Mamuju (Antara Sulbar) - Proyek pembangunan irigasi di Salukaha, Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, akan menguntungkan petani karena produktivitas dan masa tanam petani akan meningkat.
"Bendungan yang sebelumnya direncanakan pemerintah akan dibangun di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sangat kami apresiasi karena akan mendorong peningkatan pangan dan mendorong produksi padi nasional disamping juga meningkatkan produksi padi daerah," kata Arnol tokoh pemuda di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, Proyek tersebut diharapkan akan mengairi sekitar 3500 hektare lahan pertanian padi di Kecamatan Kalukku yang menjadi sentra produksi beras di Kabupaten Mamuju.
Menurut dia, dengan dibangunnya bendungan tersebut maka masa tanam petani akan bertambah menjadi tiga kali dalam setahun dan selain itu produktivitasnya yang mencapai 7,2 ton perhektare akan semakin meningkat.
Dengan proyek infrastruktur tersebut masyarakat petani akan semakin sejahtera karena sawah tadah hujan mereka akan diairi dengan irigasi teknis, dan akan membuat sektor pertanian semakin maju dan akan meningkatkan suplai beras dari Sulbar kedaerah lain di Indonesia yang kekurangan pangan.
Ia berharap agar proyek tersebut dapat dikerjakan dikaji dengan baik dengan baik sehingga masyarakat tidak terkena dampak pembangunannya namun tetap dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan menguntungkan para petani.
"Tentu lahan perkebunan masyarakat kini menghasilkan akan terkena dampak dengan adanya pembangunan bendungan, dan lahan masyarakat yang ada di areal bendungan nantinya akan tergenang sebagai dampak pembangunannya sehingga kami berharap agar ada ganti rugi lahan yang diberikan pemerintah sesuai dengan yang seharusnya dan tidak merugikan masyarakat petani," katanya.
Ia juga berharap agar proses ganti rugi yang dilakukan dapat dipercepat pemerintah sehingga pekerjaan bendungan tersebut akan dapat dipercepat dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Anggota DPRD Sulbar Sukri Umar meminta agar pembangunan bendungan dapat dilakukan kajian dengan matang sehingga hasilnya dapat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat bukan sebaliknya dampak yang tidak diharapkan akan timbul, agar tidak mendapat penolakan masyarakat.
Proyek bendungan irigasi yang direncanakan akan dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai akan dilelang pada Agustus 2017 ini, proyek tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp230 miliar melalui APBN.
"Bendungan yang sebelumnya direncanakan pemerintah akan dibangun di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sangat kami apresiasi karena akan mendorong peningkatan pangan dan mendorong produksi padi nasional disamping juga meningkatkan produksi padi daerah," kata Arnol tokoh pemuda di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, Proyek tersebut diharapkan akan mengairi sekitar 3500 hektare lahan pertanian padi di Kecamatan Kalukku yang menjadi sentra produksi beras di Kabupaten Mamuju.
Menurut dia, dengan dibangunnya bendungan tersebut maka masa tanam petani akan bertambah menjadi tiga kali dalam setahun dan selain itu produktivitasnya yang mencapai 7,2 ton perhektare akan semakin meningkat.
Dengan proyek infrastruktur tersebut masyarakat petani akan semakin sejahtera karena sawah tadah hujan mereka akan diairi dengan irigasi teknis, dan akan membuat sektor pertanian semakin maju dan akan meningkatkan suplai beras dari Sulbar kedaerah lain di Indonesia yang kekurangan pangan.
Ia berharap agar proyek tersebut dapat dikerjakan dikaji dengan baik dengan baik sehingga masyarakat tidak terkena dampak pembangunannya namun tetap dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan menguntungkan para petani.
"Tentu lahan perkebunan masyarakat kini menghasilkan akan terkena dampak dengan adanya pembangunan bendungan, dan lahan masyarakat yang ada di areal bendungan nantinya akan tergenang sebagai dampak pembangunannya sehingga kami berharap agar ada ganti rugi lahan yang diberikan pemerintah sesuai dengan yang seharusnya dan tidak merugikan masyarakat petani," katanya.
Ia juga berharap agar proses ganti rugi yang dilakukan dapat dipercepat pemerintah sehingga pekerjaan bendungan tersebut akan dapat dipercepat dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Anggota DPRD Sulbar Sukri Umar meminta agar pembangunan bendungan dapat dilakukan kajian dengan matang sehingga hasilnya dapat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat bukan sebaliknya dampak yang tidak diharapkan akan timbul, agar tidak mendapat penolakan masyarakat.
Proyek bendungan irigasi yang direncanakan akan dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mulai akan dilelang pada Agustus 2017 ini, proyek tersebut akan menelan anggaran sekitar Rp230 miliar melalui APBN.