Maros, Sulsel (Antara Sulsel) - Kolam Nipa-nipa yang sedang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang seluas 84 hektare diyakini akan mengendalikan luapan air Sungai Tallo ketika debit air meningkat.
"Kolam regulasi Nipa-nipa merupakan salah satu fasilitas bangunan pengendali banjir dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Makassar, terutama akibat luapan Sungai Tallo di bagian hilir," sebut Humas KSO proyek setempat, Muh Amir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa .
Lokasi pembangunan kolam tersebut terletak di perbatasan antara Kabupaten Maros di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe dan Gowa di Desa Jenemadingin, Kecamatan Pattalassang serta Kota Makassar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala.
Menurutnya, bangunan ini berfungsi untuk menampung air yang masuk melalui pelimpah (Spillway) selama terjadi puncak banjir untuk sementara waktu dan mengalirkannya kembali ke Sungai Tallo melalui pintu pengatur dan pompa air setelah hujan reda.
Dengan adanya pembangunan kolam ini, diharapkan mampu mengurangi luasan areal daerah terdampak banjir pada bagian hilir Sungai Tallo yang meluber apalagi pada saat puncak musim penghujan seperti saat ini.
Sedangkan tujuan pembangunan kolam sendiri, lanjut dia, untuk mengatasi debit puncak banjir dan mengamankan daerah pemukiman warga di bagian hilir Sungai Tallo, termasuk mengurangi area genangan air daerah terdampak banjir seluas kurang lebih 3.000 hektare berada di kawasan Kota Makassar yakni di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea serta Antang.
"Kolam ini juga bermanfaat untuk konservasi air tanah dan meningkatkan nilai pemukiman di sekitarnya serta budidaya perikanan air tawar hingga bisa dijadikan pengembangan daerah wisata. Kolam ini pun bisa dimanfaatkan PDAM untuk distribusi dalam pengelolaan air bersih," paparnya.
Mengenai dengan anggaran, sebut dia, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015-2018 sebesar Rp347,1 miliar lebih. Sementara target penyelesaian pembangunan dimulai 15 Desember 2015 sampai 17 Desember 2018 atau sekitar tiga tahun.
Terkait dengan pembebasan lahan warga atas pembangunan Kolam Nipa-nipa tersebut diketahui lebar top tanggulnya tiga meter serta lebar bahu tanggul seluas 1,5 meter dengan luas hampir 100 hektare, kata dia, ada tim lain yang menjalankan itu.
Sebelumnya, hal serupa juga dikatakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Agus Setiawan saat peletakan batu pertama bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpi, bahwa fasilitas kolam pengendali banjir itu akan mengurangi dampak meluapnya sungai Tallo ketika penuh yang biasanya meluber ke pemukiman warga maupun sekolah.
Kolam regulasi Nipa-nipa, akan menampung air pada saat hujan deras dan dialirkan kembali setelah hujan reda. Kolam ini sama fungsinya dengan waduk tunggu Pampang hanya saja lebih luas dan besar.
Untuk luasan lahan yang akan dibebaskan pada pembangunan kolam regulasi Nipa-nipa seluas 98 hektar, sedangkan luasan area tampungan akan dibangun seluas 84 hektare dengan kapasitas tampung air maksimum 3,58 juta meter kubik.
Kendati pelaksanaan proyek ini sifatnya multi years dengan anggarannya cukup besar selama tiga tahun, namun tetap mendapatkan potongan Rp5 miliar per tahunnya.
"Kolam regulasi Nipa-nipa merupakan salah satu fasilitas bangunan pengendali banjir dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Makassar, terutama akibat luapan Sungai Tallo di bagian hilir," sebut Humas KSO proyek setempat, Muh Amir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa .
Lokasi pembangunan kolam tersebut terletak di perbatasan antara Kabupaten Maros di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe dan Gowa di Desa Jenemadingin, Kecamatan Pattalassang serta Kota Makassar di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala.
Menurutnya, bangunan ini berfungsi untuk menampung air yang masuk melalui pelimpah (Spillway) selama terjadi puncak banjir untuk sementara waktu dan mengalirkannya kembali ke Sungai Tallo melalui pintu pengatur dan pompa air setelah hujan reda.
Dengan adanya pembangunan kolam ini, diharapkan mampu mengurangi luasan areal daerah terdampak banjir pada bagian hilir Sungai Tallo yang meluber apalagi pada saat puncak musim penghujan seperti saat ini.
Sedangkan tujuan pembangunan kolam sendiri, lanjut dia, untuk mengatasi debit puncak banjir dan mengamankan daerah pemukiman warga di bagian hilir Sungai Tallo, termasuk mengurangi area genangan air daerah terdampak banjir seluas kurang lebih 3.000 hektare berada di kawasan Kota Makassar yakni di Kecamatan Tallo dan Tamalanrea serta Antang.
"Kolam ini juga bermanfaat untuk konservasi air tanah dan meningkatkan nilai pemukiman di sekitarnya serta budidaya perikanan air tawar hingga bisa dijadikan pengembangan daerah wisata. Kolam ini pun bisa dimanfaatkan PDAM untuk distribusi dalam pengelolaan air bersih," paparnya.
Mengenai dengan anggaran, sebut dia, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015-2018 sebesar Rp347,1 miliar lebih. Sementara target penyelesaian pembangunan dimulai 15 Desember 2015 sampai 17 Desember 2018 atau sekitar tiga tahun.
Terkait dengan pembebasan lahan warga atas pembangunan Kolam Nipa-nipa tersebut diketahui lebar top tanggulnya tiga meter serta lebar bahu tanggul seluas 1,5 meter dengan luas hampir 100 hektare, kata dia, ada tim lain yang menjalankan itu.
Sebelumnya, hal serupa juga dikatakan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Agus Setiawan saat peletakan batu pertama bersama Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpi, bahwa fasilitas kolam pengendali banjir itu akan mengurangi dampak meluapnya sungai Tallo ketika penuh yang biasanya meluber ke pemukiman warga maupun sekolah.
Kolam regulasi Nipa-nipa, akan menampung air pada saat hujan deras dan dialirkan kembali setelah hujan reda. Kolam ini sama fungsinya dengan waduk tunggu Pampang hanya saja lebih luas dan besar.
Untuk luasan lahan yang akan dibebaskan pada pembangunan kolam regulasi Nipa-nipa seluas 98 hektar, sedangkan luasan area tampungan akan dibangun seluas 84 hektare dengan kapasitas tampung air maksimum 3,58 juta meter kubik.
Kendati pelaksanaan proyek ini sifatnya multi years dengan anggarannya cukup besar selama tiga tahun, namun tetap mendapatkan potongan Rp5 miliar per tahunnya.