Kupang (Antara Sulsel) - Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan (Fisip) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Dr Marianus Kleden menilai debat perdana calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang kurang bermutu dan berbobot, karena tidak menukik ke substansi persoalan.
"Debat kemarin terjebak dalam masalah Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga terkesan mengarah ke debat kusir. Argumentasi kedua pasangan calon wali kota benar dalam arti tertentu, tetapi debat akhirnya menjadi kurang berbobot dan bermutu karena tidak menukik ke substansinya," kata Marianus Kleden kepada Antara di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu, ketika diminta pandangan seputar debat terbuka perdana calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2017-2022 yang digelar di Studio TVRI Kupang, pekan lalu.
Marianus menjelaskan, dalam debat itu, calon Wali Kota Kupang Jonas Salean berargumentasi bahwa beasiswa diberikan hanya setelah pihak sekolah menyeleksi anak-anak yang memenuhi syarat sebagai penerima.
Sementara calon Wali Kota Kupang lainnya, Jefri Riwu Koreh mengatakan bahwa anak-anak harus diberi akses untuk mendapatkan beasiswa.
"Argumentasi kedua kandidat benar, tetapi bukan substansi yang harus diperdebatkan dalam acara debat pasangan calon. Ini yang saya sebut kurang berbobot karena tidak ada hubungan dengan visi misi calon dalam membangun Kota Kupang," katanya.
Dia mengatakan, untuk menjaga agar debat calon lebih berbobot dan elegan, maka pada debat selanjutnya, moderator yang ditunjuk KPU sebagai pemandu acara harus lebih berani dan tegas.
"Moderator harus mengingatkan para kandidat untuk tidak melebar pada masalah-masalah lain, tetapi fokus pada substansi debat," kata dosen Antropologi Politik pada FISIP Unwira Kupang itu.
Pandangan hampir sama disampaikan Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang yang menilai, debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Kupang, terlalu membias dan justru menjadi ajang saling menyerang.
Padahal, panggung yang disiapkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, jika dipercayakan rakyat untuk pemimpin Kota Kupang, kata Ahmad Atang.
Dia mengatakan, KPU harus memberi rambu-rambu kepada moderator untuk membatasi para calon agar tidak keluar dari materi yang dibahas dalam debat.
Artinya, bagaimana KPU dan orang yang ditunjuk menjadi moderator dalam memandu acara menata kembali sistem debat, agar debat berikut lebih elegan dan berwibawa.
"Debat kemarin terjebak dalam masalah Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga terkesan mengarah ke debat kusir. Argumentasi kedua pasangan calon wali kota benar dalam arti tertentu, tetapi debat akhirnya menjadi kurang berbobot dan bermutu karena tidak menukik ke substansinya," kata Marianus Kleden kepada Antara di Kupang, Selasa.
Dia mengemukakan hal itu, ketika diminta pandangan seputar debat terbuka perdana calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2017-2022 yang digelar di Studio TVRI Kupang, pekan lalu.
Marianus menjelaskan, dalam debat itu, calon Wali Kota Kupang Jonas Salean berargumentasi bahwa beasiswa diberikan hanya setelah pihak sekolah menyeleksi anak-anak yang memenuhi syarat sebagai penerima.
Sementara calon Wali Kota Kupang lainnya, Jefri Riwu Koreh mengatakan bahwa anak-anak harus diberi akses untuk mendapatkan beasiswa.
"Argumentasi kedua kandidat benar, tetapi bukan substansi yang harus diperdebatkan dalam acara debat pasangan calon. Ini yang saya sebut kurang berbobot karena tidak ada hubungan dengan visi misi calon dalam membangun Kota Kupang," katanya.
Dia mengatakan, untuk menjaga agar debat calon lebih berbobot dan elegan, maka pada debat selanjutnya, moderator yang ditunjuk KPU sebagai pemandu acara harus lebih berani dan tegas.
"Moderator harus mengingatkan para kandidat untuk tidak melebar pada masalah-masalah lain, tetapi fokus pada substansi debat," kata dosen Antropologi Politik pada FISIP Unwira Kupang itu.
Pandangan hampir sama disampaikan Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang yang menilai, debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Kupang, terlalu membias dan justru menjadi ajang saling menyerang.
Padahal, panggung yang disiapkan KPU untuk memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk menyampaikan gagasan dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, jika dipercayakan rakyat untuk pemimpin Kota Kupang, kata Ahmad Atang.
Dia mengatakan, KPU harus memberi rambu-rambu kepada moderator untuk membatasi para calon agar tidak keluar dari materi yang dibahas dalam debat.
Artinya, bagaimana KPU dan orang yang ditunjuk menjadi moderator dalam memandu acara menata kembali sistem debat, agar debat berikut lebih elegan dan berwibawa.