Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mengatakan tidak ada lelang jabatan di lingkup Pemprov Sulsel dalam jangka waktu dekat.
"Proses lelang jabatan tidak akan dibuka dalam waktu dekat, semua jalan seperti apa adanya, PLT (Pelaksana Tugas) juga tidak ada masalah," kata Syahrul, di Makassar, Kamis.
Syahrul kembali menegaskan pihaknya tidak setuju dengan proses lelang jabatan ini. Menurut dia, pemerintahan seharusnya menggunakan pendekatan struktural, dimana setiap PNS diawasi oleh dua pejabat diatasnya.
Proses lelang jabatan, kata Syahrul, juga membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar lima bulan.
"Lelang jabatan itu salah, dari awal saya sudah protes. Di pemerintahan itu, ada pendekatannya struktural. Setiap orang, akan diawasi dua pejabat di atasnya, Kalau dia Eselon IV, dia diawasi Eselon III dan Eselon II. Kalau mau naik jabatan, itu dulu dilihat. Jangan tiba-tiba orang luar yang datang," tegas Syahrul.
Menurut Syahrul, di luar negeri, jabatan yang dilelang adalah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, misalnya kepala pasar, PDAM, dan rumah sakit.
"Istilah lelang jabatan hanya ada di ekonomi, di pemerintahan tidak ada, lelang itu tawar menawar, padahal seharusnya dilihat prestasi dan integritas," jelasnya.
Sementara terkait pelantikan Eselon III dan IV yang belum juga dilaksanakan, Syahrul mengaku, semuanya masih sementara berproses.
"Ini kan hanya karena perubahan nomenklatur, sehingga para Eselon III dan IV itu tinggal dikukuhkan saja," ucapnya.
Syahrul juga menyinggung adanya kepala daerah yang ditangkap karena kasus jual beli jabatan. Syahrul mengingatkan para PNS yang ingin mendapatkan jabatan, harus bekerja keras, memperlihatkan prestasi, tanggung jawab, dan integritas, selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
"Tidak boleh jual beli jabatan. Itu pungli, korupsi. Kalau ada bupati atau siapapun yang ditangkap karena itu, saya setuju," tegas Syahrul.
"Proses lelang jabatan tidak akan dibuka dalam waktu dekat, semua jalan seperti apa adanya, PLT (Pelaksana Tugas) juga tidak ada masalah," kata Syahrul, di Makassar, Kamis.
Syahrul kembali menegaskan pihaknya tidak setuju dengan proses lelang jabatan ini. Menurut dia, pemerintahan seharusnya menggunakan pendekatan struktural, dimana setiap PNS diawasi oleh dua pejabat diatasnya.
Proses lelang jabatan, kata Syahrul, juga membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar lima bulan.
"Lelang jabatan itu salah, dari awal saya sudah protes. Di pemerintahan itu, ada pendekatannya struktural. Setiap orang, akan diawasi dua pejabat di atasnya, Kalau dia Eselon IV, dia diawasi Eselon III dan Eselon II. Kalau mau naik jabatan, itu dulu dilihat. Jangan tiba-tiba orang luar yang datang," tegas Syahrul.
Menurut Syahrul, di luar negeri, jabatan yang dilelang adalah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, misalnya kepala pasar, PDAM, dan rumah sakit.
"Istilah lelang jabatan hanya ada di ekonomi, di pemerintahan tidak ada, lelang itu tawar menawar, padahal seharusnya dilihat prestasi dan integritas," jelasnya.
Sementara terkait pelantikan Eselon III dan IV yang belum juga dilaksanakan, Syahrul mengaku, semuanya masih sementara berproses.
"Ini kan hanya karena perubahan nomenklatur, sehingga para Eselon III dan IV itu tinggal dikukuhkan saja," ucapnya.
Syahrul juga menyinggung adanya kepala daerah yang ditangkap karena kasus jual beli jabatan. Syahrul mengingatkan para PNS yang ingin mendapatkan jabatan, harus bekerja keras, memperlihatkan prestasi, tanggung jawab, dan integritas, selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
"Tidak boleh jual beli jabatan. Itu pungli, korupsi. Kalau ada bupati atau siapapun yang ditangkap karena itu, saya setuju," tegas Syahrul.