Ambon (Antara Sulsel) - Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua meminta perhatian serius satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat agar lebih serius memperhatian dan menangani berbagai masalah terkait kemiskinan di provinsi tersebut.
"Saya meminta perhatian serius SKPD untuk melakukan intervensi program tepat sasaran guna menekan tingginya angka kemiskinan di Maluku pada 2018," kata Wagub saat membuka Forum gabungan SKPD Provinsi Maluku tahun 2017, di Ambon, Senin.
Dia menegaskan, pembiayaan program pengentasan kemiskinan di Maluku hendaknya menggunakan dana APBD maupun APBN serta berpatokan pada data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Masalah kemiskinan dan pengangguran di Maluku pada 2016 mencapai 19,26 persen atau turun dibandingkan 2015 yang sebesar 19,36 persen.
Sedangkan, angka pengangguran di Maluku tahun 2016 turun menjadi 7,05 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 9,93 persen.
Kendati demikian, Wagub menyebutkan beberapa kinerja pembangunan di daerah Maluku perlu diapresiasi antara lain, pertumbuhan ekonomi pada 2016 ternyata positif sebesar 6,48 persen, atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang mencapai 5,02 persen.
Begitu pun inflasi Maluku pada 2016 mencapai 3,25 persen dan lebih tinggi 0,23 persen dari inflasi nasional sebesar 3,02 persen.
"Pastinya, angka yang dicapai masih berada di bawah target makro inflasi Maluku yang ditargetkan pada 2016 yakni 4,93 persen hingga 5,43 persen," katanya.
Wagub berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerja keras terutama mengendalikan inflasi di kota Ambon dan Tual sehingga Maluku kedepan bisa berada di bawah inflasi nasional.
Mencermati tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi, Wagub berharap penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2018 berpedoman pada tema sentarl yakni "Mendorong investasi yang didukung pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas".
Tema pembangunan Maluku tersebut akan didukung delapan prioritas pembangunan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, peningkatan ketahanan pangan, penataan ruang dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban sert kualitas perdamaian.
Wagub berharap forum gabungan tersebut dapat memberikan penguatan kepada masing-masing SKPD dalam menentukan program kerja tahun 2018 dengan fokus pada delapan prioritas pembangunan yang ditetapkan.
"Saya meminta perhatian serius SKPD untuk melakukan intervensi program tepat sasaran guna menekan tingginya angka kemiskinan di Maluku pada 2018," kata Wagub saat membuka Forum gabungan SKPD Provinsi Maluku tahun 2017, di Ambon, Senin.
Dia menegaskan, pembiayaan program pengentasan kemiskinan di Maluku hendaknya menggunakan dana APBD maupun APBN serta berpatokan pada data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Masalah kemiskinan dan pengangguran di Maluku pada 2016 mencapai 19,26 persen atau turun dibandingkan 2015 yang sebesar 19,36 persen.
Sedangkan, angka pengangguran di Maluku tahun 2016 turun menjadi 7,05 persen dibanding tahun 2015 yang mencapai 9,93 persen.
Kendati demikian, Wagub menyebutkan beberapa kinerja pembangunan di daerah Maluku perlu diapresiasi antara lain, pertumbuhan ekonomi pada 2016 ternyata positif sebesar 6,48 persen, atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang mencapai 5,02 persen.
Begitu pun inflasi Maluku pada 2016 mencapai 3,25 persen dan lebih tinggi 0,23 persen dari inflasi nasional sebesar 3,02 persen.
"Pastinya, angka yang dicapai masih berada di bawah target makro inflasi Maluku yang ditargetkan pada 2016 yakni 4,93 persen hingga 5,43 persen," katanya.
Wagub berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerja keras terutama mengendalikan inflasi di kota Ambon dan Tual sehingga Maluku kedepan bisa berada di bawah inflasi nasional.
Mencermati tantangan dan permasalahan yang masih dihadapi, Wagub berharap penyusunan rancangan kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2018 berpedoman pada tema sentarl yakni "Mendorong investasi yang didukung pembangunan infrastruktur dan SDM dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas".
Tema pembangunan Maluku tersebut akan didukung delapan prioritas pembangunan meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan inovasi daerah, peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Selain itu peningkatan iklim investasi dan pengembangan usaha, peningkatan ketahanan pangan, penataan ruang dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan, pengelolaan lingkungan hidup dan kawasan rawan bencana, peningkatan reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban sert kualitas perdamaian.
Wagub berharap forum gabungan tersebut dapat memberikan penguatan kepada masing-masing SKPD dalam menentukan program kerja tahun 2018 dengan fokus pada delapan prioritas pembangunan yang ditetapkan.