Mamuju (ANTARA) - Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merumuskan model pengorganisasian tim pengelola SPBE di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah setempat.
"Tim tersebut terdiri dari delapan personel yang cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan digitalisasi saat ini," kata Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemprov Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Sabtu.
Tim tersebut, kata Muhammad Idris, yang juga sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar untuk memperkuat kepedulian dan perhatian bersama yang lebih maksimal terhadap efektifitas pelaksanaan digitalisasi yang terarah dan terpadu, mendukung proses pengembangan ekosistem SPBE Pemprov yang terintegrasi.
Keberadaan tim, kata Muhammad Idris, diharapkan dapat mengoptimalkan penyempurnaan sistem pemerintahan dan cara kerja organisasi yang rapih dan terstruktur untuk diimplementasikan secara elektronik.
"Tim tersebut juga berfungsi sebagai pengelola laman OPD yang memberikan layanan informasi daring kepada masyarakat," ujar Muhammad Idris.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Sulbar Mustari Mula mengatakan setiap kepala OPD menunjuk delapan orang pengelola SPBE yang diajukan ke Dinas Kominfo dan diputuskan secara kolektif oleh Gubernur.
"Penunjukan personel, khususnya yang berkaitan teknis harus memiliki kompetensi dasar TIK dengan dukungan sertifikat pelatihan atau bimtek," cakap Mustari Mula.
Dinas Kominfopers Provinsi Sulbar telah membentuk tim pendamping untuk membantu secara teknis tim pengelola SPBE OPD tersebut.
"Ini untuk melaksanakan tugas pengembangan digitalisasi OPD yang merupakan penyelenggara terdepan layanan pemerintahan berbasis elektronik," kata Mustari Mula.
Sedangkan, Kepala Bidang Aptika Kominfopers Provinsi Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menyampaikan para personel pengelola diminta mengikuti bimbingan teknis dan sertifikasi TIK yang diselenggarakan BPSDM dan Dinas Kominfopers Sulbar maupun Kemenkominfo.
"Ini sebagai langkah peningkatan kemampuan teknis dan pemenuhan standarisasi kompetensi," ujar Muhammad Ridwan Djafar.
Selain itu OPD juga diharapkan memfasilitasi seluruh aspek kebutuhan yang diperlukan tim pengelola SPBE dalam bekerja.
"Mulai insentif bulanan, pembiayaan pelatihan, penyediaan peralatan kerja, rapat rutin dan biaya lainnya," kata Muhammad Ridwan Djafar.
Hal itu untuk memudahkan tim pengelola SPBE. Panduan cara kerja digitalisasi sudah tersedia berbasis pada 25 indikator penerapan SPBE OPD.
"Jadi terukur dan dievaluasi setiap tahun dengan hasil capaian, menjadi salah satu instrumen penilaian TPP ASN," kata Muhammad Ridwan Djafar.*
Berita Terkait
Pemkot Makassar dan Peruri teken MoU digitalisasi layanan pemerintahan
Minggu, 10 Maret 2024 5:44 Wib
Diskominfo edukasi siswa di Sulbar memanfaatkan internet secara bijak
Selasa, 27 Februari 2024 21:38 Wib
Telkom beri solusi digitalisasi usaha wisata melalui DigiTiket
Senin, 5 Februari 2024 18:15 Wib
Digitalisasi Telkom mempermudah pengelolaan rumah sakit
Jumat, 2 Februari 2024 21:57 Wib
Bank Mandiri dukung Pemkot Makassar digitalisasi pajak daerah
Senin, 29 Januari 2024 19:43 Wib
Pemkot Makassar lengkapi perpustakaan keliling dengan wifi internet pada 2024
Jumat, 26 Januari 2024 5:30 Wib
Telkom dan Indosat Hutchison kerja sama perkuat digitalisasi Indonesia
Selasa, 23 Januari 2024 11:15 Wib
Bappelitbangda Sulsel segera terapkan aplikasi Srikandi
Kamis, 18 Januari 2024 20:35 Wib