Makassar (Antara Sulsel) - Kementerian Sosial menjadikan Kota Makassar dan Surakarta sebagai percontohan untuk model layanan anak integratif yang akan memberi dampak positif pada pemenuhan kebutuhan anak.
"Untuk model layanan anak integratif di Makassar ini bukan saja menjadi urusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tetapi beberapa komponen dari SKPD lainnya," ujar Kepala Dinas P3A Makassar Tenri Ampa Palallo di Makassar, Selasa.
Adapun beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlibat dalam model layanan anak integratif itu yakni Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Tenri mengatakan, model layanan integratif ini telah memberi dampak positif pada pemenuhan kebutuhan anak. Misalnya anak yang dalam tindak kekerasan langsung mendapat respon dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Sedangkan di saat yang bersamaan kebutuhan anak baik berupa dukungan administrasi seperti pengurusan BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) langsung ditangani dinas sosial (Dinsos) dan dinas kesehatan (Dinkes).
Disebutkannya, urusan administrasi lainnya akan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan dinas catatan sipil . Sedangkan dinas kesehatan yang memiliki fasilitas mobil perlindungan bertugas melayani hingga tuntas.
"Kita lihat, kasus bocah yang di Tamalate itu yang terkena anak panah di lehernya, langsung ditangani oleh dinas kesehatan karena mereka punya fasilitas mobil perlindungan," katanya.
Mantan Kabag Humas Pemkot Makassar itu mengaku jika program integrasi yang dilakukannya itu sudah terjalin sejak diresmikannya pusat layanan kesejahteraan sosial anak integratif (PLKSAI) beberapa waktu lalu.
Sedangkan mengenai penghargaan yang diraih Makassar dari Kementerian Sosial, ia juga mengucap syukur karena semua program yang dijalankannya sudah sesuai dengan arah kebijakan pimpinannya.
"Syukur Alhamdulillah, kita harus memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita," ujar Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto usai menerima Kadis DP3A Tenri Palallo di rumah jabatan wali kota.
"Untuk model layanan anak integratif di Makassar ini bukan saja menjadi urusan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) tetapi beberapa komponen dari SKPD lainnya," ujar Kepala Dinas P3A Makassar Tenri Ampa Palallo di Makassar, Selasa.
Adapun beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terlibat dalam model layanan anak integratif itu yakni Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Tenri mengatakan, model layanan integratif ini telah memberi dampak positif pada pemenuhan kebutuhan anak. Misalnya anak yang dalam tindak kekerasan langsung mendapat respon dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Sedangkan di saat yang bersamaan kebutuhan anak baik berupa dukungan administrasi seperti pengurusan BPJS, Kartu Indonesia Sehat (KIS) langsung ditangani dinas sosial (Dinsos) dan dinas kesehatan (Dinkes).
Disebutkannya, urusan administrasi lainnya akan difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dan dinas catatan sipil . Sedangkan dinas kesehatan yang memiliki fasilitas mobil perlindungan bertugas melayani hingga tuntas.
"Kita lihat, kasus bocah yang di Tamalate itu yang terkena anak panah di lehernya, langsung ditangani oleh dinas kesehatan karena mereka punya fasilitas mobil perlindungan," katanya.
Mantan Kabag Humas Pemkot Makassar itu mengaku jika program integrasi yang dilakukannya itu sudah terjalin sejak diresmikannya pusat layanan kesejahteraan sosial anak integratif (PLKSAI) beberapa waktu lalu.
Sedangkan mengenai penghargaan yang diraih Makassar dari Kementerian Sosial, ia juga mengucap syukur karena semua program yang dijalankannya sudah sesuai dengan arah kebijakan pimpinannya.
"Syukur Alhamdulillah, kita harus memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita," ujar Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto usai menerima Kadis DP3A Tenri Palallo di rumah jabatan wali kota.