Gorontalo (Antara Sulsel) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah memutuskan penundaan penetapan calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada 2018 di Gorontalo, yakni paling lambat hingga Desember 2017.
"Putusan penundaan ini didapat setelah hasil konsultasi terakhir DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo ke DPP di Jakarta belum lama ini. Karena di provinsi ini ada dua Pilkada, yakni Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo," kata Ghalib Lahidjun, wakil sekretaris bidang pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Gorontalo, Senin.
Dijelaskan, alasan ditundanya ini karena DPP masih memberikan ruang dan waktu kepada seluruh kader yang potensial, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, guna menaikan elektabilitas di dua daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Walaupun etika politik bahwa ketua DPD II biasanya menjadi calon kepala daerah, akan tetapi DPP masih memberikan arahan dan petunjuk, untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kepada figur yang sudah masuk dalam penjaringan calon yang dibuka partai Golkar, untuk terus melakukan sosialisasi.
"Pada akhirnya nanti, survei serta masukan dan saran secara berjenjang oleh pengurus mulai dari tingkat desa hingga tingkat DPD II, maupun pertimbangan dari DPD I, siapa yang akan ditetapkan sebagai calon dari Golkar," ujarnya.
Ia menambahkan, Golkar sudah mengkaji secara matang terkait penundaan ini, sehingga tidak ada istilah atau anggapan bahwa Golkar terlambat dalam menentukan calon, siapa yang akan diusung oleh partai Golkar nanti.
"Karena jika dihitung dan melihat tahapan Pilkada serentak 2018, pendaftaran calon di KPU baru akan dimulai pada awal Januari 2018, sehingga masih cukup waktu bagi kader untuk melakukan sosialisasi di masyarakat," jelasnya.
Khusus Partai Golkar, seluruh kader harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, bukan nanti ada kepentingan Pilkada atau pemilu legislatif, tetapi setiap saat ada pendekatan dengan konstituen.
"Ini kan hanya soal penetapan siapa yang akan diputuskan sebagai calon kepala daerah. Tapi secara umum semua kader Golkar siap bertarung kapan saja, karena itu tadi pendekatan yang dilakukan setiap saat tidak pada momentum tertentu," tegas Ghalib.
Hasil rapat sebelumnya di tingkat DPP Partai Golkar, menunda penetapan calon kepala daerah untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, dan diberikan waktu paling lama satu minggu untuk menentukan calon. Namun dalam perjalanan dan perhitungan yang matang baru akan diputuskan Desember mendatang.
"Putusan penundaan ini didapat setelah hasil konsultasi terakhir DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo ke DPP di Jakarta belum lama ini. Karena di provinsi ini ada dua Pilkada, yakni Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo," kata Ghalib Lahidjun, wakil sekretaris bidang pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Gorontalo, Senin.
Dijelaskan, alasan ditundanya ini karena DPP masih memberikan ruang dan waktu kepada seluruh kader yang potensial, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, guna menaikan elektabilitas di dua daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Walaupun etika politik bahwa ketua DPD II biasanya menjadi calon kepala daerah, akan tetapi DPP masih memberikan arahan dan petunjuk, untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kepada figur yang sudah masuk dalam penjaringan calon yang dibuka partai Golkar, untuk terus melakukan sosialisasi.
"Pada akhirnya nanti, survei serta masukan dan saran secara berjenjang oleh pengurus mulai dari tingkat desa hingga tingkat DPD II, maupun pertimbangan dari DPD I, siapa yang akan ditetapkan sebagai calon dari Golkar," ujarnya.
Ia menambahkan, Golkar sudah mengkaji secara matang terkait penundaan ini, sehingga tidak ada istilah atau anggapan bahwa Golkar terlambat dalam menentukan calon, siapa yang akan diusung oleh partai Golkar nanti.
"Karena jika dihitung dan melihat tahapan Pilkada serentak 2018, pendaftaran calon di KPU baru akan dimulai pada awal Januari 2018, sehingga masih cukup waktu bagi kader untuk melakukan sosialisasi di masyarakat," jelasnya.
Khusus Partai Golkar, seluruh kader harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, bukan nanti ada kepentingan Pilkada atau pemilu legislatif, tetapi setiap saat ada pendekatan dengan konstituen.
"Ini kan hanya soal penetapan siapa yang akan diputuskan sebagai calon kepala daerah. Tapi secara umum semua kader Golkar siap bertarung kapan saja, karena itu tadi pendekatan yang dilakukan setiap saat tidak pada momentum tertentu," tegas Ghalib.
Hasil rapat sebelumnya di tingkat DPP Partai Golkar, menunda penetapan calon kepala daerah untuk Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, dan diberikan waktu paling lama satu minggu untuk menentukan calon. Namun dalam perjalanan dan perhitungan yang matang baru akan diputuskan Desember mendatang.