Makassar (Antara Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi A DPRD Sulsel segera membahas anggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di berbagai kabupaten kota dan provinsi Sulsel.
"Saat ini kami masih menunggu dari Pemrov Sulsel, kalau asumsi kami memang anggaran Pikada serentak di Sulsel mencapai Rp470 miliar," kata Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief kepada wartawan melalui ponselnya di Makassar, Jumat.
Menurut dia hingga kini belum ada persetujuan anggaran Pilkada serentak pada 2018 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari besaran anggaran yang disebutkan tadi, sehingga perlu dirapatkan dengan pemerintah dan DPRD setempat.
Selain itu rencananya pembahasan terkait anggaran Pilkada Serentak tersebut, kata dia, akan digelar pada pekan depan meski waktu tahapan pilkada sudah mulai berjalan.
"Belum ada kesepakatan yang sudah fiks, karena NPHD itu belum ada. Kami berharap anggaran itu bisa disetujui karena masih bersifat usulan," harapnya.
Meski telah menemui Ketua DPRD Sulsel HM Roem untuk membicarakan NHPD serta anggaran pilkada serentak, namun pihaknya berharap pembahasan bisa segera dilaksanakan.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menyebutkan untuk anggaran dana hibah pilkada di 101 daerah di Indonesia mencapai Rp4,2 tiliun lebih.
"Anggaran tersebut tidak hanya kami pertanggungjawabkan dalam suksesnya Pilkada tahun depan tapi juga penggunaan anggarannya," kata Juri kepada wartawan saat berada di Makassar.
Menurutnya, anggaran yang akan digunakan untuk menyukseskan pilkada serentak di 101 provinsi dan kabupaten kota pada 15 Februari 2017 cukup besar sehingga memerlukan manajemen dalam pengelolaannya sebagai komitmen penyelenggara Pemilu.
Selain itu, dia berharap lembaga penyelenggara pilkada serentak dapat memaksimalkan anggaran yang diperoleh dari masing-masing APBD kabupaten kota yang melaksanakan pilkada.
Mengenai dengan anggaran pilkada serentak pada 2015 yang diikuti 269 daerah, kata dia, total anggaran yang pergunakan Rp6,8 triliun. Sedangkan untuk Pilkada 2017 diikuti 101 daerah digunakan Rp4,2 triliun.
Untuk Sulsel hanya satu daerah yang melaksanakan pilkada yakni di Kabupaten Takalar, anggaran Pilkada diajukan Rp17 miliar.
Diketahui, Pilkada Serentak 2018, KPU dan DPR sepakat menentukan tanggal pelaksanaan pencoblosan pada 27 Juni 2018 di 171 daerah di Indonesia. Selain tanggal pencoblosan pilkada, DPR juga menyepakati tahapan pemilihan.
Tahapan tersebut mulai persiapan, perencanaan program dan anggaran, penyusunan dan penandatanganan NPHD dengan ditargetkan rampung pada 27 Desember 2017. Selain itu, sosialisasi dilaksanakan setahun sebelum tanggal pencoblosan dimulai 14 Juni 2018 dan masa tenang 24-26 Juni 2018.
"Saat ini kami masih menunggu dari Pemrov Sulsel, kalau asumsi kami memang anggaran Pikada serentak di Sulsel mencapai Rp470 miliar," kata Ketua KPU Sulsel Iqbal Latief kepada wartawan melalui ponselnya di Makassar, Jumat.
Menurut dia hingga kini belum ada persetujuan anggaran Pilkada serentak pada 2018 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari besaran anggaran yang disebutkan tadi, sehingga perlu dirapatkan dengan pemerintah dan DPRD setempat.
Selain itu rencananya pembahasan terkait anggaran Pilkada Serentak tersebut, kata dia, akan digelar pada pekan depan meski waktu tahapan pilkada sudah mulai berjalan.
"Belum ada kesepakatan yang sudah fiks, karena NPHD itu belum ada. Kami berharap anggaran itu bisa disetujui karena masih bersifat usulan," harapnya.
Meski telah menemui Ketua DPRD Sulsel HM Roem untuk membicarakan NHPD serta anggaran pilkada serentak, namun pihaknya berharap pembahasan bisa segera dilaksanakan.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menyebutkan untuk anggaran dana hibah pilkada di 101 daerah di Indonesia mencapai Rp4,2 tiliun lebih.
"Anggaran tersebut tidak hanya kami pertanggungjawabkan dalam suksesnya Pilkada tahun depan tapi juga penggunaan anggarannya," kata Juri kepada wartawan saat berada di Makassar.
Menurutnya, anggaran yang akan digunakan untuk menyukseskan pilkada serentak di 101 provinsi dan kabupaten kota pada 15 Februari 2017 cukup besar sehingga memerlukan manajemen dalam pengelolaannya sebagai komitmen penyelenggara Pemilu.
Selain itu, dia berharap lembaga penyelenggara pilkada serentak dapat memaksimalkan anggaran yang diperoleh dari masing-masing APBD kabupaten kota yang melaksanakan pilkada.
Mengenai dengan anggaran pilkada serentak pada 2015 yang diikuti 269 daerah, kata dia, total anggaran yang pergunakan Rp6,8 triliun. Sedangkan untuk Pilkada 2017 diikuti 101 daerah digunakan Rp4,2 triliun.
Untuk Sulsel hanya satu daerah yang melaksanakan pilkada yakni di Kabupaten Takalar, anggaran Pilkada diajukan Rp17 miliar.
Diketahui, Pilkada Serentak 2018, KPU dan DPR sepakat menentukan tanggal pelaksanaan pencoblosan pada 27 Juni 2018 di 171 daerah di Indonesia. Selain tanggal pencoblosan pilkada, DPR juga menyepakati tahapan pemilihan.
Tahapan tersebut mulai persiapan, perencanaan program dan anggaran, penyusunan dan penandatanganan NPHD dengan ditargetkan rampung pada 27 Desember 2017. Selain itu, sosialisasi dilaksanakan setahun sebelum tanggal pencoblosan dimulai 14 Juni 2018 dan masa tenang 24-26 Juni 2018.