Mamuju (Antara Sulbar) - Organisasi perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Barat diminta membangun inovasi dalam melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan untuk peningkatan pembangunan daerah.
"Semua OPD lingkup Pemprov Sulbar diharapkan dapat melakukan suatu gerakan inovasi yang berdampak besar bagi pemerintahan daerah, dan masyarakat Sulbar," kata Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin di Mamuju, Senin.
Dia mengatakan itu pada acara road map reformasi birokrasi yang dihadiri sekitar 46 pejabat di Provinsi Sulbar, acara itu didanai APBD Sulbar Rp150 juta.
Ia mengatakan, OPD harus melakukan gerakan dahsyat suatu inovasi diinstitusi kita masing-masing dan mencapai target capaian dalam perubahan kondisi birokrasi Pemprov Sulbar kearah yang lebih baik.
"Jumlah pegawai terlalu besar tetapi dari segi profesional masih belum memenuhi standar ini harus dibenahi," ujarnya.
Menurut dia, pelayanan utuh kepada masyarakat yang harus diutamakan, karena selama ini kelemahan pegawai jumlahnya terlalu besar, tapi tidak professional bekerja.
Oleh karena itu program yang dicanangkan pemerintah pusat tentang Revolusi Mental, harus didukung mewujudkan pemerintah yang bersih untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat.
"Revolusi mental dapat merubah pola pikir dan tradisi pelayanan pemerintah kepada publik yang tidak memenuhi syarat, dan akan melahirkan inovasi pegawai pemerintah dalam bekerja," katanya.
"Semua OPD lingkup Pemprov Sulbar diharapkan dapat melakukan suatu gerakan inovasi yang berdampak besar bagi pemerintahan daerah, dan masyarakat Sulbar," kata Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin di Mamuju, Senin.
Dia mengatakan itu pada acara road map reformasi birokrasi yang dihadiri sekitar 46 pejabat di Provinsi Sulbar, acara itu didanai APBD Sulbar Rp150 juta.
Ia mengatakan, OPD harus melakukan gerakan dahsyat suatu inovasi diinstitusi kita masing-masing dan mencapai target capaian dalam perubahan kondisi birokrasi Pemprov Sulbar kearah yang lebih baik.
"Jumlah pegawai terlalu besar tetapi dari segi profesional masih belum memenuhi standar ini harus dibenahi," ujarnya.
Menurut dia, pelayanan utuh kepada masyarakat yang harus diutamakan, karena selama ini kelemahan pegawai jumlahnya terlalu besar, tapi tidak professional bekerja.
Oleh karena itu program yang dicanangkan pemerintah pusat tentang Revolusi Mental, harus didukung mewujudkan pemerintah yang bersih untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat.
"Revolusi mental dapat merubah pola pikir dan tradisi pelayanan pemerintah kepada publik yang tidak memenuhi syarat, dan akan melahirkan inovasi pegawai pemerintah dalam bekerja," katanya.