Makassar (Antara Sulsel) - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Irjen Pol Basaria Panjaitan mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) adalah daerah yang paling maju dalam program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).
"Sulsel paling maju dalam program SPAK, selain agennya, juga karena dukungan pemprov, dan aparat penegak hukumnya, karena pencegahan korupsi memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja," kata Basaria dalan Ceramah Umum Komisioner KPK dirangkaikan dengan agenda SPAK yang digelar di Makassar, Kamis.
Basaria mengatakan berbagai inovasi gerakan gerakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berasal dari provinsi ini.
"Contohnya gerakan untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya yang diinisiasi polisi wanita berasal dari Polsek Panakkukang, Sulsel," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan agen SPAK ini tidak seperti aparat pengawas internal dalam instansi pemerintahan. Agen SPAK, kata dia, tidak akan mencampuri urusan pengawasan internal instansi.
Para agen SPAK, tuturnya, memantau terkait pelayanan umum yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Menurut Basaria, masyarakat berhak mendapat pelayanan publik terbaik, karena para PNS memang digaji dan ditugaskan oleh negara untuk melayani masyarakat.
"Masyarakat berhak mengawasi dan mempertanyakan jika hak mereka tidak dipenuhi dengan baik," tuturnya.
Basaria mencontohkan, dalam penyelesaian KTP atau pengurusan perizinan, jika masyarakat dijanji pengurusan selesai pada pukul sembilan, tapi baru selesai pada pukul dua siang, ini sudah termasuk korupsi waktu. Apa lagi jika melakukan pungutan.
"Sudah banyak hal yang dilakukan SPAK, dan banyak perubahan yang kini dirasakan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap gerakan SPAK di Sulsel.
"Kami, pihak pemprov, mendukung penuh gerakan SPAK ini, ke depan kita berharap SPAK akan lebih terorganisir untuk mendorong pemberantasan korupsi di Sulsel," pungkas gubernur.
"Sulsel paling maju dalam program SPAK, selain agennya, juga karena dukungan pemprov, dan aparat penegak hukumnya, karena pencegahan korupsi memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja," kata Basaria dalan Ceramah Umum Komisioner KPK dirangkaikan dengan agenda SPAK yang digelar di Makassar, Kamis.
Basaria mengatakan berbagai inovasi gerakan gerakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berasal dari provinsi ini.
"Contohnya gerakan untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, khususnya yang diinisiasi polisi wanita berasal dari Polsek Panakkukang, Sulsel," jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan agen SPAK ini tidak seperti aparat pengawas internal dalam instansi pemerintahan. Agen SPAK, kata dia, tidak akan mencampuri urusan pengawasan internal instansi.
Para agen SPAK, tuturnya, memantau terkait pelayanan umum yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada masyarakat. Menurut Basaria, masyarakat berhak mendapat pelayanan publik terbaik, karena para PNS memang digaji dan ditugaskan oleh negara untuk melayani masyarakat.
"Masyarakat berhak mengawasi dan mempertanyakan jika hak mereka tidak dipenuhi dengan baik," tuturnya.
Basaria mencontohkan, dalam penyelesaian KTP atau pengurusan perizinan, jika masyarakat dijanji pengurusan selesai pada pukul sembilan, tapi baru selesai pada pukul dua siang, ini sudah termasuk korupsi waktu. Apa lagi jika melakukan pungutan.
"Sudah banyak hal yang dilakukan SPAK, dan banyak perubahan yang kini dirasakan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap gerakan SPAK di Sulsel.
"Kami, pihak pemprov, mendukung penuh gerakan SPAK ini, ke depan kita berharap SPAK akan lebih terorganisir untuk mendorong pemberantasan korupsi di Sulsel," pungkas gubernur.