Mamuju (Antara Sulbar) - Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Habsi Wahid menyatakan, anggaran hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD setempat akan mengalami kenaikan Rp5 hingga Rp6 miliar.
"Namun mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya, kami masih menunggu keputusan pemerintah pusat," kata Habsi Wahid, saat menyerahkan dua rancangan peraturan daerah atau raperda ke DPRD Mamuju, Senin.
Ranperda tersebut diterima Wakil Ketua I DPRD Mamuju Sugianto.
Dua raperda yang diserahkan Habsi Wahid tersebut, yakni tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, serta tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju.
Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, lanjut Habsi Wahid, sebagai tindak lanjut daria Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,
"Pada pasal 28 PP 18 tahun 2017 menyatakan pelaksanaan hak keuangan dan administrasi pempinan dan anggota DPRD ditetapkan melalui peraturan daerah," ucapnya.
"Akibat dari PP itu, akan terjadi kenaikan terhadap hak-hak dewan, karena di situ yang menjadi dasar adalah gaji pokok. Jadi itu harus dimasukkan ke APBD perubahan, tetapi kami menunggu dulu dari pusat petunjuk pelaksanaannya, apakah berlakunya itu sejak ditetapkan peraturan daerah ataukah sejak ditetapkan PP nomor 18 itu. Ini yang belum jelas," terang Habsi Wahid.
Materi dalam Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu tambah Habsi Wahid, termasuk menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD.
"Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD, diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD," jelas Habsi Wahid.
Sementara, terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Bupati menguraikan bahwa, total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.071.920.498.273,11 sementara total realisasi belanja sebesar Rp1. 069.060.808.990,70.
"Sehingga, sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.859.689.282,41," kata Habsi Wahid.
"Namun mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya, kami masih menunggu keputusan pemerintah pusat," kata Habsi Wahid, saat menyerahkan dua rancangan peraturan daerah atau raperda ke DPRD Mamuju, Senin.
Ranperda tersebut diterima Wakil Ketua I DPRD Mamuju Sugianto.
Dua raperda yang diserahkan Habsi Wahid tersebut, yakni tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, serta tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju.
Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, lanjut Habsi Wahid, sebagai tindak lanjut daria Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD,
"Pada pasal 28 PP 18 tahun 2017 menyatakan pelaksanaan hak keuangan dan administrasi pempinan dan anggota DPRD ditetapkan melalui peraturan daerah," ucapnya.
"Akibat dari PP itu, akan terjadi kenaikan terhadap hak-hak dewan, karena di situ yang menjadi dasar adalah gaji pokok. Jadi itu harus dimasukkan ke APBD perubahan, tetapi kami menunggu dulu dari pusat petunjuk pelaksanaannya, apakah berlakunya itu sejak ditetapkan peraturan daerah ataukah sejak ditetapkan PP nomor 18 itu. Ini yang belum jelas," terang Habsi Wahid.
Materi dalam Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD itu tambah Habsi Wahid, termasuk menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD.
"Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD, diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD," jelas Habsi Wahid.
Sementara, terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Bupati menguraikan bahwa, total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.071.920.498.273,11 sementara total realisasi belanja sebesar Rp1. 069.060.808.990,70.
"Sehingga, sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.859.689.282,41," kata Habsi Wahid.