Mamuju (Antara Sulbar) - Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mendorong kerja sama dengan pemerintah di tingkat kabupaten di bidang pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Jajaran Ombudsman Sulbar terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah untuk mendorong kerjasama, di bidang pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar sementara ini mendorong kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju karena belum terealisasi hingga hari ini.
Kerjasama atau MoU yang didorong sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, yang mungkin masih terdapat kelemahan, sekaligus pencegahan tindakan Maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Menurut dia, secara umum upaya kerjasama ini menjadi kajian bersama untuk mencapai tujuan pelayanan yang lebih baik.
"Untuk saat ini, kami masih melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten Mamuju Tengah, dan berharap dalam waktu dekat bisa ditindaklanjuti, dalam bentuk kerjasa," katanya.
Lukman mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar sebelumnya telah menyelesaikan MoU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemkab Mamuju Utara, Polewali Mandar, Mamuju dan Kabupaten Majene, tersisa dua kabupaten yaitu Mamasa dan Mamuju Tengah yang belum bekerjasama.
"Namun demikian pihak kami menargetkan tahun 2017 ini, kedua kabupaten tersebut dapat bekerjasama," katanya.
Ia menyampaikan Ombudsman RI Sulbar sangat antusias untuk ikut bersinergi membantu pemerintah daerah, dalam perbaikan pelayanan publik di daerah ini, sebab aspek pelayanan merupakan bagian integral dalam strategi pengembangan tugas dan fungsi pemerintahan, untuk itu aspek perhatian terhadap kualitas pelayanan publik, merupakan parameter dari keberhasilan birokrasi dalam pemuasan publik.
"Jajaran Ombudsman Sulbar terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah untuk mendorong kerjasama, di bidang pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Kepala Ombudsman Sulbar Lukman Umar di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar sementara ini mendorong kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju karena belum terealisasi hingga hari ini.
Kerjasama atau MoU yang didorong sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, yang mungkin masih terdapat kelemahan, sekaligus pencegahan tindakan Maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Menurut dia, secara umum upaya kerjasama ini menjadi kajian bersama untuk mencapai tujuan pelayanan yang lebih baik.
"Untuk saat ini, kami masih melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten Mamuju Tengah, dan berharap dalam waktu dekat bisa ditindaklanjuti, dalam bentuk kerjasa," katanya.
Lukman mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Sulbar sebelumnya telah menyelesaikan MoU dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemkab Mamuju Utara, Polewali Mandar, Mamuju dan Kabupaten Majene, tersisa dua kabupaten yaitu Mamasa dan Mamuju Tengah yang belum bekerjasama.
"Namun demikian pihak kami menargetkan tahun 2017 ini, kedua kabupaten tersebut dapat bekerjasama," katanya.
Ia menyampaikan Ombudsman RI Sulbar sangat antusias untuk ikut bersinergi membantu pemerintah daerah, dalam perbaikan pelayanan publik di daerah ini, sebab aspek pelayanan merupakan bagian integral dalam strategi pengembangan tugas dan fungsi pemerintahan, untuk itu aspek perhatian terhadap kualitas pelayanan publik, merupakan parameter dari keberhasilan birokrasi dalam pemuasan publik.