Makassar (Antara Sulsel) - Komisi Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan (KNPI Sulsel) memprogramkan pembinaan Desa Ramah Anak, menuju Kota/Kabupaten Layak Anak.
"Ini adalah salah satu program yang kami gagas untuk membuat desa binaan, khususnya desa ramah anak, apalagi, program kabupaten dan kota layak anak memang sudah menjadi program nasional, sehingga ini bisa saling mendukung," kata Ketua Komisi PPKB KNPI Sulsel Henny Handayani usai menemui Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel Andi Murlina di Makassar, Kamis.
Menurut Henny, jika semua desa di Sulsel mampu menjadi desa ramah anak, maka hampir setengah dari persoalan bangsa yang ada saat ini akan selesai.
"Karena, terkait desa ramah anak ini, ada banyak indikator didalamnya, termasuk aspek kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, hingga lingkungan," kata Henny.
Pihaknya berharap dapat menjalin sinergi dengan Dinas PPPA Sulsel untuk menjalankan program tersebut, di samping program perlindungan dan pemberdayaan perempuan lainnya.
"Misalnya, mendorong keterlibatan perempuan di berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan di Sulsel," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PPPA Sulsel Andi Murlina, menyambut baik rencana pembentukan desa binaan ramah anak tersebut. Apalagi, menurut Andi Murlina, di Sulsel, baru satu daerah yang ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak.
"Jika memang ini menjadi program KNPI, kami siap memfasilitasi," kata Andi Murlina.
Andi Murlina juga menantang Komisi PPKB KNPI Sulsel untuk melakukan penelitian, penyebab tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus solusi apa yang ditawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi tersebut. Ia juga meminta peran Komisi PPKB KNPI untuk ikut terlibat dalam advokasi perempuan dan anak.
"KNPI harus mendukung, karena masih banyak yang terjadi tindak kekerasan perempuan dan anak, utamanya di kabupaten/kota. KNPI harus meneliti apa penyebabnya dan apa solusinya," pungkasnya.
"Ini adalah salah satu program yang kami gagas untuk membuat desa binaan, khususnya desa ramah anak, apalagi, program kabupaten dan kota layak anak memang sudah menjadi program nasional, sehingga ini bisa saling mendukung," kata Ketua Komisi PPKB KNPI Sulsel Henny Handayani usai menemui Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sulsel Andi Murlina di Makassar, Kamis.
Menurut Henny, jika semua desa di Sulsel mampu menjadi desa ramah anak, maka hampir setengah dari persoalan bangsa yang ada saat ini akan selesai.
"Karena, terkait desa ramah anak ini, ada banyak indikator didalamnya, termasuk aspek kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, hingga lingkungan," kata Henny.
Pihaknya berharap dapat menjalin sinergi dengan Dinas PPPA Sulsel untuk menjalankan program tersebut, di samping program perlindungan dan pemberdayaan perempuan lainnya.
"Misalnya, mendorong keterlibatan perempuan di berbagai sektor untuk mempercepat pembangunan di Sulsel," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PPPA Sulsel Andi Murlina, menyambut baik rencana pembentukan desa binaan ramah anak tersebut. Apalagi, menurut Andi Murlina, di Sulsel, baru satu daerah yang ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak.
"Jika memang ini menjadi program KNPI, kami siap memfasilitasi," kata Andi Murlina.
Andi Murlina juga menantang Komisi PPKB KNPI Sulsel untuk melakukan penelitian, penyebab tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus solusi apa yang ditawarkan kepada pemerintah untuk mengatasi tersebut. Ia juga meminta peran Komisi PPKB KNPI untuk ikut terlibat dalam advokasi perempuan dan anak.
"KNPI harus mendukung, karena masih banyak yang terjadi tindak kekerasan perempuan dan anak, utamanya di kabupaten/kota. KNPI harus meneliti apa penyebabnya dan apa solusinya," pungkasnya.