Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo meminta Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel agar bebas dari kepentingan politik praktis.
"Apdesi, sebagai organisasi yang berdaulat dan mandiri membawa konsekuensi adanya independensi, berpandangan jauh kedepan, memiliki kepekaan sosial dan bebas dari praktek politik praktis," kata Syahrul dalam sambutannya pada Pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel Periode 2017-2022, di Makassar, Sabtu.
Apdesi, menurut Syahrul, sebagai wadah kerjasama antar pemerintahan desa diharapkan memiliki peran dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong akselerasi pembangunan perdesaan.
Olehnya itu, kata dia, berbagai aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan hendaknya mendapatkan pencermatan secara utuh dan tidak parsial.
"Apdesi juga harus mementingkan kepentingan nasional dan cermat dalam melihat kondisi objektif wilayah yang sangat beragam," ucapnya.
Disamping itu, lanjutnya, sebagai wadah kerjasama antar pemerintahan desa, Apdesi dituntut untuk senantiasa
inovatif dalam memanfaatkan segala peluang dan potensi sumberdaya pembangunan dan mengembang-kan sinergitas antar desa sebagai satu kesatuan wilayah yang saling terintegrasi.
"Apdesi juga harus cermat dalam mengikuti trend perilaku organisasi modern saat sekarang ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, gubernur mengatakan, pelaksanaan dari kewenangan desa yang disertai dengan pendanaan yang relatif besar memerlukan sumberdaya yang cukup memadai, memerlukan proses tahapan pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungon serta penguasaan aplikasi sistem informasi.
Berbagai kendala dan konsekwensi dalam mengakselerasi pembangunan perdesaan tersebut, kata dia, perlu mendapatkan dukungan dari suatu organisasi, asosiasi profesi pemerintahan desa yang berdaulat dan mandiri seperti Apdesi.
"Kedepan, Apdesi diharapkan mempunyai pikiran-pikiran konstruktif dalam menjalin pola kemitraan yang lebih efektif antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat," pungkas Syahrul.
"Apdesi, sebagai organisasi yang berdaulat dan mandiri membawa konsekuensi adanya independensi, berpandangan jauh kedepan, memiliki kepekaan sosial dan bebas dari praktek politik praktis," kata Syahrul dalam sambutannya pada Pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel Periode 2017-2022, di Makassar, Sabtu.
Apdesi, menurut Syahrul, sebagai wadah kerjasama antar pemerintahan desa diharapkan memiliki peran dalam mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong akselerasi pembangunan perdesaan.
Olehnya itu, kata dia, berbagai aturan dan regulasi yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan hendaknya mendapatkan pencermatan secara utuh dan tidak parsial.
"Apdesi juga harus mementingkan kepentingan nasional dan cermat dalam melihat kondisi objektif wilayah yang sangat beragam," ucapnya.
Disamping itu, lanjutnya, sebagai wadah kerjasama antar pemerintahan desa, Apdesi dituntut untuk senantiasa
inovatif dalam memanfaatkan segala peluang dan potensi sumberdaya pembangunan dan mengembang-kan sinergitas antar desa sebagai satu kesatuan wilayah yang saling terintegrasi.
"Apdesi juga harus cermat dalam mengikuti trend perilaku organisasi modern saat sekarang ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, gubernur mengatakan, pelaksanaan dari kewenangan desa yang disertai dengan pendanaan yang relatif besar memerlukan sumberdaya yang cukup memadai, memerlukan proses tahapan pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungon serta penguasaan aplikasi sistem informasi.
Berbagai kendala dan konsekwensi dalam mengakselerasi pembangunan perdesaan tersebut, kata dia, perlu mendapatkan dukungan dari suatu organisasi, asosiasi profesi pemerintahan desa yang berdaulat dan mandiri seperti Apdesi.
"Kedepan, Apdesi diharapkan mempunyai pikiran-pikiran konstruktif dalam menjalin pola kemitraan yang lebih efektif antar pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat," pungkas Syahrul.