Sungguminasa (Antara Sulsel) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochammad Basuki Hadimuljono memuji Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan bersama Muspida setempat atas kerja keras dan komitmen dalam membantu penyelesaian lahan proyek pembangunan Bendungan Karalloe.
"Kami mengapresiasi kerja keras dan komitmen Bupati Gowa bersama jajarannya dalam membantu penyelesaian lahan masyarakat yang masuk dalam proyek pembangunan bendungan," ujar Basuki saat meninjau Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Rabu.
Kontrak kerja Karalloe dimulai pada 2013, namun terhalang pembebasan lahan, setelah Bupati bersama Muspida gowa turun tangan dan terjun ke masyarakat, akhirnya di Maret 2017 masalah ini terselesaikan dan dimulai pengerjaan proyek yang baru mencapai 12 persen.
Hal senada disampaikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. " Saya salut dan mengapresiasi kerja sama Bupati Gowa yang turun tangan bersama Muspidanya membantu mempercepat proses pembebasan lahan. Kerja keras dan komitemen berbuah positif dengan keberlanjutan pembangunan Karaloe," tambah Syahrul
Adnan Purichta yang turut hadir mendampingi kunjungan Menteri menceritakan secara singkat penugasan Menteri PU terkait pembangunan bendungan Karalloe.
"Akhir tahun lalu, saya dipanggil langsung oleh Pak Menteri, beliau meminta saja membantu penyelesaian lahan masyarakat. Sekembalinya saya langsung berkoordinasi dengan Muspida Gowa untuk melaksanakan tugas ini. Koordinasi dengan kemetrian sangat intens begitupun dengan jajaran Muspida hingga camat dan kepala desa. Alhamdulillah pembebasan lahan masyarakat bisa terlaksana," jelas Adnan.
Bupati didampingi Camat Tompobulu Samhari dan Camat Biringbulu Yamin Basri, juga menjelaskan terkait keberadaan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa.
"Bendungan Karalloe ini letaknya di kecamatan Biringbulu dan Tompobulu, untuk mengaliri pertanian di Kabupaten Jeneponto dan Takalar bukan untuk pertanian di Gowa. Namun bagi kami tidak menjadi masalah karena bendungan tersebut untuk Sulsel dan Indonesia lebih baik," tekan bupati termuda di KTI ini.
Sebelum mengunjugi proyek pembangunan secara langsung, Menteri PUPR menerima presentasi rencana berjalannya proyek yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Agus Setiawan dan Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pompengan-Jeneberang, Ansar.
Setelah menerima presentasi proyek dan mengunjungi langsung lokasi Menteri PUPR meminta agar penyelesaian pembangunan dipercepat sebelum 2020.
"Kita harus bekerja cepat, jelas dan maksimal.Rakyat sudah merelakan tanahnya kita harus bekerja keras dan profesional mengerjakan proyek ini. Saya berharap bendungan selesai sebelum tahun 2020," tegas Basuki.
Bendungan Karaloe dibangun dengan anggaran sekitar Rp518 milliar akan dimanfaatkan untuk mereduksi banjir sebesar 203 meter kubik/detik, mengaliri Kelara dan Karaloe seluas 7.004 hektera, penyediaam air baku 440 lt/det, pembangkit tenaga listrik sekitar 4.5 MW dan diharapkan menjadi destinasi pariwisata baru di Kabupaten Gowa.
Turut hadir dalam peninjauan ini, Ketua DPRD Gowa H Ansar Zainal Bete dan Dandim 1409 Gowa Letkol Inf Willy Brodus Yos Rahadi.
"Kami mengapresiasi kerja keras dan komitmen Bupati Gowa bersama jajarannya dalam membantu penyelesaian lahan masyarakat yang masuk dalam proyek pembangunan bendungan," ujar Basuki saat meninjau Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa, Rabu.
Kontrak kerja Karalloe dimulai pada 2013, namun terhalang pembebasan lahan, setelah Bupati bersama Muspida gowa turun tangan dan terjun ke masyarakat, akhirnya di Maret 2017 masalah ini terselesaikan dan dimulai pengerjaan proyek yang baru mencapai 12 persen.
Hal senada disampaikan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. " Saya salut dan mengapresiasi kerja sama Bupati Gowa yang turun tangan bersama Muspidanya membantu mempercepat proses pembebasan lahan. Kerja keras dan komitemen berbuah positif dengan keberlanjutan pembangunan Karaloe," tambah Syahrul
Adnan Purichta yang turut hadir mendampingi kunjungan Menteri menceritakan secara singkat penugasan Menteri PU terkait pembangunan bendungan Karalloe.
"Akhir tahun lalu, saya dipanggil langsung oleh Pak Menteri, beliau meminta saja membantu penyelesaian lahan masyarakat. Sekembalinya saya langsung berkoordinasi dengan Muspida Gowa untuk melaksanakan tugas ini. Koordinasi dengan kemetrian sangat intens begitupun dengan jajaran Muspida hingga camat dan kepala desa. Alhamdulillah pembebasan lahan masyarakat bisa terlaksana," jelas Adnan.
Bupati didampingi Camat Tompobulu Samhari dan Camat Biringbulu Yamin Basri, juga menjelaskan terkait keberadaan Bendungan Karalloe di Kabupaten Gowa.
"Bendungan Karalloe ini letaknya di kecamatan Biringbulu dan Tompobulu, untuk mengaliri pertanian di Kabupaten Jeneponto dan Takalar bukan untuk pertanian di Gowa. Namun bagi kami tidak menjadi masalah karena bendungan tersebut untuk Sulsel dan Indonesia lebih baik," tekan bupati termuda di KTI ini.
Sebelum mengunjugi proyek pembangunan secara langsung, Menteri PUPR menerima presentasi rencana berjalannya proyek yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Agus Setiawan dan Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pompengan-Jeneberang, Ansar.
Setelah menerima presentasi proyek dan mengunjungi langsung lokasi Menteri PUPR meminta agar penyelesaian pembangunan dipercepat sebelum 2020.
"Kita harus bekerja cepat, jelas dan maksimal.Rakyat sudah merelakan tanahnya kita harus bekerja keras dan profesional mengerjakan proyek ini. Saya berharap bendungan selesai sebelum tahun 2020," tegas Basuki.
Bendungan Karaloe dibangun dengan anggaran sekitar Rp518 milliar akan dimanfaatkan untuk mereduksi banjir sebesar 203 meter kubik/detik, mengaliri Kelara dan Karaloe seluas 7.004 hektera, penyediaam air baku 440 lt/det, pembangkit tenaga listrik sekitar 4.5 MW dan diharapkan menjadi destinasi pariwisata baru di Kabupaten Gowa.
Turut hadir dalam peninjauan ini, Ketua DPRD Gowa H Ansar Zainal Bete dan Dandim 1409 Gowa Letkol Inf Willy Brodus Yos Rahadi.