Makassar (Antara Sulsel) - Sebanyak enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Makassar belum maksimal dalam menggunakan anggaran khususnya pada triwulan kedua tahun 2017.
"Beberapa SKPD ini sepertinya masih ragu menggunakan anggaran, akibatnya anggaran masih tertahan di kas daerah," ujar Kepala Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar Erwin Syafruddin Haiya di Makassar, Selasa.
Adapun enam SKPD itu antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Makassar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Makassar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, dan Bagian Umum Sekratariat Pemkot Makassar.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi kegiatan APBD Kota Makassar triwulan II, ia mengatakan enam SKPD harus bisa memaksimalkan proses penganggaran agar serapan sesuai dengan target.
Erwin menyatakan, realisasi penyerapan anggaran pertengahan 2017 ini belum mencapai target, sehingga anggarannya masih bertahan di kas daerah.
"Masing-masing SKPD belum bisa memenuhi target serapan anggarannya. Tapi kami optimiistis, semua SKPD itu akan memaksimalkan disisa tahun anggaran ini," katanya.
Ia berharap, pada sisa tahun anggaran ini atau pada triwulan III sudah bisa memaksimalkan agar program-program pemerintah kota bisa terealisasi.
Selain itu, penggunaan anggaran sesuai dengan serapannya akan memaksimalkan proses lelang atau tender pengadaan barang dan jasa.
"Ada banyak program pemerintah kota yang tersebar di SKPD dan umumnya adalah program fisik. Makanya, ini harus bisa dimaksimalkan supaya proses lelang bisa dimulai," jelasnya.
"Beberapa SKPD ini sepertinya masih ragu menggunakan anggaran, akibatnya anggaran masih tertahan di kas daerah," ujar Kepala Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar Erwin Syafruddin Haiya di Makassar, Selasa.
Adapun enam SKPD itu antara lain Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Makassar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Makassar, Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, dan Bagian Umum Sekratariat Pemkot Makassar.
Dalam rapat monitoring dan evaluasi kegiatan APBD Kota Makassar triwulan II, ia mengatakan enam SKPD harus bisa memaksimalkan proses penganggaran agar serapan sesuai dengan target.
Erwin menyatakan, realisasi penyerapan anggaran pertengahan 2017 ini belum mencapai target, sehingga anggarannya masih bertahan di kas daerah.
"Masing-masing SKPD belum bisa memenuhi target serapan anggarannya. Tapi kami optimiistis, semua SKPD itu akan memaksimalkan disisa tahun anggaran ini," katanya.
Ia berharap, pada sisa tahun anggaran ini atau pada triwulan III sudah bisa memaksimalkan agar program-program pemerintah kota bisa terealisasi.
Selain itu, penggunaan anggaran sesuai dengan serapannya akan memaksimalkan proses lelang atau tender pengadaan barang dan jasa.
"Ada banyak program pemerintah kota yang tersebar di SKPD dan umumnya adalah program fisik. Makanya, ini harus bisa dimaksimalkan supaya proses lelang bisa dimulai," jelasnya.