Mamuju (Antara Sulbar) - Ribuan perawat tergabung dalam Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi demo menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Massa PPNI mendatangi halaman kantor Gubernur Sulbar dengan berjalan kaki sambil berorasi menuntut agar perawat Honorer dapat diangkat menjadi PNS oleh pemerintah, di Mamuju, Kamis.
Massa yang diterima lansung pejabat Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu juga menuntut agar pemerintah ditingkat pusat dapat merevisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih berpihak kepada nasib perawat.
Selain itu juga meminta agar perawat diberikan upah layak sesuai dengan upah minimun provinsi disamping meminta agar tidak ada diskriminasi terhadap perawat untuk dapat diangkat menjadi PNS.
Menanggapi itu Carlo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para perawat dengan menyampaikan kepada pemerintah pusat.
"Tuntutan ini merupakan kewenangan pemerintah ditingkat, namun pemerintah di Sulbar berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat, mengenai upah akan dikonsultasikan dengan DPRD Sulbar disesuaikan dengan kemampuan anggaran," katanya.
Ketua komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengatakan, tuntutan kenaikan upah perawat akan menjadi perhatian bersama pemerintah dan dewan.
"Aspirasi perawat akan kami kawal dan mengenai upah perawat yang bekerja di Rumah Sakit dan Puskesmas akan dip7erjuankan agar layak," katanya.
Massa PPNI mendatangi halaman kantor Gubernur Sulbar dengan berjalan kaki sambil berorasi menuntut agar perawat Honorer dapat diangkat menjadi PNS oleh pemerintah, di Mamuju, Kamis.
Massa yang diterima lansung pejabat Gubernur Sulbar Carlo Brix Tewu juga menuntut agar pemerintah ditingkat pusat dapat merevisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih berpihak kepada nasib perawat.
Selain itu juga meminta agar perawat diberikan upah layak sesuai dengan upah minimun provinsi disamping meminta agar tidak ada diskriminasi terhadap perawat untuk dapat diangkat menjadi PNS.
Menanggapi itu Carlo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para perawat dengan menyampaikan kepada pemerintah pusat.
"Tuntutan ini merupakan kewenangan pemerintah ditingkat, namun pemerintah di Sulbar berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pemerintah pusat, mengenai upah akan dikonsultasikan dengan DPRD Sulbar disesuaikan dengan kemampuan anggaran," katanya.
Ketua komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengatakan, tuntutan kenaikan upah perawat akan menjadi perhatian bersama pemerintah dan dewan.
"Aspirasi perawat akan kami kawal dan mengenai upah perawat yang bekerja di Rumah Sakit dan Puskesmas akan dip7erjuankan agar layak," katanya.