawaslu mencapai Rp300 miliar.