Mamuju (Antara Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyusun rancangan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menentukan arah pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang di daerah itu.
Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Pemerintahan Ibrahim di Mamuju, Selasa, menyatakan, penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman itu, penting dilakukan untuk menentukan arah kebijakan, baik pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di daerah itu.
"Perencanaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula tetapi jika tidak benar, akan menimbulkan permasalahan, baik administrasi, keuangan hingga berkonsekuensi hukum," kata Ibrahim,pada rapat koordinasi tahap I persiapan penyusunan RP3KP Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pojka PKP) Provinsi Sulbar.
Perencanaan penyusunan dokumen RP3KP itu kata Ibrahim, merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyusun RP3KP serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RP3KP.
Ia menyatakan, sebagai daerah pemerakan baru, masih banyak yang perlu dibenahi sehingga Provinsi Sulbar dapat maju dan berkembang, seperti daerah lainnya di Indonesia.
"Provinsi Sulbar diibaratkan baru berada di tangga pertama, sehingga masih banyak yang perlu dibenahi agar daerah ini bisa maju dan berkembang seperti provinsi lainnya. Melalui Rakor Satker PKP ini, diharapkan dapat merumuskan arah pembangunan yang terukur," ujarnya.
"Jadi, rakor Satker PKP ini sangat penting dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sulbar ke depan. Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun `stakeholder` atau pemangku kepentingan terkait pengembangan kawasan pemukiman dan pembangunan perumahan, dapat bersinergi sehingga dapat meramu rancangan pembangunan bagi daerah ini," papar Ibrahim.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulbar Rosdiana mengatakan, rakor Satker PKP bertujuan menyamakan persepsi dalam menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.
Ia berharap, rakor itu dapat menghasilkan rancangan kebijakan dalam penyusunan arah pembangunan di Provinsi Sulbar.
Rakor Satker PKP kata Rosdiana, diikuti pihak OPD dan pemangku kepentingan terkait pengembangan kawasan pemukiman dan pembangunan perumahan di Provinsi Sulbar.
"Diharapkan, melalui rakor ini akan menghasilkan rancangan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman karena pesertanya dari OPD dan pemangku kepentingan adalah tim Satker PKP yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sulbar," terang Rosdiana.
Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulbar Gastrib Tasim menyatakan, rakor tersebut akan dilaksanakan selama lima tahap.
"Hari ini merupakan rakor pertama dan selanjutnya akan dilaksanakan selama lima tahap. Hasil rakor nanti akan disusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman yang kemudian akan dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," tutur Gastrib Tasim.
Staf Ahli Gubernur Sulbar Bidang Pemerintahan Ibrahim di Mamuju, Selasa, menyatakan, penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman itu, penting dilakukan untuk menentukan arah kebijakan, baik pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di daerah itu.
"Perencanaan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula tetapi jika tidak benar, akan menimbulkan permasalahan, baik administrasi, keuangan hingga berkonsekuensi hukum," kata Ibrahim,pada rapat koordinasi tahap I persiapan penyusunan RP3KP Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pojka PKP) Provinsi Sulbar.
Perencanaan penyusunan dokumen RP3KP itu kata Ibrahim, merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang mengamanatkan tugas pemerintah provinsi dan kabupaten untuk menyusun RP3KP serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan RP3KP.
Ia menyatakan, sebagai daerah pemerakan baru, masih banyak yang perlu dibenahi sehingga Provinsi Sulbar dapat maju dan berkembang, seperti daerah lainnya di Indonesia.
"Provinsi Sulbar diibaratkan baru berada di tangga pertama, sehingga masih banyak yang perlu dibenahi agar daerah ini bisa maju dan berkembang seperti provinsi lainnya. Melalui Rakor Satker PKP ini, diharapkan dapat merumuskan arah pembangunan yang terukur," ujarnya.
"Jadi, rakor Satker PKP ini sangat penting dan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Sulbar ke depan. Saya berharap melalui kegiatan ini, para peserta yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun `stakeholder` atau pemangku kepentingan terkait pengembangan kawasan pemukiman dan pembangunan perumahan, dapat bersinergi sehingga dapat meramu rancangan pembangunan bagi daerah ini," papar Ibrahim.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulbar Rosdiana mengatakan, rakor Satker PKP bertujuan menyamakan persepsi dalam menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman.
Ia berharap, rakor itu dapat menghasilkan rancangan kebijakan dalam penyusunan arah pembangunan di Provinsi Sulbar.
Rakor Satker PKP kata Rosdiana, diikuti pihak OPD dan pemangku kepentingan terkait pengembangan kawasan pemukiman dan pembangunan perumahan di Provinsi Sulbar.
"Diharapkan, melalui rakor ini akan menghasilkan rancangan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman karena pesertanya dari OPD dan pemangku kepentingan adalah tim Satker PKP yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sulbar," terang Rosdiana.
Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulbar Gastrib Tasim menyatakan, rakor tersebut akan dilaksanakan selama lima tahap.
"Hari ini merupakan rakor pertama dan selanjutnya akan dilaksanakan selama lima tahap. Hasil rakor nanti akan disusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman yang kemudian akan dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," tutur Gastrib Tasim.