Makassar (Antara Sulsel) - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyelenggarakan Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan "Entry Meeting" Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara rutin.
"Workshop ini dapat dilakukan secara rutin, dan Sulsel siap menjadi tuan rumah kembali," kata Syahrul pada pembukaan Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur yang digelar di Makassar, Rabu.
Menurut Syahrul, workshop semacam ini penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui hal-hal mana yang bisa ditolerir dan apa yang bisa diperbaiki.
"Kami ini (pemerintah daerah) sudah lewati 5 tahap pemeriksaan, ada sekitar sembilan yang periksa kami, mulai dari DPRD, Polisi, Kejaksaan, bahkan wartawan, jadi kalau ada workshop begini kita bisa lebih jelas memperoleh informasi," tuturnya.
Gubernur mengatakan jika pengawas dan pemerintah dapat bekerja dengan baik, maka antara input, proses, dan outcome, semuanya akan sejalan.
"Workshop ini akan menjadikan kita lebih baik ke depan," ucapnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Bahrul Akbar mengatakan workshop dan entry meeting yang dilaksanakan sangat penting dan merupakan mandat pemerintah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah.
Kepada pemerintah daerah, dia berharap jika sudah meraih WTP, bisa menjaga integritas daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.
Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan agar setiap daerah menyerahkan Laporan Pengelolaan Keuangannya sesuai batas waktu yang ditentukan, paling lambat 31 Maret.
Workshop ini diikuti oleh gubernur dan bupati, serta kepala-kepala SKPD dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Turut hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menjadi narasumber pada workshop ini.
Bupati yang hadir antara lain Bupati Sinjai H Sabirin Yahya, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah, dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.
"Workshop ini dapat dilakukan secara rutin, dan Sulsel siap menjadi tuan rumah kembali," kata Syahrul pada pembukaan Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur yang digelar di Makassar, Rabu.
Menurut Syahrul, workshop semacam ini penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui hal-hal mana yang bisa ditolerir dan apa yang bisa diperbaiki.
"Kami ini (pemerintah daerah) sudah lewati 5 tahap pemeriksaan, ada sekitar sembilan yang periksa kami, mulai dari DPRD, Polisi, Kejaksaan, bahkan wartawan, jadi kalau ada workshop begini kita bisa lebih jelas memperoleh informasi," tuturnya.
Gubernur mengatakan jika pengawas dan pemerintah dapat bekerja dengan baik, maka antara input, proses, dan outcome, semuanya akan sejalan.
"Workshop ini akan menjadikan kita lebih baik ke depan," ucapnya.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI Bahrul Akbar mengatakan workshop dan entry meeting yang dilaksanakan sangat penting dan merupakan mandat pemerintah untuk menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah.
Kepada pemerintah daerah, dia berharap jika sudah meraih WTP, bisa menjaga integritas daerah dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing.
Pada kesempatan itu dia juga mengingatkan agar setiap daerah menyerahkan Laporan Pengelolaan Keuangannya sesuai batas waktu yang ditentukan, paling lambat 31 Maret.
Workshop ini diikuti oleh gubernur dan bupati, serta kepala-kepala SKPD dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Turut hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menjadi narasumber pada workshop ini.
Bupati yang hadir antara lain Bupati Sinjai H Sabirin Yahya, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah, dan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.