Makassar (Antara Sulsel) - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA enggan atau tidak tertarik menanggapi kabar yang menyebutkan penentuan rektor perguruan tinggi negeri akan diambil alih oleh presiden.
"Kita tunggu dulu soal kepastian kabar itu karena masih wacana. Nantilah kita lihat bersama apakah benar-benar menjadi suatu kebijakan formal baru bisa berbicara," kata Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan, dirinya belum bisa berbicara banyak dan lebih memilih melihat perkembangan ke depan. Apalagi, kata dia, sudah ada pihak yang meluruskan bahwa persoalan pemilihan rektor masih dalam peran kementerian terkait.
"Jangan ditanyakan dulu lah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi sepertinya masih tetap sesuai petunjuk sebelumnya," kata Dwia di sela-sela acara buka puasa bersama civitas akademika Unhas.
Sebelumnya, diskursus pelibatan presiden dalam penentuan rektor itu diawali dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa penentuan rektor perguruan tinggi negeri akan dikonsultasikan kepada presiden, tidak lagi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Perubahan itu konon diakibatkan oleh munculnya kesadaran baru sekaligus keprihatinan terkait penyelenggaraan pendidikan dan penelitian ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan.
Semua calon rektor yang dipilih senat akademik yang kemudian ditentukan majelis wali amanat perguruan tinggi dengan salah satu pemegang suara terbanyak dipegang Menristek dan Dikti.
Perubahan yang diwacanakan adalah pembentukan tim penilai akhir yang dipimpin presiden. Tampaknya di titik inilah kekhawatiran terjadinya batu sandungan berupa politisasi terhadap lembaga akademik mulai muncul.
"Kita tunggu dulu soal kepastian kabar itu karena masih wacana. Nantilah kita lihat bersama apakah benar-benar menjadi suatu kebijakan formal baru bisa berbicara," kata Rektor Unhas Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan, dirinya belum bisa berbicara banyak dan lebih memilih melihat perkembangan ke depan. Apalagi, kata dia, sudah ada pihak yang meluruskan bahwa persoalan pemilihan rektor masih dalam peran kementerian terkait.
"Jangan ditanyakan dulu lah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi sepertinya masih tetap sesuai petunjuk sebelumnya," kata Dwia di sela-sela acara buka puasa bersama civitas akademika Unhas.
Sebelumnya, diskursus pelibatan presiden dalam penentuan rektor itu diawali dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa penentuan rektor perguruan tinggi negeri akan dikonsultasikan kepada presiden, tidak lagi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Perubahan itu konon diakibatkan oleh munculnya kesadaran baru sekaligus keprihatinan terkait penyelenggaraan pendidikan dan penelitian ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan.
Semua calon rektor yang dipilih senat akademik yang kemudian ditentukan majelis wali amanat perguruan tinggi dengan salah satu pemegang suara terbanyak dipegang Menristek dan Dikti.
Perubahan yang diwacanakan adalah pembentukan tim penilai akhir yang dipimpin presiden. Tampaknya di titik inilah kekhawatiran terjadinya batu sandungan berupa politisasi terhadap lembaga akademik mulai muncul.