Makassar (Antara Sulsel) - Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal saat mengikuti lokakarya nasional di Yogyakarta membeberkan tingginya rasio angka kesenjangan sosial di kota Makassar.
"Makassar memang adalah kota metropolitan dan pertumbuhan ekonominya selama beberapa tahun terakhir ini memang selalu di atas nasional. Tapi, ada masalah lain yang muncul karena rasio kesenjangan juga sangat tinggi," ujar Syamsu Rizal melalui surat elektroniknya di Makassar, Rabu.
Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal mengatakan, angka kemiskinan kota Makassar tahun 2016 itu mencapai sembilan persen dan angka itu sangat jauh berbeda dengan data tahun 2015 yang hanya berkisaran 4,38 persen.
Peningkatan drastis yang hampir dua kali lipat dengan hanya berselang satu tahun saja, menjadi data psikologis sekaligus data sebagai target Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mengurangi margin tersebut.
"Berbagai cara telah dilakukan termasuk dengan melakukan konsolidasi dengan DPRD dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan secara teknis di masing masing SKPD dengan membuat rencana aksi daerah (RAD)," katanya.
Pada pertemuan RAD dengan menghadirkan beberapa kepala daerah lainnya itu mengangkat "Mengelola sumber daya desa untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan".
Menurut dia, RAD akan menjadi dasar bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membuat program sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing masing.
"Target 2019 nanti angka kemiskinan bisa di bawah 4.38 persen seiring dengan universal coverage dalam pelayanan kesehatan secara nasional," ungkap Deng Ical.
"Makassar memang adalah kota metropolitan dan pertumbuhan ekonominya selama beberapa tahun terakhir ini memang selalu di atas nasional. Tapi, ada masalah lain yang muncul karena rasio kesenjangan juga sangat tinggi," ujar Syamsu Rizal melalui surat elektroniknya di Makassar, Rabu.
Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal mengatakan, angka kemiskinan kota Makassar tahun 2016 itu mencapai sembilan persen dan angka itu sangat jauh berbeda dengan data tahun 2015 yang hanya berkisaran 4,38 persen.
Peningkatan drastis yang hampir dua kali lipat dengan hanya berselang satu tahun saja, menjadi data psikologis sekaligus data sebagai target Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk mengurangi margin tersebut.
"Berbagai cara telah dilakukan termasuk dengan melakukan konsolidasi dengan DPRD dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan secara teknis di masing masing SKPD dengan membuat rencana aksi daerah (RAD)," katanya.
Pada pertemuan RAD dengan menghadirkan beberapa kepala daerah lainnya itu mengangkat "Mengelola sumber daya desa untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan".
Menurut dia, RAD akan menjadi dasar bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membuat program sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing masing.
"Target 2019 nanti angka kemiskinan bisa di bawah 4.38 persen seiring dengan universal coverage dalam pelayanan kesehatan secara nasional," ungkap Deng Ical.