Mamuju (Antara Sulbar) - Setidaknya terdapat 315 Rimbawan berlatih untuk menjaga kawasan hutan yang terdapat di wilayah Sulawesi Barat.
"Para Rimbawan ini merupakan dari enam kabupaten di Sulbar. Mereka dilatih untuk menjaga kawasan hutan yang ada di daerah ini," kata penjabat gubernur Sulbar, Carlo B Tewu dalam penyampaiannya pada kegiatan pelatihan penjagaan pengamanan hutan yang berlangsung di Gentungan, Kalukku, Mamuju, Jumat.
Carlo B Tewu pada kesempatan tersebut mengatakan, seiring dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 Terkait Pelimpahan Pengelolaan Hutan ke Provinsi, serta menyamakan persepsi bersama unsur terkait, dan sekaligus merupakan tindak lanjut dari Revolusi Mental.
"Bagi petugas yang masih non PNS akan dilakukan evaluasi dan lebih diintensifkan, layak tidaknya seorang petugas diangkat menjadi PNS tergantung dari aparat yang dianggap layak untuk diangkat," tegas Carlo.
Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Nandang mengemukakan, seorang polisi Kehutanan harus memiliki jiwa dan raga yang kuat, didukung stamina dan daya tahan yang mantap.
"Seorang rimbawan harus memperhatikan keselamatan diri pribadi terlebih dahulu, baru memperhatikan keamanan hutan. Tugas seorang Polhut lebih berat dibanding polisi umum, dikarenakan ruang lingkupnya harus berhadapan langsung dengan kawasan hutan dan medan yang keras. Jadi, jika petugas tidak memiliki fisik yang mendukung, maka tidak akan mungkin melaksanakan tugas yang baik," tutur Nandang.
Ia menambahkan, pelatihan tersebut merupakan modal dasar bagi seorang petugas kehutanan dalam menghadapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan liar, pembabatan hutan, kebakaran hutan, penyelundupan kayu dan illegal logging.
Tidak hanya itu, seorang rimbawan mampu memberdayakan potensi masyarakat yang berada disekitar hutan, juga sebagai mitra yang baik dalam menjaga hutan di Sulawesi Barat.
"Sinergi antara penegak hutan yang jumlahnya tidak banyak ini bisa memberdayakan masyarakat dengan sinergi tersebut," tandas Nandang.
"Para Rimbawan ini merupakan dari enam kabupaten di Sulbar. Mereka dilatih untuk menjaga kawasan hutan yang ada di daerah ini," kata penjabat gubernur Sulbar, Carlo B Tewu dalam penyampaiannya pada kegiatan pelatihan penjagaan pengamanan hutan yang berlangsung di Gentungan, Kalukku, Mamuju, Jumat.
Carlo B Tewu pada kesempatan tersebut mengatakan, seiring dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2014 Terkait Pelimpahan Pengelolaan Hutan ke Provinsi, serta menyamakan persepsi bersama unsur terkait, dan sekaligus merupakan tindak lanjut dari Revolusi Mental.
"Bagi petugas yang masih non PNS akan dilakukan evaluasi dan lebih diintensifkan, layak tidaknya seorang petugas diangkat menjadi PNS tergantung dari aparat yang dianggap layak untuk diangkat," tegas Carlo.
Kapolda Sulawesi Barat, Brigjen Pol Nandang mengemukakan, seorang polisi Kehutanan harus memiliki jiwa dan raga yang kuat, didukung stamina dan daya tahan yang mantap.
"Seorang rimbawan harus memperhatikan keselamatan diri pribadi terlebih dahulu, baru memperhatikan keamanan hutan. Tugas seorang Polhut lebih berat dibanding polisi umum, dikarenakan ruang lingkupnya harus berhadapan langsung dengan kawasan hutan dan medan yang keras. Jadi, jika petugas tidak memiliki fisik yang mendukung, maka tidak akan mungkin melaksanakan tugas yang baik," tutur Nandang.
Ia menambahkan, pelatihan tersebut merupakan modal dasar bagi seorang petugas kehutanan dalam menghadapi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan liar, pembabatan hutan, kebakaran hutan, penyelundupan kayu dan illegal logging.
Tidak hanya itu, seorang rimbawan mampu memberdayakan potensi masyarakat yang berada disekitar hutan, juga sebagai mitra yang baik dalam menjaga hutan di Sulawesi Barat.
"Sinergi antara penegak hutan yang jumlahnya tidak banyak ini bisa memberdayakan masyarakat dengan sinergi tersebut," tandas Nandang.