Mamuju (Antara Sulsel) - Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Barat, ikut mendesak agar Polisi mampu mengusut tuntas kecurangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur, dengan menebarkan praktek politik uang.
"Pilkada Sulbar kini berstatus darurat Money Politic. Ini kondisi fakta yang harus disikapi secara sungguh-sungguh oleh penyeleggara dan aparat hukum yang ada di daerah ini," kata Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulbar, H Abdul Rahim di Mamuju, Senin.
Menurut dia, ia memberikan dukungan penuh terhadap jajaran Polda Sulbar yang telah berhasil meringkus oknum yang tengah menjalankan aksi bagi-bagi uang untuk memilih salah satu pasangan calon. Celakanya, karane rupanya pelaku ini adalah oknum anggota KPPS yang sejatinya mampu menjadi contoh bagi masyarakatnya.
"Langkah kepolisian yang berhasil menangkap pelaku money politik patut diberikan apresiasi. Maka dari itu, kami minta agar dilakukan penambahan personil pengamanan pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini penting dilakukan untuk meminimalisr praktek kecurangan itu sendiri," ujar Rahim.
Rahim yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat ini juga meminta kepada jajaran Polda untuk giat melakukan "swepping" di jalan atau pada jalur lintas ke kampung-kampung untuk meredam praktek politik uang jelang berlangsungnya Pilkada Sulbar yang tinggal beberapa hari kedepan.
"Saat ini telah memasuki masa tenang. Itu artinya, tidak boleh lagi ada kegiatan kampanye, apalagi praktek bagi-bagi uang untuk mempengaruhi pemilih," terang Rahim.
Rahim yang juga tim pemenangan pasangan calon gubernur nomor urut tiga, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar menilai praktek "money politics" merupakan pengingkaran dari komitmen menjaga Pilgub yang demokratis dan bersih dari praktek bagi-bagi uang di ajang demokrasi ini.
"Sekali lagi kami mendukung penuh langkah Polda Sulbar yang telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku politik uang. Jika memungkinkan, aparat polisi semakin intens melakukan pengawasan dari segala bentuk kecurangan di Pilkada ini," pesan Rahim.
"Pilkada Sulbar kini berstatus darurat Money Politic. Ini kondisi fakta yang harus disikapi secara sungguh-sungguh oleh penyeleggara dan aparat hukum yang ada di daerah ini," kata Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulbar, H Abdul Rahim di Mamuju, Senin.
Menurut dia, ia memberikan dukungan penuh terhadap jajaran Polda Sulbar yang telah berhasil meringkus oknum yang tengah menjalankan aksi bagi-bagi uang untuk memilih salah satu pasangan calon. Celakanya, karane rupanya pelaku ini adalah oknum anggota KPPS yang sejatinya mampu menjadi contoh bagi masyarakatnya.
"Langkah kepolisian yang berhasil menangkap pelaku money politik patut diberikan apresiasi. Maka dari itu, kami minta agar dilakukan penambahan personil pengamanan pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini penting dilakukan untuk meminimalisr praktek kecurangan itu sendiri," ujar Rahim.
Rahim yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat ini juga meminta kepada jajaran Polda untuk giat melakukan "swepping" di jalan atau pada jalur lintas ke kampung-kampung untuk meredam praktek politik uang jelang berlangsungnya Pilkada Sulbar yang tinggal beberapa hari kedepan.
"Saat ini telah memasuki masa tenang. Itu artinya, tidak boleh lagi ada kegiatan kampanye, apalagi praktek bagi-bagi uang untuk mempengaruhi pemilih," terang Rahim.
Rahim yang juga tim pemenangan pasangan calon gubernur nomor urut tiga, Ali Baal Masdar-Enny Anggraeni Anwar menilai praktek "money politics" merupakan pengingkaran dari komitmen menjaga Pilgub yang demokratis dan bersih dari praktek bagi-bagi uang di ajang demokrasi ini.
"Sekali lagi kami mendukung penuh langkah Polda Sulbar yang telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku politik uang. Jika memungkinkan, aparat polisi semakin intens melakukan pengawasan dari segala bentuk kecurangan di Pilkada ini," pesan Rahim.