Makassar (Antara Sulsel) - Korban penipuan Haji melalui Filipina asal Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menemui Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel Agus Arifin Nu`mang untuk mempertanyakan kuota keberangkatan haji mereka tahun ini.
"Kami menanyakan kuota apakah ada untuk kami berangkat haji? Apakah bisa diberikan kuota untuk kita," kata salah satu korban jemaah haji asal Kabupaten Barru Hujriah Hairu usai menemui Wagub Sulsel di Makassar, Selasa.
Di samping itu, lanjutnya, mereka meminta kepada Pemprov Sulsel untuk menekankan kepada pihak kepolisian agar menindak tegas tersangka penipuan yang telah merugikan mereka.
Saat ini, kata dia, pihak korban telah menuntut uang ganti rugi kepada PT Hasita, atas nama Makmur. Namun, pihak tersangka lebih memilih dipenjara dan menjalani vonis, dibandingkan harus membayar ganti rugi.
"Ini kami sementara menuntut uang kami, apakah beliau bisa mengembalikan uang kami? Seberapa besar yang bisa ia bayar, tapi dia (tersangka) tidak bisa mengembalikan uang, dan lebih memilih dipenjara," jelasnya.
Menurut Hujriah, saat dijemput oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di bandara, ketika baru saja pulang dari Filipina, pihaknya dijanji akan dibantu untuk diberangkatkan haji.
"Tapi setelah diterima oleh pak Wagub Sulsel, tampaknya ini tidak semudah apa yang kami pikirkan, bahwa kami bisa langsung diberangkatkan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang menyatakan, saat ini daftar tunggu jemaah haji sebanyak 183 ribu orang. Itulah yang akan di prioritaskan sesuai dengan umur paling tua dan yang belum naik haji.
Pihaknya, kata dia, juga terus berupaya menekan pihak Kepolisian untuk memproses tersangka kasus ini, dan penekanan agar para korban bisa memperoleh ganti rugi dari pihak travel.
Di hadapan para korban, Agus AN mengimbau masyarakat yang berniat untuk menjalankan Ibadah Haji, agar berhati hati memilih biro perjalanan Haji dan tidak mudah terpengaruh dengan janji biaya murah dan janji akan cepat diberangkatkan.
Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu, juga menyarankan agar memilih biro perjalanan atau travel yang kantornya berpusat di Makassar, sehingga pengurusannya tidak susah apabila terjadi permasalahan antara masyarakat pengguna jasa dengan pihak biro perjalanan.
"Masyarakat ini memang niat untuk berhaji itu sangat tinggi, tapi mereka tidak sabaran kalau mereka masuk dalam haji reguler, pasti mereka sudah berangkat," kata Agus.
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menegaskan, akan terus berupaya untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak memakai travel yang sembarang, atau memilih yang murah dan cepat.
"Kami menanyakan kuota apakah ada untuk kami berangkat haji? Apakah bisa diberikan kuota untuk kita," kata salah satu korban jemaah haji asal Kabupaten Barru Hujriah Hairu usai menemui Wagub Sulsel di Makassar, Selasa.
Di samping itu, lanjutnya, mereka meminta kepada Pemprov Sulsel untuk menekankan kepada pihak kepolisian agar menindak tegas tersangka penipuan yang telah merugikan mereka.
Saat ini, kata dia, pihak korban telah menuntut uang ganti rugi kepada PT Hasita, atas nama Makmur. Namun, pihak tersangka lebih memilih dipenjara dan menjalani vonis, dibandingkan harus membayar ganti rugi.
"Ini kami sementara menuntut uang kami, apakah beliau bisa mengembalikan uang kami? Seberapa besar yang bisa ia bayar, tapi dia (tersangka) tidak bisa mengembalikan uang, dan lebih memilih dipenjara," jelasnya.
Menurut Hujriah, saat dijemput oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di bandara, ketika baru saja pulang dari Filipina, pihaknya dijanji akan dibantu untuk diberangkatkan haji.
"Tapi setelah diterima oleh pak Wagub Sulsel, tampaknya ini tidak semudah apa yang kami pikirkan, bahwa kami bisa langsung diberangkatkan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang menyatakan, saat ini daftar tunggu jemaah haji sebanyak 183 ribu orang. Itulah yang akan di prioritaskan sesuai dengan umur paling tua dan yang belum naik haji.
Pihaknya, kata dia, juga terus berupaya menekan pihak Kepolisian untuk memproses tersangka kasus ini, dan penekanan agar para korban bisa memperoleh ganti rugi dari pihak travel.
Di hadapan para korban, Agus AN mengimbau masyarakat yang berniat untuk menjalankan Ibadah Haji, agar berhati hati memilih biro perjalanan Haji dan tidak mudah terpengaruh dengan janji biaya murah dan janji akan cepat diberangkatkan.
Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu, juga menyarankan agar memilih biro perjalanan atau travel yang kantornya berpusat di Makassar, sehingga pengurusannya tidak susah apabila terjadi permasalahan antara masyarakat pengguna jasa dengan pihak biro perjalanan.
"Masyarakat ini memang niat untuk berhaji itu sangat tinggi, tapi mereka tidak sabaran kalau mereka masuk dalam haji reguler, pasti mereka sudah berangkat," kata Agus.
Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menegaskan, akan terus berupaya untuk mensosialisasikan agar masyarakat tidak memakai travel yang sembarang, atau memilih yang murah dan cepat.