Mamuju (Antara Sulbar) - Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diminta untuk bersikap netral menghadapi Pilkada provinsi setempat yang digelar 15 Februari 2017 mendatang.
"ASN mesti bersikap netral di Pilkada Sulbar, jangan ada paksaan dan mensukseskan Pilkada Sulbar agar berlansung lancar, aman, dan lancar," kata pejabat Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu di Mamuju, Minggu.
Ia juga menyampaikan agar ASN mengefektifkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara agar pembangunan dapat berjalan sukses untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak menginginkan ASN berhadapan dengan hukum itulah sebabnya, itulah saya mengajak Kapolda untuk bersama-sama membangun komitmen dalam pengawasan, agar aturan dapat dijalankan secara bersama, dan ASN dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Ia berharap semua pihak melakukan pengawasan sehingga pungutan liar (Pungli) tidak ada lagi, khususnya dibidang pendidikan tidak boleh lagi ada pungutan.
"Ribuan guru saat ini telah dibawah pengawasan pemerintah Provinsi, dan harus dilakukan pengawasan agar pendidikan dapat berjalan maksimal meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, kalau ada Pungli maka pemerintah di Sulbar akan malu kepada pemerintah pusat, sehingga pungli harus tidak ada, dan seluruh pihak harus bekerja secara transparan untuk pembangunan yang lebih baik di daerah ini.
"ASN mesti bersikap netral di Pilkada Sulbar, jangan ada paksaan dan mensukseskan Pilkada Sulbar agar berlansung lancar, aman, dan lancar," kata pejabat Gubernur Sulbar, Carlo Brix Tewu di Mamuju, Minggu.
Ia juga menyampaikan agar ASN mengefektifkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara agar pembangunan dapat berjalan sukses untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Saya tidak menginginkan ASN berhadapan dengan hukum itulah sebabnya, itulah saya mengajak Kapolda untuk bersama-sama membangun komitmen dalam pengawasan, agar aturan dapat dijalankan secara bersama, dan ASN dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada," ujarnya.
Ia berharap semua pihak melakukan pengawasan sehingga pungutan liar (Pungli) tidak ada lagi, khususnya dibidang pendidikan tidak boleh lagi ada pungutan.
"Ribuan guru saat ini telah dibawah pengawasan pemerintah Provinsi, dan harus dilakukan pengawasan agar pendidikan dapat berjalan maksimal meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, kalau ada Pungli maka pemerintah di Sulbar akan malu kepada pemerintah pusat, sehingga pungli harus tidak ada, dan seluruh pihak harus bekerja secara transparan untuk pembangunan yang lebih baik di daerah ini.