Makassar (Antara Sulsel) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bambang Kusmiarso memaparkan tujuh rekomendasi untuk mengendalikan inflasi di wilayah ini pada Rapat Tingkat Tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulsel.
"Ada beberapa hal yang penting dilakukan untuk mengendalikan inflasi, pertama adalah menjaga ketersediaan pasokan dan mempercepat distribusi barang," kata Bambang Kusmiarso pada Rapat Tingkat Tinggi TPID Provinsi Sulsel yang bertema Perkuat Koordinasi, Redam Inflasi Jelang Ramadhan di Makassar, Jumat.
Upaya menjaga ketersediaan dan mempercepat distribusi ini, kata dia, dapat dilakukan antara lain dengan memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk distributor, pemantauan harga, pasar murah, perbaikan infrastruktur pada jalur distribusi dan penyiapan jalur distribusi alternatif.
Kedua, kata dia, adalah mengarahkan ekspektasi masyarakat sehingga masyarakat tidak terdorong untuk membeli komoditas tertentu dalam jumlah besar padahal ketersediaan barang tersebut mencukupi.
"Masyarakat perlu diyakinkan bahwa ketersediaan barang tersebut mencukupi, dan ini bisa dilakukan melalui siaran pers dan melibatkan media dalam menyebarluaskan informasi," katanya.
Rekomendasi ketiga adalah kerja sama antara daerah surplus dan defisit khususnya antara kabupaten/kota di Sulsel.
Ke-empat, pemerintah daerah perlu memantau ketersediaan kelancaran distribusi dan perkembangan harga barang secara kontinu.
Kelima, BI merekomendasikan agar pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengimbau produsen, distributor, dan agen agar tetap menyuplai kebutuhan pokok secara kontinu dan harga yang wajar.
Yang terakhir, kata dia, adalah pemerintah daerah bersama TPID melakukan pengawasan penyaluran dan ketersediaan barang serta penyebaran informasi terkait harga.
"Ini adalah poin-poin yang kami anggap penting dilakukan untuk mengendalikan inflasi," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang memimpin secara langsung pertemuan ini
meminta kepada seluruh bupati/wali kota melalui dinas terkait untuk membuat desk pengendalian harga kebutuhan pokok sekaligus menjadi tim pemantau pasokan sembako untuk masyarakat.
"Pulang dari sini, setiap kepala dinas daerah wajib membuat desk agar diketahui kebutuhan masyarakat. Jika ada persoalan ditemukan di lapangan, segera laporkan untuk diselesaikan secepatnya," kata Syahrul.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang, Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Latif, Kapolda Sulsel (Irjen) Pol Muktiono, Pangdam Hasanuddin Mayor Jendral TNI Agus Surya Bakti dan Lantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Yusup.
Pangkoopsau II Marsma TNI Umar Sugeng, Kajati Yan Samuel Maringka dan Pangkosek Koloner Ir Tedi Razalihadi. Hadir pula para bupati dan wakil wali kota, pimpinan SKPD terkait, pimpinan BUMN dan perwakilan distributor.
"Ada beberapa hal yang penting dilakukan untuk mengendalikan inflasi, pertama adalah menjaga ketersediaan pasokan dan mempercepat distribusi barang," kata Bambang Kusmiarso pada Rapat Tingkat Tinggi TPID Provinsi Sulsel yang bertema Perkuat Koordinasi, Redam Inflasi Jelang Ramadhan di Makassar, Jumat.
Upaya menjaga ketersediaan dan mempercepat distribusi ini, kata dia, dapat dilakukan antara lain dengan memperbaiki koordinasi antar pemangku kepentingan termasuk distributor, pemantauan harga, pasar murah, perbaikan infrastruktur pada jalur distribusi dan penyiapan jalur distribusi alternatif.
Kedua, kata dia, adalah mengarahkan ekspektasi masyarakat sehingga masyarakat tidak terdorong untuk membeli komoditas tertentu dalam jumlah besar padahal ketersediaan barang tersebut mencukupi.
"Masyarakat perlu diyakinkan bahwa ketersediaan barang tersebut mencukupi, dan ini bisa dilakukan melalui siaran pers dan melibatkan media dalam menyebarluaskan informasi," katanya.
Rekomendasi ketiga adalah kerja sama antara daerah surplus dan defisit khususnya antara kabupaten/kota di Sulsel.
Ke-empat, pemerintah daerah perlu memantau ketersediaan kelancaran distribusi dan perkembangan harga barang secara kontinu.
Kelima, BI merekomendasikan agar pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengkonsumsi.
Selain itu, pemerintah juga perlu mengimbau produsen, distributor, dan agen agar tetap menyuplai kebutuhan pokok secara kontinu dan harga yang wajar.
Yang terakhir, kata dia, adalah pemerintah daerah bersama TPID melakukan pengawasan penyaluran dan ketersediaan barang serta penyebaran informasi terkait harga.
"Ini adalah poin-poin yang kami anggap penting dilakukan untuk mengendalikan inflasi," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang memimpin secara langsung pertemuan ini
meminta kepada seluruh bupati/wali kota melalui dinas terkait untuk membuat desk pengendalian harga kebutuhan pokok sekaligus menjadi tim pemantau pasokan sembako untuk masyarakat.
"Pulang dari sini, setiap kepala dinas daerah wajib membuat desk agar diketahui kebutuhan masyarakat. Jika ada persoalan ditemukan di lapangan, segera laporkan untuk diselesaikan secepatnya," kata Syahrul.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu`mang, Sekretaris Daerah Sulsel Abdul Latif, Kapolda Sulsel (Irjen) Pol Muktiono, Pangdam Hasanuddin Mayor Jendral TNI Agus Surya Bakti dan Lantamal VI Makassar Laksamana Pertama TNI Yusup.
Pangkoopsau II Marsma TNI Umar Sugeng, Kajati Yan Samuel Maringka dan Pangkosek Koloner Ir Tedi Razalihadi. Hadir pula para bupati dan wakil wali kota, pimpinan SKPD terkait, pimpinan BUMN dan perwakilan distributor.