Makassar (Antara Sulsel) - Kinerja Badan Pekerja Kongres (BPK) untuk pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) XIX 2-6 Mei 2017 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dipertanyakan kader karena diduga melakukan kolusi.
"Netralitas BPK tentu menjadi pertanyaan, sebab salah seorang bakal calon dari Sulsel diloloskan karena ada keluarganya di sana sebagai sekertaris BPK," kata kader PMII Makassar Muhajir di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Berdasarkan hasil verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum PB PMII dan bakal calon Ketua KOPRI PMII, keputusan yang diambil lima orang BPK yakni memutuskan hanya 14 orang yang diloloskan sebagai bakal calon PB PMII dari 19 orang pendaftar dan enam dari KOPRI PMII.
Kelima orang tersebut merupakan hasil bentukan Ketua Umum PB PMII yang ditugaskan untuk merumuskan dan menjalankan mekanisme penjaringan calon ketua dan masing-masing telah bertandatangan yakni Ketua BPK Bambang Tri A, Sekertaris Munawwir Arafat dan anggota Syarif Susanto, Nina Batu Atas serta Ahmad MK.
Menurut dia, keputusan BPK dalam menjaring bakal calon dinilai tidak wajar oleh kader, sebab salah seorang kandidat bernama Muhammad Syarif Hidayatullah hanya mengantongi rekomendasi dari Sekertaris Umum Cabang Makassar, diloloskan.
"Sementara ada kandidat lain Labusab juga dari Makassar yang memiliki rekomendasi langsung dari Ketua Cabang Makassar, tidak diloloskan dalam penjaringan bakal calon tersebut," ujar Muhajir yang juga Pengurus Harian PMII Cabang Makassar.
Setelah ditelusuri, kata dia, terindikasi bahwa Syarif Hidayatullah memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sekretaris BPK Munawwir Arafat, sehingga Kongres PMII XIX dinilai cacat dan tidak berbobot menetapkan bakal calon itu.
"Penetapan nama-nama oleh BPK PMII tadi malam itu membuat kader tidak percaya dengan netralitas penyelenggara karena dari awal sudah terlihat kotor dan berbau kolusi. Bila tidak ditinjau ulang, kami akan gugat keputusan itu karena mencederai kepercayaan dan mandat diberikan dari ketua cabang kami," ujar Muhajir.
Sementara kader PMII lainnya, Syaiful juga menyesalkan adanya keputusan BPK PMII yang meloloskan satu orang bakal calon yang diduga memiliki hubungan darah dengan pelaksana BPK, sehingga dapat dinilai merusak seluruh netralitas penyelenggara Kongres PMII.
"Munawwir itu adalah kakak kandung dari Syarif Hidayatullah, sehingga jelas ini tebang pilih. Masak rekomendasi Sekum diterima BPK, sementara ada rekomendasi tertinggi dari ketua cabang Makassar malah ditolak," ujarnya.
Senada Pengurus PMII Cabang Makassar lainnya Reza membenarkan bahwa Syarif Hidayatullah tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Cabang Makassar yang sah, namun ironisnya diloloskan sebagai bakal calon ketua dengan hanya mengantongi rekomendasi Sekertaris Umum Cabang Makassar.
"Benar, dia tidak mengatongi surat rekomendasi ditandatangani Ketua Cabang dari Makassar. Menurut aturan yang sah mestinya untuk bakal calon harus mendapatkan mandat Dari Ketua cabang bukan Sekum," ujar Reza.
"Netralitas BPK tentu menjadi pertanyaan, sebab salah seorang bakal calon dari Sulsel diloloskan karena ada keluarganya di sana sebagai sekertaris BPK," kata kader PMII Makassar Muhajir di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Berdasarkan hasil verifikasi berkas bakal calon Ketua Umum PB PMII dan bakal calon Ketua KOPRI PMII, keputusan yang diambil lima orang BPK yakni memutuskan hanya 14 orang yang diloloskan sebagai bakal calon PB PMII dari 19 orang pendaftar dan enam dari KOPRI PMII.
Kelima orang tersebut merupakan hasil bentukan Ketua Umum PB PMII yang ditugaskan untuk merumuskan dan menjalankan mekanisme penjaringan calon ketua dan masing-masing telah bertandatangan yakni Ketua BPK Bambang Tri A, Sekertaris Munawwir Arafat dan anggota Syarif Susanto, Nina Batu Atas serta Ahmad MK.
Menurut dia, keputusan BPK dalam menjaring bakal calon dinilai tidak wajar oleh kader, sebab salah seorang kandidat bernama Muhammad Syarif Hidayatullah hanya mengantongi rekomendasi dari Sekertaris Umum Cabang Makassar, diloloskan.
"Sementara ada kandidat lain Labusab juga dari Makassar yang memiliki rekomendasi langsung dari Ketua Cabang Makassar, tidak diloloskan dalam penjaringan bakal calon tersebut," ujar Muhajir yang juga Pengurus Harian PMII Cabang Makassar.
Setelah ditelusuri, kata dia, terindikasi bahwa Syarif Hidayatullah memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sekretaris BPK Munawwir Arafat, sehingga Kongres PMII XIX dinilai cacat dan tidak berbobot menetapkan bakal calon itu.
"Penetapan nama-nama oleh BPK PMII tadi malam itu membuat kader tidak percaya dengan netralitas penyelenggara karena dari awal sudah terlihat kotor dan berbau kolusi. Bila tidak ditinjau ulang, kami akan gugat keputusan itu karena mencederai kepercayaan dan mandat diberikan dari ketua cabang kami," ujar Muhajir.
Sementara kader PMII lainnya, Syaiful juga menyesalkan adanya keputusan BPK PMII yang meloloskan satu orang bakal calon yang diduga memiliki hubungan darah dengan pelaksana BPK, sehingga dapat dinilai merusak seluruh netralitas penyelenggara Kongres PMII.
"Munawwir itu adalah kakak kandung dari Syarif Hidayatullah, sehingga jelas ini tebang pilih. Masak rekomendasi Sekum diterima BPK, sementara ada rekomendasi tertinggi dari ketua cabang Makassar malah ditolak," ujarnya.
Senada Pengurus PMII Cabang Makassar lainnya Reza membenarkan bahwa Syarif Hidayatullah tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Cabang Makassar yang sah, namun ironisnya diloloskan sebagai bakal calon ketua dengan hanya mengantongi rekomendasi Sekertaris Umum Cabang Makassar.
"Benar, dia tidak mengatongi surat rekomendasi ditandatangani Ketua Cabang dari Makassar. Menurut aturan yang sah mestinya untuk bakal calon harus mendapatkan mandat Dari Ketua cabang bukan Sekum," ujar Reza.