Sungguminasa (Antara Sulsel) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mengumpulkan seluruh penyuluh pertanian kabupaten kota se Sulawesi Selatan di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
"Seluruh penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas atau THL dan Swadaya, semua diundang," papar Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono di Balai BPP setempat, Jumat.
Menurut dia, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kerja-kerja penyuluh di Balai besar maupun di Pos Penyuluhan Desa atau Posludes termasuk di tingkat kecamatan agar lebih optimal.
Selain itu, dari aspek tenaga penyuluhan baik dari PNS, THL maupun swadaya tetap bekerja keras untuk mewujudukan dan memperyahankan swasembada pangan.
"Tentunya setiap penyuluh kita akan tingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bahkan honor THPP tahun depan biasnya di kasih 10 bulan ditambah menjadi 11 bulan," katanya.
Mengenai dengan kekurangan penyuluh, pihaknya mengajak Pemerintah Daerah mengusulkan format penyuluh dan sebagai pembina kepegawaian daerah seperti Bupati dan BPKP tetap mengusulkan agar penambahan penyuluh bisa diatasi.
Pihaknya mendorong menumbuhkembangkan penyuluh swadaya. Aspek kelembagaan petani, tidak hanya kelompok tani juga gabungan kelompok tani agar mendapat masukan dari penyuluh.
"Mari kita berusaha menumbuhkembangkan ekonomi petani, apakah dalam bentuk operasi, kelompok usaha bersama atau bentuk lainnya," harap dia.
Momon pun mengajak penyelenggara penyuluhan fokus di tingkat desa yakni di pemberdayaan petani melalui penyuluh, seperti penyuluh PNS, THL maupun swadaya. Fokus kegiatan pada lokus utamanya di balai penyuluhan.
"Saya minta latihan di balai penyuluhan desimiliasi teknologi fokus di balai penyuluhan agar hidup, tidak hanya berkumpulnya pelaku utama, usaha dan penyuluh, tetapi kegiatan ditingkat kecamatan berhubungan pertanian berfokus di balai," tambahnya.
BPPSDMP mendorong penyelenggara penyuluhan harus berorientasi pada teknologi informasi dan komunikasi agar dapat lebih maju memanfatkan teknologi.
"Mari kita kembangkan penyuluhan melalui dunia maya, seperti cyber ekstention ataupun dengan Sistem Manejemen Informasi Pertanian atau simultan. Kedepan kita juga akan dikembangan Kartu Tani," tambahnya.
Keberadaan para penyuluh pertanian yang berhubungan langsung dengan pelaku utama maupun pelaku usaha, lanjutnya menjadi ujung tombak menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan suatu program pembangunan pertanian.
Utamanya kegiatan dalam hal penyampaian informasi, percepatan inovasi teknologi, dan perubahan perilaku, keterampilan dan sikap para petani.
Pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan, diharapkan dapat meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian.
Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa perlu ditumbuhkembangkan dan diperkuat, termasuk memperkuat BPP sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian di tingkat kecamatan.
Bahkan, tambah Momon, dapat dijadikan pusat pendidikan pelatihan serta pusat pengembangan kemitraan usaha bagi petani dengan pengusaha pertanian. Sesuai UU Nomor 19 tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Seluruh penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas atau THL dan Swadaya, semua diundang," papar Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono di Balai BPP setempat, Jumat.
Menurut dia, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan kerja-kerja penyuluh di Balai besar maupun di Pos Penyuluhan Desa atau Posludes termasuk di tingkat kecamatan agar lebih optimal.
Selain itu, dari aspek tenaga penyuluhan baik dari PNS, THL maupun swadaya tetap bekerja keras untuk mewujudukan dan memperyahankan swasembada pangan.
"Tentunya setiap penyuluh kita akan tingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bahkan honor THPP tahun depan biasnya di kasih 10 bulan ditambah menjadi 11 bulan," katanya.
Mengenai dengan kekurangan penyuluh, pihaknya mengajak Pemerintah Daerah mengusulkan format penyuluh dan sebagai pembina kepegawaian daerah seperti Bupati dan BPKP tetap mengusulkan agar penambahan penyuluh bisa diatasi.
Pihaknya mendorong menumbuhkembangkan penyuluh swadaya. Aspek kelembagaan petani, tidak hanya kelompok tani juga gabungan kelompok tani agar mendapat masukan dari penyuluh.
"Mari kita berusaha menumbuhkembangkan ekonomi petani, apakah dalam bentuk operasi, kelompok usaha bersama atau bentuk lainnya," harap dia.
Momon pun mengajak penyelenggara penyuluhan fokus di tingkat desa yakni di pemberdayaan petani melalui penyuluh, seperti penyuluh PNS, THL maupun swadaya. Fokus kegiatan pada lokus utamanya di balai penyuluhan.
"Saya minta latihan di balai penyuluhan desimiliasi teknologi fokus di balai penyuluhan agar hidup, tidak hanya berkumpulnya pelaku utama, usaha dan penyuluh, tetapi kegiatan ditingkat kecamatan berhubungan pertanian berfokus di balai," tambahnya.
BPPSDMP mendorong penyelenggara penyuluhan harus berorientasi pada teknologi informasi dan komunikasi agar dapat lebih maju memanfatkan teknologi.
"Mari kita kembangkan penyuluhan melalui dunia maya, seperti cyber ekstention ataupun dengan Sistem Manejemen Informasi Pertanian atau simultan. Kedepan kita juga akan dikembangan Kartu Tani," tambahnya.
Keberadaan para penyuluh pertanian yang berhubungan langsung dengan pelaku utama maupun pelaku usaha, lanjutnya menjadi ujung tombak menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan suatu program pembangunan pertanian.
Utamanya kegiatan dalam hal penyampaian informasi, percepatan inovasi teknologi, dan perubahan perilaku, keterampilan dan sikap para petani.
Pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan, diharapkan dapat meningkatkan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian.
Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa perlu ditumbuhkembangkan dan diperkuat, termasuk memperkuat BPP sebagai pos simpul koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian di tingkat kecamatan.
Bahkan, tambah Momon, dapat dijadikan pusat pendidikan pelatihan serta pusat pengembangan kemitraan usaha bagi petani dengan pengusaha pertanian. Sesuai UU Nomor 19 tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.