Makassar (Antara Sulsel) - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama kepala daerah lainnya diundang langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas pembangunan infrastruktur daerah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Yang diundang adalah para wali kota dari kota-kota besar di Indonesia untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama," ujar Danny sapaan Ramdhan Pomanto yang dihubungi dari Makassar-Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan itu, wali kota menyampaikan persoalan yang dihadapi pemerintah dan terkonsentrasi di kota. Karena sejak tiga tahun lalu di awal pemerintahannya, dirinya telah melakukan studi transportasi.
"Kesimpulannya mengerikan, jika di tahun 2017 tidak ada usaha "radikal" yang dibuat oleh kota Makassar maka Makassar akan mengalami `stroke`," kata dia.
Danny menyebut, usaha radikal di bidang transportasi membutuhkan sokongan dana yang nominalnya tidak sedikit. Pemerintah membutuhkan dukungan dana dari swasta untuk mengimbangi keterbatasan anggaran dalam APBD.
Proses investasi lanjut Danny juga menyoal keuangan, persoalan teknis, hukum, sosial dan politik untuk meyakinkan masyarakat dan legislatif menyetujui program pembangunan infrastruktur yang akan berjalan.
Ia mengusulkan agar kota - kota di Indonesia yang memenuhi persyaratan diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan keberhasilan menekan angka kemiskinan diberikan otoritas menjadi front liner ekonomi sembari mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat agar proses pembangunan infrastruktur yang berjalan tetap berada jalur yang tepat.
Selain Wali Kota Danny turut hadir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono, dan Bupati Sidoarjo Saifullah.
"Pertemuan ini digelar untuk memperoleh masukan dan "problem solving" pembangunan infrastruktur dari kepala daerah karena saat ini pembangunan infrastruktur sangat mendesak dan penting," kata Menteri Sri Mulyani seperti yang dituturkan Danny Pomanto.
"Yang diundang adalah para wali kota dari kota-kota besar di Indonesia untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama," ujar Danny sapaan Ramdhan Pomanto yang dihubungi dari Makassar-Jakarta, Jumat.
Dalam kesempatan itu, wali kota menyampaikan persoalan yang dihadapi pemerintah dan terkonsentrasi di kota. Karena sejak tiga tahun lalu di awal pemerintahannya, dirinya telah melakukan studi transportasi.
"Kesimpulannya mengerikan, jika di tahun 2017 tidak ada usaha "radikal" yang dibuat oleh kota Makassar maka Makassar akan mengalami `stroke`," kata dia.
Danny menyebut, usaha radikal di bidang transportasi membutuhkan sokongan dana yang nominalnya tidak sedikit. Pemerintah membutuhkan dukungan dana dari swasta untuk mengimbangi keterbatasan anggaran dalam APBD.
Proses investasi lanjut Danny juga menyoal keuangan, persoalan teknis, hukum, sosial dan politik untuk meyakinkan masyarakat dan legislatif menyetujui program pembangunan infrastruktur yang akan berjalan.
Ia mengusulkan agar kota - kota di Indonesia yang memenuhi persyaratan diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan keberhasilan menekan angka kemiskinan diberikan otoritas menjadi front liner ekonomi sembari mendapatkan pengawasan dari pemerintah pusat agar proses pembangunan infrastruktur yang berjalan tetap berada jalur yang tepat.
Selain Wali Kota Danny turut hadir Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Tangerang Arief Rachadiono, dan Bupati Sidoarjo Saifullah.
"Pertemuan ini digelar untuk memperoleh masukan dan "problem solving" pembangunan infrastruktur dari kepala daerah karena saat ini pembangunan infrastruktur sangat mendesak dan penting," kata Menteri Sri Mulyani seperti yang dituturkan Danny Pomanto.